KETIDAKSERIUSAN NEGARA DALAM MENANGANI STUNTING

Oleh : Dini A. Supriyatin

Indonesia menempati urutan ke – 4 angka stunting tertinggi di dunia dan ke – 2 se Asia Tenggara. Sehingga masih menjadi permasalahan serius di negeri ini. Hingga detik ini pemerintah bahkan belum mampu menuntaskan persoalan stunting. Upaya yang di lakukan pun belum menunjukan penurunan angka yang signifikan.

Di wilayah Kabupaten Bandung sendiri angka stunting masih terbilang tinggi. Hingga jajaran Polresta Bandung pun turut andil dalam percepatan untuk menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Bandung. Bersama dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, hingga Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Melakukan sosialisasi bahaya stunting di hadapan sekitar seribu ibu dan ratusan anak yang hadir di Lapangan Barujati, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (13/5/2024).

Tidak hanya itu, jajaran Polresta Bandung pun membagikan makan siang bergizi, susu, hingga paket sembako kepada masyarakat yang hadir.

Upaya ini di lakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam upaya merealisasikan generasi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemerintah Kabupaten Bandung pun secara khusus menyediakan anggaran sebesar Rp. 7 miliar untuk menangani masalah stunting di wilayahnya. Tapi apakah upaya – upaya tersebut efektif ??

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, akan mampu mengatasi masalah stunting apabila SDA nya tidak salah sistem pengurusannya. Tetapi negara dengan sistem ekonomi kapitalis akan sulit menuntaskan persoalan ini. Karena kebijakan – kebijakan yang lahir membuat SDA di kelola dan di kuasai oleh individu dan asing. Meskipun berbagai upaya telah banyak di lakukan oleh pemerintah di antaranya menggelontorkan dana yang cukup besar, tetapi pada faktanya persoalan ini tidak ada ujungnya karena bukan akar permasalahnnya yang di selesaikan.

Masalah kemiskinan masih menjadi penyebab utama. Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi. Apalagi saat ini banyak terjadi PHK yang menimpa ribuan karyawan sejak 2023 lalu. Alhasil banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di tambah harga – harga kebutuhan pokok yang kian melambung menambah deretan panjang penderitaan rakyat.

Sementara pemerintah hanya memberikan bantuan berupa BLT, subsidi, melakukan seminar dan pelatihan UMKM, mengadakan kredit usaha, dan lainnya. Padahal semua itu hanya sebuah solusi tambal sulam. Sedangkan akar masalahnya tidak tersentuh sama sekali.

Pemerintah terkesan abai terhadap pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyatnya sehingga berakibat gizi buruk terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan pun menjadi kendala bagi masyarakat miskin.

Seluruh persoalan ini tidak akan tertuntaskan hanya dengan mengandalkan sistem ekonomi berbasis kapitalis, dimana penerapannya hanya membuat yang miskin semakin miskin dan yang kaya makin bergelimang harta. Kebijakan yang di telor kan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Yang kita butuhkan saat ini adalah penerapan syari’at islam secara kaffah. Dengan sistem ekonomi islamnya, negara akan menjadi pelayan rakyat dan bertanggungjawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat. Seperti dalam hal pangan, negara menjamin setiap individu agar memperoleh makanan yang bergizi dan bernutrisi. Negara tidak akan membiarkan rakyatnya kekurangan makanan dan tidak mendapatkan asupan gizi yang baik.

Tidak hanya masalah pangan, jaminan lapangan kerja bagi para laki – laki pun akan di sediakan secara luas oleh negara, agar setiap kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan bagi keluarganya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Negara juga akan memberikan edukasi terkait gizi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang mudah dan lengkap untuk seluruh lapisan masyarakat, serta menstabilkan harga pangan.

Negara juga akan melarang pengelolaan sumber daya alam oleh individu dan asing, karena negara lah yang bertindak sebagai pengelola dan hasilnya akan di kembalikan lagi untuk kesejahteraan rakyat. Akan ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Wallahu alam bi showab.