Produk Cina Makin Digemari, Produk Dalam Negeri Terancam Mati

Oleh Dewi Soviariani
Ibu Dan Pemerhati Umat

Aku cinta produksi dalam negeri, tak lagi menjadi semboyan yang didengungkan oleh pemerintah saat ini. Bukan tanpa sebab tentunya, produk Cina yang kian digemari semakin mengancam matinya produk lokal. Hal ini membuat resah para pengusaha dalam negeri akibat banjir produk Cina yang tak terkendali.

Apa sesungguhnya yang membuat situasi ini semakin menyulitkan produsen lokal? Mengapa barang dan produk Cina begitu mudah untuk masuk ke perdagangan Indonesia? Memang tak dipungkiri peran negara dalam hal ini sangat memungkinkan atas legalnya produk Cina yang beredar.

Angka eksport Cina ke Indonesia begitu masif, mengingat perjanjian strategis kedua negara sejak lama maka tak heran jika saat ini Cina dengan produk murahnya terus membanjiri pasaran Indonesia. Cina terus melakukan inovasi dan penetrasi pasar Indonesia melalui penguatan efisiensi dan skala ekonomi, sehingga biaya rata rata yang rendah menyebabkan komoditi mereka semakin kompetitif. Melejitnya ekspor Cina ke Indonesia atau dengan kata lain impor Indonesia ke Cina, dapat dilihat dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada semester I 2024 nilai impor Indonesia dari Cina naik 8,21% secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc) menjadi US$32,45 miliar.

Dari sisi kualitas sendiri produk Cina sangat memuaskan konsumen dalam negeri. Kuat, tahan lama serta murah, paket komplit yang sesuai kantong masyarakat dengan kondisi ekonomi hari ini. Eksport barang murah ini telah berlangsung lama hingga puncaknya kini semakin membludak.

Terutama dua jenis produknya yang sangat menonjol, yakni tekstil dan keramik. Bahkan sebelumnya jenis produk industri rumah tangga, baja, elektronik, mainan dan lain-lain telah lebih dulu masuk dan menguasai pasaran Indonesia. Cina tak main-main mengeluarkan harga hingga harga di luar nalar pun bermunculan yang membuat masyarakat Indonesia tergiur.

Adapun penyebab terjadinya banjir barang murah dari Cina diawali dengan bergabungnya Indonesia kedalam CAFTA (China Asean Free Trade Area) merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Cina. Dampak buruk dari diterapkannya ekonomi global se-ASEAN telah mengancam matinya produk dalam negeri. Apalagi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan literasi ‘finansial yang rendah’ kondisi ini juga memberikan dampak buruk pada individu.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Badai PHK yang terus berlangsung akibat tutupnya pabrik lokal memperparah situasi Indonesia sebagai negara berkembang. Bahkan Menteri Keuangan atau Menkeu AS, Janet Yellen turut memberikan perhatian dan peringatannya atas kondisi pasar negara berkembang yang terus dibanjiri barang murah Cina. (SINDOnews.com, 28-7-2024).

Yellen juga mendorong, untuk memberikan tekanan kepada Beijing agar mengubah model ekonominya. Cina, ingin mendominasi manufaktur, jadi semua sektor manufaktur bisa gulung tikar karena ambisinya yang ingin menjadi pabrik dunia. Ia juga menyampaikan keprihatinannya serta kekhawatiran atas apa yang menimpa pada negara G20 yang mengalami nasib serupa dibanjiri oleh barang murah dari Cina.

Namun sayangnya, hingga kini pemerintah belum mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. Para pengusaha lokal telah banyak gulung tikar, mereka berteriak dengan kebijakan negara yang selalu bergonta-ganti tapi hasilnya masih memihak investasi asing dan produk mereka yang berkeliaran bebas sejak bergabungnya Indonesia kedalam CAFTA sejak 2010.

Ekonomi Kapitalisme yang kini dianut oleh negara menjadi akar permasalahan sesungguhnya. Produk lokal terancam mati produk Cina laku keras di dalam negeri. Bangkrutnya sejumlah perusahaan akan membawa dampak badai PHK yang luas. Angka pengangguran semakin tinggi, kemiskinan pun tak kalah meningkat. Efek domino selanjutnya adalah angka kriminalitas yang semakin bertambah.

Upaya pemerintah sendiri menyikapi banjir barang murah dari Cina terkategori lambat dalam penanganan. Harusnya pemerintah sudah bisa membaca kebijakan pasar bebas yang diusung melalui CAFTA. Sehingga tindakan antisipasi sudah dilakukan sejak awal. Bukan malah gonta-ganti kebijakan yang hasilnya ternyata malah memihak para importir dan pengusaha asing beserta investasinya.

Bahkan selama ini pemerintah justru membebani industri dalam negeri dengan berbagai pungutan, termasuk pajak, yang menjadikannya kalah bersaing dengan produk Cina. Pemerintah seharusnya menyetop impor dari luar negeri segera setelah mengetahui bahwa Cina hendak membanjiri pasar global dengan produknya. Bukan justru mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang salah satu isinya adalah relaksasi impor.

