Oleh Fina Fadilah Siregar
(Aktivis Muslimah)
Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menghargai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sigi terbaru menyebut kepuasan publik terhadap Jokowi menjelang akhir masa jabatannya mencapai 75 persen.
“Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini,” kata Yusuf melalui pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Yusuf mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi ini merupakan bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi, dan pemulihan ekonomi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan hasil kinerja Jokowi ini dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pada Jumat 4 Oktober 2024.
Pertanyaan yang diajukan Indikator kepada responden yakni, ‘apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?’ Hasilnya 75 persen publik puas dengan kinerja Jokowi.
Burhanuddin merinci, sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap Jokowi. Lalu, sebanyak 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali. “Lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab,” kata Burhanuddin. (Tempo, 4 Oktober 2024).
Burhanuddin juga mengatakan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk. “Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin merinci, hanya 1,4 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan sangat baik. Sedangkan, 24,6 persen menilai pemberantasan korupsi baik. Sebanyak 31, 7 persen menilai sedang dan sebanyak 4,5 persen menilai tidak tahu.
Pemerintah dinilai berkinerja baik dalam mengurus rakyat. Hasil ini hanyalah pencitraan karena kondisi real penduduk tidaklah demikian. Negara sejatinya masih menghadapi banyak persoalan di tengah masyarakat. Namun pencitraan menutupi semua itu dan mengelabui rakyat. Padahal ada banyak kebijakan yang menunjukkan keberpihakan negara pada oligarki dan bukan kepada rakyatnya sendiri, seperti naiknya PPN, pembatasan subsidi BBM dan lain-lain.
Faktanya, jelas pemerintah tidak menjalankan tugasnya untuk mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya dan juga aparat yang ada pun tidak profesional dan amanah. Tak ada sedikitpun rasa takut dalam diri pemerintah dan aparat untuk melakukan hal yang haram, seperti korupsi yang tujuannya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dalam hal ini, sudah pasti kesejahteraan rakyat hanyalah ilusi. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa rakyat sama sekali tidak puas dengan kinerja pemerintah. Hasil survei hanya pencitraan untuk membersihkan nama pemerintah sebelum berganti dengan pemerintahan yang baru nantinya. Inilah gambaran betapa rusaknya sistem kapitalisme saat ini.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam melarang pencitraan dan menjunjung tinggi kejujuran. Adanya pertanggungjawaban kepada Allah menjadikan penunaian semua amanah dijalankan dengan sebaik- baiknya dan secara profesional. Kepentingan rakyat menjadi prioritas bagi pemerintah. Pemerintah dan aparat bertindak sebagai pelayan rakyat, sehingga rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Tidak ada istilah pencitraan dalam sistem pemerintahan Islam.
Begitu indahnya Islam dalam mengatur kehidupan manusia, sehingga hanya Islamlah satu-satunya solusi atas berbagai macam persoalan. Untuk itu, marilah kita sebagai umat sama-sama berjuang agar sistem pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyyah kembali tegak dimuka bumi.
Wallahu a’lam bishshowaab.
No comments:
Post a Comment