SK Tergadai, Masalah Usai?

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Puluhan anggota DPRD Subang periode 2024-2029 yang baru saja dilantik pada Rabu (04-0922024), menggadaikan SK pengangkatan ke bank sebagai agunan atau jaminan untuk meminjam uang. Pinjaman diketahui mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 1 Miliar (Republika.co.id, 06-09-2024).

Duduh aduuh. Untuk apa ya uang sebesar itu?

Telisik punya telisik, pinjaman yang dilakukan anggota dewan berdasarkan info dari Republika.co.id, itu untuk urusan pribadi masing-masing dan tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai maupun setwan. Setwan hanya memfasilitasi. Itu yang terjadi di Subang.

Lain Subang, lain pula di Jatim. Anggota DPRD di sejumlah daerah di Jatim pun ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan usai pelantikan. Mereka mengajukan pinjaman ke bank hingga lebih dari Rp 500 juta diduga untuk menutupi biaya pencalonan.

Terkait gadai menggadai SK ini, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof Hotman Siahaan mengatakan bahwa hal seperti ini merupakan demokrasi transaksional. Menurutnya, dalam demokrasi transaksional tidak mungkin para caleg tersebut tidak berjuang mati-matian dengan dana yang besar hingga akhirnya terpilih dan dilantik. “Inilah problem demokrasi kita, ketika sistem pemilu prosedural, orang tidak melihat program dari para calon. Yang terpenting kan isi tas piro? Entek (isi tas berapa? Habis sudah). Jadi begitu terpilih, dilantik, apalagi yang bisa digunakan? Kan SK itu. Apalagi bank juga mau terima,” ujar Prof Hotman kepada detikJatim, Jumat (13-09-2024).

Waduh. Kalau sudah menyangkut demokrasi, ribet deh urusannya. Kaga ada yang beres daaah, gitu kata orang Batawi mah. Jadi kalau masih ada yang berharap pada demokrasi, bukan kemajuan namanya, namun kemunduran yang sangat.

Demokrasi Mengacaukan Kehidupan

Sekian purnama berbicara tentang demokrasi, rasanya sulit menerima jika demokrasi ada baiknya. Atau menerima demokrasi adalah baik,  yang salah adalah manusianya. Sulit sekali. Bertentangan dengan realita. Bukan bohong bukan dusta, tapi itulah yang dirasa.

Diawali dari bibitnya yang antipati terhadap agama (sekulerisme), bahkan sampai menuduh agama adalah sumber persoalan, agama harus dipisahkan dari kehidupan, agama harus dipisahkan dari negara, agama harus dipisahkan dari pendidikan dan ilmu pengetahuan, agama harus disterilisaai dalam urusan sosial, politik dan ekonomi, seluruhnya menunjukkan ketidakberpihakan demokrasi pada agama. Demokrasi menjadikan agama harus ditiadakan dalam segala urusan kehidupan.

Ujung-ujungnya, nir-agama membuat manusia mendewakan keputusan yang  terlahir dari manusia, karena bagaimanapun manusia butuh aturan. Manusia merekayasa kemampuan yang telah diberikan Tuhan sebagai jalan menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mendewakan akal yang diciptakan Tuhan untuk membuat aturan secara akal-akalan. Bukan sebagai fitrah dari keterbatasannya sebagai makhluk yang butuh aturan agar terselamatkan. Manusia berupaya menyelamatkan diri dari berbagai masalah sesuai hawa nafsu manusia sebagai makhluk yang terbatas. Ukuran benar-salah menjadi abu-abu. Mana hitam dan putih menjadi sangat tidak jelas, karena hitam dan putih menjadi berbeda dalam ukuran manusia. Akhirnya, ukuran mayoritas manusia dipilih sebagai jawaban. Tanpa memandang apakah ukuran itu benar atau salah, yang ada adalah ke-nisbian yang dipelihara dan diterima.

Diperkenankannya demokrasi sebagai produk pemikiran manusia sebagai pilihan untuk merekayasa aturan menjadikan teori kedaulatan di tangan rakyat, dimana rakyat sepenuhnya berdaulat, berdaulat dalam memilih pemimpin, berdaulat dalam memilih aturan yang mereka inginkan, sebagai gula-gula manis yang ditawarkan pada manusia, seakan demokrasi ini sangat berpihak pada rakyat, sangat perhatian pada rakyat, dan sangat solutif saat manusia dihadapkan pada masalah.

