Mirisnya Tata Kelola TPPAS, Bukti Pemerintah Tidak Mandiri

 

Oleh : Nuraini Shidqin Aliya

Di lansir dari detikjabar.com Bandung – Pembangunan infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka akan segera dilakukan. Hal ini setelah Pemprov Jabar melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT JES yang dikelola konsorsium Jepang, Sumitomo Hitachi Zosen.

“Akhirnya terlaksana juga perjanjian kerjasama penyediaan insfratruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka,” ucap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dalam sambutannya di acara penandatanganan kerjasama di Gedung Sate, Bandung, Jumat (28/6/2024).
“Legok Nangka ini diinisiasi sejak 2002, setelah 22 tahun kemudian baru ada perjanjian kerjasama,” sambungnya.
Dari kutipan tersebut tergambar mirisnya kondisi yang terjadi. Dimana masyarakat bergantung pada janji pemerintah. Setelah 22 tahun janji tersebut baru terlaksana.
Miris sekali ya sob..

Proyek yang digadang-gadang ternyata baru akan terlaksana setelah 22 tahun, setelah adanya kerja sama dengan pihak asing. Bukti ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat ini menjadi permasalahan yang krusial.

Persoalan yang terjadi di masyarakat seharusnya dapat terselesaikan dengan cepat. Penyebab ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan persoalan dengan cepat, akibat pemerintah tidak memiliki kemandirian dan selalu bergantung dengan pihak asing.

Itulah mirisnya jika sistem Kapitalisme menjadi sistem di negari ini. Karena ketidakmandirian di negeri ini masalah sampah saja terbengkalai dan mangkrak. Padahal produksi sampah selalu ada di setiap harinya.

Negara seharusnya dapat memberdayakan pihak-pihak yang ada di dalam negeri ini. Begitu banyak pakar dan ahli anak negeri ini yang mampu diberdayakan dalam permasalahan persoalan tersebut. Padahal dengan memberdayakan pakar dan ahli anak negeri ini, kita dapat menciptakan keunggulan bagi negara. Menciptakan bibit-bibit yang berdaya untuk negara. Walaupun begitu, pemerintah tidak mengambil tindakan tersebut. Pemerintah lebih memilih untuk meminta bantuan kerja sama dengan pihak asing. Sedih banget deh.

Bersamaan dengan permasalahan persoalan tersebut. Persoalan sampah kian rumit dan sulit untuk dipecahkan. Ditambah lagi, tidak menjadi jaminan pula pembangunan TPPAS ini bisa menyelesaikan masalah sampah di Bandung Raya.

Hmmm coba saja sistem yang di anut saat ini adalah Islam pasti akan berbeda penanganan. Semua akan serba cepat karena itu merupakan kemaslahatan umat. Tak perlu lagi bergantung pada asing jika di dalam negeri saja banyak pakar dan ahli di bidang itu.

Selain itu di setiap masyarakatpun akan di berikan pengetahuan atau penyuluhan tata kelola sampah yang benar karena masalah sampah ini bukan hanya urusan pemerintah tetapi kita sebagai masyarakatpun ikut andil di dalamnya. Semua akan kerjasama sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
Untuk sementara ini, mudah-mudahan keputusan pemerintah saat ini yang bekerjasama dengan asing itu tepat. Jangan sampai proyeknya mangkrak dan tidak menyelesaikan permasalahan tersebut.

Aamiin Allahumma Aamiin
Wallahu a’lam bish-shawab.