Negeri ini semakin terpuruk masalah perekonomiannya. Sistem kehidupan Kapitalisme yang berorientasi pada kekuatan pemilik modal melahirkan ketidakadilan dan penderitaan. Dampak panjang dari membanjirnya produk Cina ini membuat pengusaha lokal semakin terpinggirkan. Alhasil mereka pun akan menjadi cikal bakal penduduk miskin selanjutnya setelah gagal memperjuangkan ekonomi dengan menjadi seorang pengusaha di negeri sendiri.

Lantas upaya apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini dari imperialisme cina melalui penjajahan ekonomi ini? Bukankah regulasi yang diterapkan sudah dianggap jitu tapi faktanya tetap ekonomi neoliberal dalam balutan Kapitalisme masih terus berkuasa merugikan rakyat.

Solusi yang tepat untuk polemik permasalahan ini hanya dengan mengembalikan aturan kehidupan kepada aturan pencipta. Islam memberikan solusi hakiki tersebut dengan mekanisme yang telah terbukti membawa peradaban Islam pada masa keemasannya. Islam tak hanya sekedar agama ritual, namun juga seperangkat aturan kehidupan yang mengatur semua lini kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan dan lain-lain semua diatur dalam syariat Islam.

Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim tentu sangat wajar jika haus mengambil solusi yang bersumber dari Islam untuk mengeluarkan negeri ini dari keterpurukan. Dalam pandangan Islam, negara mempunyai peran yang sangat penting, untuk penyelesaian membanjirnya produk Cina kedalam negeri. Politik luar negeri dalam Islam mempunyai regulasi yang ketat dan jelas untuk menindaklanjuti sebuah hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Adapun jaminan negara dalam hal ini yaitu dengan menetapkan hubungan diplomatik sesuai klasifikasi panduan syariat. Di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 161 disebutkan, “Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal barang dagangan. Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang (at-tujjar al-harbiyyun) dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun barang dagangannya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian (at-tujjar al-mu’ahidun) diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dan mereka. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) dilarang mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara (Khilafah), termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat militer, industri, dan perekonomian musuh. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) tidak dilarang mengimpor barang yang hendak mereka miliki. Dikecualikan dari hukum-hukum ini, negara yang antara kita dan penduduknya terjadi peperangan secara langsung, seperti Israel, maka ia diperlakukan sebagai negara kafir harbi fi’lan pada semua hubungan dengan negara tersebut, baik hubungan perdagangan maupun nonperdagangan.”

Maka dari penjelasan tersebut, Jika negara tersebut terkategori kafir harbi fi’lan seperti AS dan Israel yang memerangi Palestina, Cina yang melakukan genosida terhadap muslim Uighur, dan Myanmar yang melakukan genosida terhadap muslim Rohingya, negara tidak akan melakukan perdagangan luar negeri dengan negara-negara tersebut.

Dalam pengaturan impor barang, negara hanya memperbolehkan barang-barang tertentu saja. Seperti perabotan rumah tangga, alas kaki, meubel dan sejenisnya. Sedangkan untuk barang-barang kebutuhan makanan pokok ( beras, gula, minyak dll), alutsista negara melarang mengambilnya dari impor karena dapat membahayakan kedaulatan negara. Untuk mencegahnya negara akan memajukan swasembada serta industri dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor.

Rakyat dalam kehidupan negara Islam mendapat edukasi dari negara tentang literasi finansial sehingga bijak dalam mengonsumsi produk, tidak mudah terjebak pada tren atau barang murah. Begitu juga para pelaku usaha dan industri yang mendapat jaminan kemudahan-kemudahan seperti bantuan modal dan jaminan keamanan dari negara.

Industri dalam negeri merasakan iklim yang kondusif karena tidak bebani oleh biaya dan pungutan yang memberatkan. Untuk persoalan bea masuk atau cukai, negara akan menerapkan cukai atas dagangan yang masuk ke Negara Islam sebesar cukai yang mereka ambil dari pedagang Islam. Dan pengawasan ketat dilakukan agar impor barang yang merusak dan membahayakan tidak masuk kedalam negara Islam.

Pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan dan terminal akan dilakukan oleh aparat negara dan akan menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku penyelundupan barang impor dan pemasok impor barang berbahaya. Negara dalam hal ini menjadi perisai bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Sistem ekonomi akan berlangsung dengan stabilitas yang baik dan tidak ada monopoli pasar oleh segelintir orang atau intervensi negara lain dalam bidang ekonomi.

Sesungguhnya sistem Islam sangat tepat untuk memperbaiki carut marut negeri ini yang diambang keterpurukannya dalam membangkitkan ekonomi. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh tidak ada produk asing yang mendominasi apalagi sampai mengancam produk dalam negeri yang menimbulkan banyak kerugian bagi rakyat. Kembali pada kehidupan Islam untuk kondisi Ibu Pertiwi lebih baik. Solusi hakiki yang tepat untuk selamatkan negeri.

Wallahu A’lam Bishawwab