Polemik Pengangguran di Indonesia Saat Ini

Oleh: Fadillah Noviantika

Aktivis Muslimah

 

2015 merupakan awal tahun Indonesia mengalami bonus demografi dengan puncaknya diperkirakan pada 2020-2035, dengan jumlah penduduk usia produktif mengalami kelonjakan yang besar dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi demi mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Tetapi banyaknya data jumlah masyarakat usia produktif ini tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan yang memadai, justru terjadi ketimpangan via DATAin BPS.

Seperti yang disebutkan Artikel Kompas berjudul “Kelas Menengah: dari Zona Nyaman ke Zona Makan”, perlindungan sosial kelas menengah perlu mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang memadai, instrumen perlindungan sosial dan lapangan kerja kelas menengah memang perlu dipikirkan. Mereka tak tergolong miskin tetapi guncangan ekonomi dapat mengantar mereka kepada kemiskinan. Data BPS menunjukkan, peningkatan penganggur muda justru terjadi di kelompok tamatan SMK. Mungkin karena apa yang dipelajari di SMK tak cocok dengan kebutuhan perusahaan.

Tak hanya itu, mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 3,6 juta Gen Z usia 15-24 per Februari 2024 menganggur tahun ini. Ada sejumlah faktor yang membuat banyak anak muda menganggur, salah satunya salah memilih sekolah dan jurusan bahkan tidak bisa melanjutkan ke bangku perkuliahan.

Itulah yang menjadi persoalannya saat ini. Hal tersebut disebutkan oleh Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) dalam wawancaranya yang dimuat pada laman CNBC Indonesia, yang menjadi persoalan saat ini memang anak muda yang tak terserap di dunia kerja, meski sudah memiliki gelar sarjana tapi jurusan perkuliahan yang mereka ikuti tak ada kaitannya dengan kebutuhan perusahaan di Indonesia.

Sementara pada periode Januari-Mei 2024 terjadi gelombang PHK yang cukup signifikan, dan berdampak pada daya beli masyarakat dan memunculkan tren deflasi. Hal ini cukup menyita perhatian Gen Z yang sebagian besar baru memasuki dunia kerja atau baru beberapa tahun membangun karier, tentu belum memiliki kesehatan finansial yang baik sehingga berpotensi menjadi Generasi Sandwich, generasi yang membiayai kebutuhan hidup orang tua (lansia) serta menanggung kebutuhan adiknya seperti biaya sekolah dan lainnya.

Masalah pengangguran yang terus meningkat sebenarnya bukan hanya karena skill atau kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat. Namun, berasal dari kurangnya lapangan kerja serta iklim usaha yang kembang kempis. Meskipun pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Kartu Pra-Kerja, sejatinya ini bukanlah gaji melainkan dana insentif untuk para pencari kerja ikut serta dalam pelatihan-pelatihan kompetensi kerja dan solusi ini tidak menyentuh akar masalah.

Meningkatnya angka pengangguran juga tidak bisa dilepaskan dari dua faktor, yaitu: Pertama, faktor Internal, kemalasan individu. Cara pandang kapitalis saat ini memengaruhi cara berpikir masyarakat, ingin serba instan, gaya hidup hedonism. Kedua, faktor eksternal yakni rendahnya pendidikan serta keterampilan karena ingin sekolah, biayanya mahal. Ditambah, adanya ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan lapangan kerja, kebijakan pemerintah tidak prorakyat dalam hal ini SDM banyak diambil dari luar negeri, kemudian banyaknya tenaga kerja wanita karena mempekerjakan kaum wanita tak banyak tuntutan dibandingkan laki-laki.

Namun, lain halnya dalam sistem Islam. Dalam Islam, tugas negara tidak hanya menyediakan platform pelatihan dan bukan hanya berfungsi sebagai regulator, melainkan melayani kebutuhan dasar masyarakat secara optimal. Negara harus memastikan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran, politikus Nasdem Charles Meikyansah berpendapat bahwa Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit, sehingga harus dibahas lebih komprehensif dengan mengurai akar permasalahannya (via wartaekonomi..co.id)

Oleh karenanya, mengatasi permasalahan ini tidak cukup dengan solusi parsial atau tambal sulam. Melainkan dinihilkannya penerapan kebijakan berdasarkan kapitalisme yang akan mengesampingkan posisi rakyat dari segi kesejahteraan, dan kesehatan.[]