Kapitalisme Gagal Menjamin Rakyat Bebas Stunting

• Oleh Ummu Nasywa

  Member AMK dan Pegiat Dakwah

  Di Pendopo Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) bekerja sama dengan Pemkab setempat mengadakan kegiatan Rembug Stunting. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari ibu menyusui dan balita yang berpotensi mengidapnya diundang dalam kegiatan ini. Yeni Herlina selaku ketua IKWI mengatakan bahwa acara yang digelar kali pertama ini adalah dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI. (ayobandung.com, 30 Agustus 2024)

  Kadinkes menyatakan bahwa angka prevalens stunting di Kabupaten Bandung memang masih tinggi yakni mencapai 29 persen. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat termasuk IKWI, pihaknya berharap masalahnya bisa menurun. Muhamad Hairun yang menjabat sebagai Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung menambahkan bahwa untuk menangani kasus ini sangat dibutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk dari kalangan media. Harun sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, meski demikian ia pun mengakui bahwa masalah ini sebenarnya adalah urusan pemerintahan, baik kabupaten, kecamatan sampai pemerintahan desa.

  Kegiatan positif yang dilakukan IKWI Kabupaten Bandung yang turut serta berpartisipasi dan berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ini patut diapresiasi. Namun kerja tersebut dipastikan akan berat jika hanya ditopang oleh lembaga semisal (IKWI) maupun lembaga lainnya. Perlu melibatkan negara dalam menyelesaikannya.

  Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan oleh masalah nutrisi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai masa awal anak lahir. Setelah berusia 2 tahun biasanya terlihat perawakannya lebih pendek. Faktor utama yang menjadi pemicu terbesar adalah pemenuhan gizi anak di tengah keterpurukan ekonomi dan melambungnya harga-harga. Apalagi terjadinya gelombang PHK dan pengangguran. Bagaimana para pencari nafkah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya?

  Ada lagi munculnya banyak kasus anak yang alami stunting dari pola konsumsi makanan yang salah. Asupan yang dikonsumsi jauh dari standar layak dan bermanfaat bagi tubuh. Inilah akibat bercokolnya kapitalisme yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dalam berproduksi. Yang dipikirkan hanyalah keuntungan secara materi, namun abai akan pengontrolan sisi kebahayaan yang beredar di tengah masyarakat.

  Penyediaan lapangan kerja, edukasi ke tengah-tengah keluarga terkait pola konsumsi bagi anak, kemudian berlimpahnya makanan maupun minuman yang tidak sehat bagi anak, semuanya butuh peran negara. Artinya jika negara masih menerapkan kapitalisme sekular, stunting akan sulit diatasi.

  Kapitalisme meniscayakan SDA berlimpah diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Sehingga negara tidak memiliki kemampuan menyediakan lapangan kerja yang luas. Untuk edukasi, negara seringkali melakukannya melalui berbagai penyuluhan. Namun sayang solusi tidak mengakar.

  Lain halnya dengan Islam. Salah satu bukti keunggulan diterapkan syariat Islam adalah terwujudnya keamanan dan kesejahteraan yang menjadi hak rakyat dan wajib dipenuhi oleh negara atau penguasa. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (khalifah) adalah ra’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

  Makanan maupun minuman yang tersedia haruslah yang halal dan thayib bukan yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan pengontrolan negara secara rutin dan akan memberlakukan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan. Hal ini jelas berbeda dengan kapitalisme sekular, yang membiarkan makanan minuman tidak sehat banyak tersebar.

  Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh, misalnya: pertama, menjamin kebutuhan pokok masyarakat dengan memberi kemudahan setiap laki-laki untuk bekerja, melalui penyediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya di bidang industri, pengelolaan SDA, pertanian, perdagangan dan ekonomi riil lainnya. Negara juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan bagi laki-laki yang punya keterbatasan agar bisa bekerja di rumah atau memberikan modal untuk usaha. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak.

  Kedua, Islam mengharamkan pengelolaan SDA yang terkategori milik umum diserahkan pengelolaannya kepada swasta, tetapi harus dikelola negara dan manfaatnya dikembalikan kepada rakyat.

  Ketiga, negara wajib memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya, baik pangan, sandang, maupun papan. Bagi individu yang tidak mampu mencari nafkah karena alasan sakit, cacat, uzur karena sudah tua, sementara masih memiliki kewajiban menafkahi, maka negara akan mewajibkan kepada saudaranya untuk menanggung nafkahnya. Bila ternyata saudaranya tidak mampu, maka kewajiban itu neralih kepada negara. Negara akan memberi cuma-cuma dalam bentuk subsidi permanen kalau zakat yang tersedia di baitulmal tidak mencukupinya.

  Dengan demikian dalam Islam negara memiliki peran sentral dalam mengurusi seluruh urusan umat termasuk memenuhi gizi anak. Sangat berbeda dengan pengaturan kapitalisme sekular. Semua rakyat ketika ingin mengakses makanan ataupun minuman bergizi harus memiliki uang. Maka bisa dikatakan kapitalisme gagal menyelesaikan masalah stunting.

  Dalam Islam seluruh kebijakan yang ditetapkan akan berfokus pada kemaslahatan umat. Namun itu semua baru akan terlaksana jika hukum Allah Swt. terlaksana dalam sebuah naungan kepemimpinan.

  Wallahualam bissawab.