Wajar, karena demokrasi diasuh dan dibesarkan oleh sekularisme, sehingga menihilkan peran agama dalam kehidupan, kecuali sebatas ritual ibadah semata. Demokrasi menjadi produk  pengejawantahan sekularisme dalam ranah politik. Jika sekularisme memiliki prinsip pemisahan agama dari kehidupan, maka demokrasi menjabarkan prinsip tersebut dalam ranah politik, yaitu dengan mencabut peran Allah Swt sebagai pembuat hukum, serta memberikannya kepada manusia. Dengan kata lain, misi demokrasi adalah menghapuskan kedaulatan Allah atau syariat, serta menggantikannya dengan kedaulatan rakyat. Bukanlah ini sangat berbahaya?

Realitanya, demokrasi yang berasal dari istilah Yunani, yakni dari kata demos dan kratos, demos berarti ‘rakyat’, kratos berarti ‘kekuasaan’, sehingga terhimpun dalam satu kata demokrasi yang berarti ‘kekuasaan rakyat’, telah dinafikan oleh dirinya sendiri. Demokrasi telah ‘killing his self‘. Denied, killed, cacat diri, cacat logika, yang semua adalah bawaan dirinya.

Demokrasi yang dielu-elukan menjadi sistem politik pilihan, yang mampu memberi ruang besar bagi rakyat, memberi wahana rakyat agar merealisasikan kekuasaan yang diproklamirkan demokrasi, suara rakyat menjadi suara penentu, slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tak menjadikan rakyat berkuasa untuk menentukan segala sesuatu.

Perjalanan demokrasi terlalu kelam jika kemudian jadi pilihan. Terlalu banyak fakta buruk yang tergali dari insight demokrasi itu sendiri.

Pandangan Plato, Socrates, Aristoteles, Marquis, Mark Chou, yang memandang demokrasi sangat tidak ideal, bahkan dinilai buruk, menunjukkan kecacatan demokrasi yang tidak sempurna untuk dibuat sebagai dasar membuat aturan. Cacat mendasar telah ada pada diri demokrasi. Menempatkan kedaulatan pada tangan manusia, padahal manusia ini lemah, dan meniadakan keterlibatan Allah dalam kehidupan sangatlah tidak sesuai fitrah manusia. Jadi, bagaimana mungkin mengambil sesuatu yang sudah cacat sejak lahir, dinilai mengandung bibit kerusakan, dijadikan asas untuk membuat aturan. Stupid itu namanya.

Jadi, jika manusia masih tetap ingin memegang kendali sistem pada demokrasi, kekacauan demi kekacauan akan terus dirasakan. Demokrasi terlalu banyak mengacaukan kehidupan.

Lalu apa hubungannya dengan gadai SK? Apa hubungannya dengan wakil rakyat gadai SK? it’s very closely related!

Demokrasi Banyak Gaya Miskin Kemuliaan

Terlepas dari mahalnya biaya demokrasi yang tampak pada setiap tahap pelaksanaan untuk menjadi seorang caleg, baik untuk mahar kursi parpol, untuk melakukan kampanye (butuh tim sukses yang bersedia untuk bekerja meloloskannya), jual beli suara, masyarakat apolitis yang hanya mencukupkan diri sebagai konstituen yang siap menunggu icip icip kiriman amplop, dan berbagai praktik kotor serta horor lainnya khas politik uang dalam sistem demokrasi yang sangat menguras biaya banyak, ataupun masyarakat yang hari ini hidup dalam lingkup sistem sekuler penuh gaya hidup yang sangat konsumtif, tidak terkecuali para wakil rakyat (sekian banyak fakta yang menggambarkan betapa konsumerisme telah menjadi keseharian para pejabat yang tidak bisa dimungkiri secara realita), alhasil  menggadaikan SK menjadi solusi ekspress untuk memenuhi keinginan. Mahalnya biaya politik dalam demokrasi, dan juga gaya hidup telah diwariskan secara rigid oleh demokrasi.

Demokrasi terlalu banyak gaya, seakan dirinya mampu selesaikan problematika kehidupan. Terlalu banyak janji, seakan dirinya mampu menghadirkan kesejahteraan. Terlalu banyak kepalsuan dari topeng kebaikan yang ditampakkan.

Demokrasi terlalu ringkih untuk hadirkan kemuliaan. Buktinya, saat rakyat diselimuti kemiskinan, diliputi himpitan hidup, dirampas ruang hidup, dibunuh suara kebenaran, bahkan dimatikan keyakinan akan agamanya, demokrasi hanya diam seribu basa.Demokrasi hanya sibuk membela diri melalui kroni-kroninya.

Hidup di alam demokrasi telah menyeret manusia berada dalam lingkungan tata sosial yang menempatkan materi sebagai standar kebahagiaan. Kemewahan adalah kemapanan yang sempurna. Manusia ngiler untuk jadi pejabat hanya untuk hidup dalam garis kekayaan. Walau mungkin ada juga yang tidak berniat seperti itu, realitanya banyak para pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk hidup suka-suka bahkan sampai menciptakan kedinastian.

