Tahan Ijazah Karena Uang Komite, Taufik Sebut Sekolah Pelaku Korupsi

Tahan Ijazah Karena Uang Komite, Taufik Sebut Sekolah Pelaku Korupsi

 

Bandar Lampung (Nusantaranews.net) Praktek pungli berkedok komite selalu saja menjadi keresahan masyarakat. Banyaknya ijazah yang tertahan disekolah merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan kepala sekolah dan guru dari tingkat SMP sampai SMA.

Bang taufik sapaan akrab, politisi dan tokoh muda Lampung serta pemerhati pendidikan Lampung, sangat prihatin atas kelakuan para oknum pendidik yang dengan sengaja menghalalkan yang haram katanya kepada awak media.

Diceritakannya bahwa, kemarin tanggal 26 juni 2024 dirinya coba datangi salah satu SMAN di Bandar Lampung, guna mengambil ijasah milik keponakannya. Namun ketika dirinya meminta ijasah dikeluarkan pihak sekolah tetap ngotot agar membayar uang komite, yang notabenenya adalah sumbangan sukarela alias tidak wajib.

” Saya juga merasa miris, para oknum pendidik ini selalu membawa dalil mengatas namakan sedekah atau infak dll. Mereka ini merupakan para pencetak generasi bangsa ke depan agar memiliki moral dan berakhlak mulia, bagaimana bisa mencetak generasi bangsa yang bermoral, kalau kerjaannya membuat dalil untuk menghalalkan yang haram seperti uang komite, ” Katanya. Kamis (27/6/2024).

Politisi partai Perindo ini juga mengatakan bahwa, pihak sekolah yang di wakili Wakasek sampai mengatakan bahwa dana bos dari pemerintah kurang dalam menunjang kegiatan belajar.

Oknum itu menyampaikan juga bahwa dana boss tidak ada dari provinsi yang turun sekolah tersebut. Tentu hal tersebut patut dipertanyakan ke dinas Pendidikan Provinsi.

” Saya datang ke sekolah kemaren tidak membuka identitas asli saya siapa, agar saya mengetahui bahwa praktik pungli mengatas namakan komite ini benar adanya dan terjadi disekolah-sekolah. Bahkan mereka membuat syarat yang menurut saya sudah jelas-jelas menjebak para orang tua untuk bersumpah-sumpah membayarkan uang komite seakan-akan komite itu menjadi kewajiban dan hutang, ” tambahnya.

Pihaknya menegaskan, bilah hal ini terus terjadi maka akan merusak dunia pendidikan kita, padahal disekolah ada pelajaran anti korupsi, tapi sekolah menjadi pelaku utamanya.

” Saya sangat miris dan prihatin, padahal Permendikbud nya, setiap sekolah sepertinya sudah masif disetting oleh dinas pendidikan lampung, untuk selalu menyangkal dengan alasan pergub dan pergub, ” Ujarnya.

Dirinya secara pribadi meminta kepada Pj Gubernur yang baru untuk mengevaluasi Dinas Pendidikan Lampung, dalam membuat kebijakan terhadap pungutan liar ini. Masalah pendidikan ini menjadi masalah krisis sosial dimasyarakat, yang wajib pemerintah hadir.

” Saya juga mengkritik rekan-rekan DPRD Provinsi Lampung terutama yang berkecimpung di komisi pendidikan jangan Buta atau tidur pulas, seakan-akan dunia pendidikan aman-aman saja, turun dan tegur penyelenggara pendidikan, bila perlu ambil upaya-upaya jangan mandul. Kemudian kepada para penegak hukum jangan jadi tameng Harus lakukan investigasi dan tindakan tegas. karena uang komite ini sudah meresahkan, dan merupakan pungli yang jelas masuk kedalam pasal pidana, dan penahan ijasah juga Permendikbud nya jelas, dan juga pasal pidana juga jelas, tentang penggelapan barang berharga milik orang lain. jadi untuk para oknum pendidik hentikan perbuatan jahat yang merugikan masyarakat, ” Tandasnya.

NN.net (*)