Menyoal Program Makanan Bergizi Gratis

Oleh Umi Lia

Member Akademi Menulis Kreatif

Munculnya wacana mengganti susu sapi dengan susu ikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari presiden terpilih Prabowo Subianto, tengah ramai diperbincangkan. Sejumlah media asing menyoroti rencana tersebut, di antaranya koran asal Singapura The Straits Times yang menulis bahwa susu dari protein ikan sudah lama menjadi inovasi pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya hilirisasi produk perikanan. Namun tidak sedikit yang mengkritik bahwa asupan pengganti itu kurang baik bagi anak-anak karena kadar gulanya yang tinggi. Manfaatnya pun kurang terbukti secara ilmiah.

Sebuah surat kabar asal Australia The Sydney Morning juga menulis bahwa upaya mengganti menu susu sapi dengan susu ikan ini dilakukan demi menekan anggaran yang bengkak. Pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah memiliki nilai gizi dan nutrisi yang sama dengan susu sapi? Padahal ada opsi lain sebagai pengganti susu yaitu telur, demikian diungkap Burhanudin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto. (cnnindonesia.com, 13/9/2024)

Menurut ahli ilmu dan teknologi susu, dosen Fakultas Peternakan IPB, Epi Taufik, susu ikan seharusnya berasal dari jenis mamalia laut. Sementara itu susu ini yang dikenalkan sebagai alternatif minuman bergizi merupakan produk ekstraksi protein, bukan hasil memerah. Lebih lanjut Epi mengatakan, hidrolisis enzim protein membutuhkan biaya mahal, proses panjang dan pemanasan bersuhu tinggi untuk menghasilkan bubuk HPI (Hidrolisis Protein Ikan). Berpotensi mengurangi kandungan vitamin dan nutrisi, ia menyarankan mengonsumsi ikan secara langsung atau olahannya, selain harganya murah dan kandungan gizinya pun baik bagi anak.

Terkait program MBG ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengindikasikan adanya pelebaran defisit anggaran tahun 2025 menjadi 2,45 hingga 2,8 persen atau naik dari defisit 2024. Salah satu penyebabnya adalah untuk melaksanakan program di atas yang diperkirakan menelan biaya Rp450 triliun setahun.

Untuk program tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun percontohan pabrik pengolahan HPI di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program makan gratis untuk anak adalah bentuk investasi sumber daya manusia, sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kekurangan gizi.

Kebijakan MBG sejatinya telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya negeri ini masih gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah sumber daya yang melimpah. Oleh karenanya muncul berbagai masalah kesehatan yang cukup serius seperti stunting, gizi buruk dan sebagainya. Kegagalan ini dijawab dengan program MBG. Dari sini terlihat bahwa negara tidak menyelesaikan akar persoalan, akan tetapi menawarkan solusi tambal sulam.

Di sisi lain ikan segar sebenarnya lebih bagus, murah dan mudah dijangkau masyarakat karena negeri ini memiliki sumber kekayaan laut yang sangat besar. Namun pemerintah mempersulit diri dengan proses hidrolisis panjang dan pemanasan untuk mendapatkan gizi tertentu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Padahal proses ini berpotensi merusak mutu proteinnya dan produksinya pun memerlukan biaya tinggi yang menguras anggaran belanja. Sementara strategi yang ditempuh negara untuk memproduksi susu ikan dalam jumlah besar adalah melakukan industrialisasi.

Penguasa lagi-lagi mengaitkan investasi besar-besaran yang melibatkan pihak swasta. Inilah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi. Dimensi kebijakan yang ditempuh seolah-olah untuk rakyat padahal memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki. Sekali lagi wajah rezim sekuler demokrasi terungkap melalui kebijakan MBG. Namun secara nyata berlepas tangan dalam pengurusan rakyat. Dalam hal ini menjadikan ketahanan pangan dan mewujudkan generasi yang sehat dan kuat.

Lebih dari itu, negara kapitalis demokrasi tega menunggangi isu generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi. Dengan kata lain, negara berparadigma kapitalis hanya mengutamakan kepentingan korporasi. Hal ini wajar terjadi sebab sistem politik demokrasi berbiaya mahal menjadikan rezim terpilih adalah kepanjangan tangan korporasi. Jadi korporasilah yang telah membesarkan para penguasa. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan pemerintah sekarang bekerja untuk para pemilik modal bukan untuk rakyat.

Berbeda dengan negara yang menjalankan sistem Islam yang akan melahirkan penguasa yang ikhlas melayani umat dan memiliki perhatian khusus pada kualitas generasi muda. Sebab pemuda dipandang sebagai pembangun peradaban mulia dan keberlangsungannya harus ditopang oleh mereka yang kuat fisik dan berkepribadian. Oleh karena itu, penguasa wajib memenuhi hak-hak dasar mereka dengan pemenuhan yang maksimal dan berkualitas. Jaminan itu berupa terpenuhinya kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Khilafah akan menjamin per individu bukan hanya secara kolektif, yang pembiayaannya ditanggung oleh kas negara atau Baitulmal yang kuat.

Untuk masalah pangan, negara memenuhinya secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para lelaki atau kepala keluarga. Dengan begitu, generasi akan tercukupi kebutuhan pokoknya dari nafkah ayahnya. Di sisi lain pemenuhan ketahanan pangan secara berdaulat merupakan hal mutlak yang harus terlaksana. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang mudah dijangkau dengan penerapan prinsip syariat dalam masalah kepemilikan lahan pertanian, support negara dalam sarana dan pra sarana pertanian, perkebunan hingga peternakan. Kemudian memperhatikan juga distribusi pangan yang merata juga penetapan harga yang mengikuti supply dan demand, termasuk mengontrol pelanggaran syariat. Dengan begitu pemenuhan pangan ini akan memudahkan generasi memenuhi kebutuhan gizinya.

Selain itu Khilafah akan menerapkan politik industri yang mandiri. Negara akan fokus membangun alat-alat produksi yang menunjang, tanpa harus bergantung pada pihak swasta apalagi asing yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat. Selain itu penguasa tidak ragu dalam mencanangkan program-program untuk rakyat karena telah melakukan fungsinya sebagai pengurus yang amanah. Walhasil akan terwujud kedaulatan pangan dengan mekanisme yang dituntun syariat sehingga melahirkan generasi berkualitas dan unggul. Seperti yang diharapkan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan.” (HR Muslim)

Wallahu a’lam bish shawab.