Oleh: Karmila Sari
Dilansir dari online pikiranrakyat – Pilkada Jawa Barat (Jabar) menjadi sorotan penting dalam peta politik Indonesia mengingat posisinya sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dengan berbagai dinamika politik dan kekayaan budaya yang dimilikinya, Pilkada Jabar menjadi ajang yang sangat penting bagi partai politik untuk memperkuat posisi mereka dalam panggung politik nasional.
Di tengah persiapan untuk Pilkada Jabar, figur-figur populer menjadi fokus perhatian para partai politik untuk dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Para figur ini seringkali memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Jabar dan bisa menjadi kunci sukses dalam memenangkan Pilkada. Uniknya, figur populer ini bukan lagi dari kalangan artis yang seringkali dijadikan pendulang suara dalam setiap pilkada.
Kembali suara rakyat diburu, untuk kursi panas Pilkada, dengan berbagai cara, janji manis dan popularitas. Padahal sejatinya, kontestasi ini bukanlah untuk kepentingan rakyat, namun demi kepentingan elit oligarki
Inilah satu keniscayaan dalam Demokrasi, berburu kedudukan sebagai penguasa Kekuasaan menjadi sarana untuk meraih materi dan kedudukan/prestisi. Bukan hal yang asing lagi bagaimana pancaran dari sistem kapitalisme-sekuler ini, hingga ahli maksiat yang menentang hukum-hukum Allah bisa saja duduk di kursi kepemimpinan. Pemimpin yang terpilih pun adalah untuk menjalankan dan melaksanakan sebuah hukum terapan manusia.
Dalam sistem ini, pemilu dalam demokrasi hanyalah jembatan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan hukum yang bukan syariat Islam. Manis diawal, pahit diakhir adalah kata yang melambangkan dari sistem ini. Bagaimana tidak, untuk menduduki kursi kekuasaan dalam pemerintahan ini, hingga cara kotor pun digunakan, mereka menarik menarik simpatik rakyat, rakyat diperdaya dengan kata-kata, janji manis, dan sebagainya. Akan tetapi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka impikan, Rakyat lah yang mendapatkan dampak dari perbuatan koto r para penguasa ini.
PANDANGAN ISLAM
Dalam Islam kekuasaan adalah Amanah,dan berkonsekuensi riayah, yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Pemilihan kepala daerah dalam islam sederhana, cepat dan murah, efektif dan efisien, karena kepala daerah (wali atau amil) dipilih oleh Khalifah. Mereka adalah perpanjangan tangan khalifah dalam meriayah rakyat, bukan penguasa tunggal daerah.
Tegaknya kekuasaan, tidak ada kepentingan selain menerapkan hukum syara. Dalam kitab Asyakhsiyah al-Islamiyah Juz II tentang “Syarat-Syarat Khalifah”, syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa seorang Khalifah wajib memenuhi tujuh syarat agar ia berkomepeten memangku berbagai tugas ketatanegaraan dan agar baiat pengangkatan dapat dilakukan. Tujuh syarat tersebut yaitu seorang Muslim, Laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu mengemban tugas-tugas kekahlifahan.
Terlebih lagi Sistem Khilafah, pemimpin atau khalifah dipih untuk menjalankan keinginan dan hukum manusia, melainkan untuk menjalankan hukum Allah Taala. Kewajiban seorang penguasa (al-hukkam) adalah menerapkan syariat Islam semata, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]: 48-49. Dalam QS. Al-Maidah [5]: 44, 45, 47 menerangkan bahwa haram hukumnya penguasa menjalankan hukum yang bukan syariat Islam.
Islam juga menjadikan halam dan haram sebagai standar dalam menjalankan proses pemilihan. Tidak akan terjadi politik kotor, kecurangan, sampai manipulatif karena setiap aktivitas dilandaskan pada keimanan. Bangku kekuasaan bukanlah sarana meraup untung duniawi sebanyak-banyaknya, melainkan untuk menerapkan hukum Allah demi meraih rida dan Janah-Nya.
Rasulullah Saw. Bersabda, “Imam (khalifah) adalah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertangung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Sehingga, kursi pemimpin digunakan sebaik-baiknya untuk mengemban suatu amanah besar dari Allah SWT, demi kesejahteraan umat. Bukan sebaliknya, digunakan untuk menguras rakyat demi kepentingan individu.
Wawlahu A’lam Bisshowab….
No comments:
Post a Comment