Mereka tidak segan hidup berfoya-foya dari hasil bancakan berbagai proyek. Pencucian uang dilakukan demi selamat dari tuduhan korupsi uang. Menggadaikan SK menjadi jalan pilihan untuk menopang hidup dan gaya hidup mewah para wakil rakyat.

Media berulang kali menyoroti hal ini sampai-sampai masyarakat terbiasa dengan suguhan gaya hedon para wakil rakyat. Flexing seakan demo yang biasa di kalangan pejabat beserta keluarganya. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa sistem politik hari ini menjadi ajang bisnis yang menggiurkan.

Demokrasi yang banyak gaya terlalu yakin akan hukum buatan manusia. Sehingga wajarlah bisa diubah sesuai kehendak manusia. Hukum Tuhan bukan yang utama, hanya diberlakukan jika ada persetujuan manusia, yang diwakili oleh mayoritas anggota parlemen. Sungguh kejahiliyahan sangat jelas tampak di depan mata. Manusia sangat berani menantang Allah.

Ketamakan manusia telah menafikan hukum Allah Swt. Dan sampai hari ini, sistem demokrasi seperti inilah yang berlaku di hampir setiap negara di dunia, juga termasuk negeri-negeri muslim. Menyedihkan!

Boro-boro mencari hukum gadai itu seperti apa. Boleh atau tidak. Manusia tidak lagi peduli akan hal itu, manusia hanya peduli pada gaya yang bersifat duniawi semata. Nastaghfirullaah.

Kembali pada Islam

Dalam Islam, Iman dan takwa merupakan motivasi tertinggi dalam melaksanakan amanah. Aspek ruhiah menutup celah praktik bisnis dan kepentingan bagi siapapun. Islam menanamkan pemahaman yang mengakar kuat mendarah daging kepada siapa pun yang diberikan padanya amanah untuk menjalankan perintah Allah Ta’ala, meneladani Rasul-Nya. Sehingga ayat Allah Ta’ala sangatlah menjadi peringatan keras untuknya agar berada pada rel kebenaran yang hakiki. Bukan rel demokrasi. Firman Allah Ta’ala,

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠

“Katakanlah, ’Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.’” (QS Al-Isra’ [17]: 80).

Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah, saat menjelaskan frase “kekuasaan yang menolong”, dengan mengatakan, “… untuk membela Kitabullah, menerapkan hukum-hukum Allah, melaksanakan hal-hal yang difardukan (diwajibkan) Allah dan untuk menegakkan agama Allah.”

Demikian juga firman Allah Ta’ala,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَࣖ ۝٥٠

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Maidah: 50).

Islam telah menunjukkan role model pemimpin masa kini adalah pemimpin yang padanya menghujam rasa takut kepada Sang Khalik. Motivasi keimanan membuat seorang pemimpin takut menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Tersebutlah Khalifah Umar Bin Khattab juga cicit beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan beliau terwujud masyarakat yang begitu baik kehidupannya. Kehidupan yang senantiasa kembali pada jalan Islam tanpa berbelok sedikitpun. Kehidupan yang tak mengambil aturan manusia sebagai solusi hidup manusia. Hingga mampu mewujudkan kemuliaan kehidupan.

Tentunya pemimpin sekaliber dua Umar di atas tidak lahir dalam sistem demokrasi sekuler seperti saat ini. Arah pandang pemimpin Islam yang khas tentang kehidupan telah membentuk persepsi terhebat dalam diri mereka dalam menempatkan kekuasaan.

Paradigma Islam telah menundukkan syahwat kekuasaan agar tidak memperkaya diri. Menghebohkan gaya dibanding upaya mengurusi rakyatnya. Praktik politik dalam sistem ini tidak berada pada tataran perputaran uang para konglomerat. Paradigma Islam tak biarkan para pejabat membuat rakyat melarat, tak akan membuat para pejabat rela maksiat. Segera sudahi demokrasi sekuler kapitalistik ganti dengan Islam yang memiliki konsep khas dalam diskursus kepemimpinan hari ini. Di tengah maraknya pejabat yang bermaksiat pada ilahnya, juga khianat pada rakyatnya, Islam datang sebagai satu-satunya sistem hak yang mampu mewujudkan keberadaan pejabat yang amanah dan besar ketakutannya pada Sang Khalik. Sehingga tak ada kamus gadai SK hanya untuk sekadar bergaya dan pencitraan semata.

Wallaahu a’laam bisshawaab.