(ibu peduli generasi)
Meskipun pendaftaran calon presiden belum dibuka namun suasana politik di negeri ini suhunya mulai memanas. Khususnya dikalangan elit politik dan pemegang kekuasaan mulai ada gesekan. Namun tetap seperti biasanya, Rakyat-yang katanya sebagai pemilik kedaulatan- hanya sebagai penonton tanpa memiliki suara untuk menunjuk jagoannya diluar yang telah diusulkan oleh beberapa Parpol. Inilah fakta yang terjadi setiap akan diadakan pemilu lima tahunan sekali.
Saat ini desas-desus yang terdengar sudah ada tiga calon yang akan diusung oleh masing-masing parpol. Namun deklarasi Anies yang dilakukan oleh Nasdem dianggap tidak sejalan dengan keinginan istana dan menimbulkan getaran di partai koalisi pendukung pemerintah.
Pengaruh oligarki
Sebagaimana dikemukakan oleh Hatta Taliwang Direktur institut Soekarno Hatta, pada media umat edisi 335 bahwa oligarki lah yang saat ini sedang bertarung. Oligarki adalah suatu bentuk Pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada segelintir orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan atau pengaruh yang besar dalam masyarakat.
Bagaimana oligarki berkuasa dalam sistem demokrasi?.
mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di universitas Harvard dan Universitas Sydney menyimpulkan bahwa oligarki dapat memanipulasi hasil pemilu melalui berbagai cara.
manipulasi suara dan mempengaruhi kampanye politik. Manipulasi hasil pemilu dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Penelitian oleh Campello dan Di Porto pada tahun 2019 menunjukan bahwa oligarki mempengaruhi hasil pemilu dengan memanipulasi hasil suara.
Mengendalikan Partai Politik. Oligarki dapat menjadi donatur utama partai politik atau mempengaruhi kebijakan partai politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dalam program partai.
membentuk kelompok kepentingan. Oligarki dapat membentuk kelompok kepentingan atau lobi politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
Dari fakta ini kita bisa melihat bahwa bakal calon presiden itu tidak mungkin datang dari suara rakyat secara umum namun datang dari para elit politik dan para oligarki yang memiliki kekuatan finansial dan kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sebagaimana pernah disampaikan oleh KPK bahwa 82% kepala daerah dibiayai oleh cukong.
Harapan Semu
Panggung pemilu ini selalu menyita perhatian dan harapan-harapan rakyat terhadap bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk memenuhi harapan-harapan mereka. Sebagai rakyat tentunya wajar memiliki harapan yang besar terhadap pemimpinnya untuk melakukan perubahan dan perbaikan kedepan. Karena alasan masyarakat sudah bosan dengan janji-janji yang tidak ditepati oleh pemimpin sebelumnya.
Mereka mulai mencari dukungan jagonya, lebih-lebih suara umat islam yang memang sebagai mayoritas di negeri ini. Seperti biasa mereka bakal calon presiden akan mengasosiasikan sebagai muslim yang baik dengan memakai identitas keislaman. Tak bisa dipungkiri bahwa suara umat islam masih menjadi kunci kemenangan. Namun, rakyat hanya diperlukan suara nya saja ketika pemilu. Terlebih lagi ada money politics menjelang pemilu sebagai alat untuk menundukkan suara rakyat. Umat seakan-akan lupa tentang kebijakan-kebijakan yang terjadi sebelumnya ketika dihadapkan dengan uang.
Di negara Demokrasi yang memiliki konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat terbukti hanya omong kosong karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya sebagai pihak penerima kebijakan dan pihak korban dari kebijakan tersebut. Para legislatif yang mengaku sebagai wakil rakyat tidak mampu memenuhi harapan-harapan rakyat. Bahkan jarang sekali mewakili suara rakyat dalam membuat aturan. Mereka lebih tunduk kepada tuannya yang telah membantu mereka mendapatkan kekuasaan. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat dan mewujudkan keinginan dan harapan rakyat, mereka malah pelaku korupsi dan penjahat yang telah memberi jalan kepada para Oligarki untuk menjarah kekayaan negeri ini. Singkatnya, mereka yang disebut trias politika dalam demokrasi adalah penjahat dan pengkhianat yang bekerjasama dengan penjajah untuk menyengsarakan rakyat.
Peta politik umat
Dengan berbagai fakta di atas maka perlu bagi umat islam untuk menentukan arah politiknya. Sudah menjadi kewajiban bagi umat islam untuk berpegang kepada Al-Qur’an dan Sunnah bukan lagi kepada hawa nafsu semata. Arahnya pun jelas yakni tegaknya hukum islam dalam bingkai negara. Jadi semua aktivitas seharusnya mengarah kesana. Bukan mempertahankan sistem sekuler yang terbukti merusak dan hanya memberikan harapan palsu bagi rakyat. Umat islam seharusnya bergabung dengan partai politik yang bersih dari pemikiran sekuler yakni parpol yang berdiri di atas aqidah islam dan memperjuangkan tegaknya hukum islam.
No comments:
Post a Comment