Oleh: Rahmatul Aini
(Penulis & Aktivis Dakwah)
Peringatan darurat terus menggema di sosial media, pasalnya negeri ini sedang tidak baik-baik saja, ada hal yang paling memantik rakyat indonesia melebihi kasus perselingkuhan, KDRT, selegram yang tak kunjung habis, sebuah kado bagi bumi pertiwi setelah beberapa hari perayaan kemerdekaan indonesia yang ke 79 tahun yang menghabiskan dana milyaran. Putusan MK sudah clear soal usia cagub minimal 30 tahun saat penetapan, jelas putusan MK ini memutus harapan Kaisang putra bungsu presiden Jokowi untuk maju di pilkada karena usianya belum cukup, namun masyarakat di kejutkan kembali hanya selang beberapa saat dengan tergesa-gesa upaya menuver politik menganulir putusan MK diduga akan dilakukan lewat badan legislatif DPR, kawal putusan MK ini akhirnya memicu terjadi demonstran di depan kantor DPR hari kamis kemarin, mulai dari mahasiswa, komika, masyarakat sipil, buruh, bersatu di depan gedung DPR. (Metrotempo) Entah kepentingan apa yang menunggangi DPR dimana seharusnya suara mereka adalah mewakili suara rakyat, apakah tupoksi sebagai penampung aspirasi rakyat berubah menjadi Dewan Penipu Rakyat?
Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau misalkan rezim hari ini membuat kebijakan hanya untuk dinasti, misal peraturan batas pencalonan usia presiden yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden padahal usianya belum sesuai kriteria akan tetapi langsung di ubah agar bisa ikut berlaga berkompetisi dalam demokrasi, alhasil menang dan bisa mendapatkan kursi kekuasaan. Jokowi sendiri sudah tidak bisa menjabat sebagai presiden karena periodenya sudah mencapai batas, tapi Jokowi punya mantu dan anak yang bisa di wariskan tahta kekuasaannya oleh mereka. Tapi persoalannya bukan hanya pada sisi politik dinasti yang hanya mengandalkan mental culas dan tahan malu, masyarakat hari ini belum sadar bahwa kebobrokan demokrasi kian nampak bukan karena ditunggangi oleh rezim Jokowi tapi memang sudah demikian rusak dari akarnya, demokrasi yang meniadakan peran tuhan, aturan tuhan, akhirnya aturan itu kemudian di ambil oleh manusia dan setiap kepala manusia berbeda aturannya. Selama hanya mengganti rezim selama itu pula peringatan darurat terus menggema di negeri kita tercinta.
Rezim Jokowi hari ini boleh menguasai seluruh yang ada di penjuru negeri, tahta, kekuasaan, jabatan silahkan di miliki sendiri, jangan pedulikan rakyat akan bernasib apa, tapi perhatikanlah keluargamu akan menjadi apa. Ingat bahwa kekuasaan di dunia hanya sementara raja namrud di telan bumi bersamaan dengan kekuasaan dan keserakahannya, negeri zalim hanya sebentar, penguasa zalim hanya sejenak, undang-undang zalim hanya sekejap. Mereka dibuat melayang tinggi dalam keangkuhannya, agar nanti jika mereka jatuh debumnya akan terdengar di saentero bumi, selamat menyelami kedzliman.
Kita tidak akan menemukan kesejahteraan lewat sistem demokrasi apapun bentuk dan tindaknya, sejatinya mereka hanya memanfaatkan slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Buktinya rakyat di pajaki, rakyat membuat kebijakan sendiri, dan untuk para oligarki. Dalam sistem islam sejatinya kedaulatan bukan di tangan rakyat tapi di tangan syara’ jadi tolak ukur menentukan setiap perkara harus didasarkan hukum syara’. Berbeda halnya jika kedaulatan di tangan rakyat atau manusia yang menstandarkan boleh dan tidak boleh adalah manfaat untuk segelintir orang. inilah akibatnya jika kedaulatan di tangan rakyat yang mendapatkan dampak dari kekejaman rezim dan sistem hari ini banyak tapi yang mendapat kemewahan dan posisi wenak hanya segelintir tuan dan puan saja. Sistem islam melihat dari kesejahteraan ummat secara menyeluruh tanpa memilah dan memilih orang oleh karena itu keadilan akan berlalu sesuai dengan aturan didalam Al Qur’an dan As Sunnah, maka solusi fundamental kondisi darurat negeri hari ini bukan hanya menggantikan pemimpin tapi menggantikan sistem dari akarnya yakni kembali menerapkan islam kaffah sebagai aturan kehidupan.
No comments:
Post a Comment