Oleh: Riska Sapitri, S.Si., M.Si. (Komunitas Annisaa Ganesha)
Dua hari berturut-turut telah terjadi kerusuhan di Papua. Pertama, kerusuhan terjadi di wilayah Ikebo, Kabupaten Dogiyai, Papua, Sabtu (12/11/22). Kedua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serang aparat TNI yang sedang melaksanakan patroli gabungan di Gereja Golgota Gome, Ilaga, Papua Tengah, Minggu (13/11/22).
Kerusuhan Dogiyai diawali kematian seorang balita karena dilindas truk. Kejadian ini bermula saat sopir truk memundurkan mobilnya. Sang sopir tidak menyadari jika ada seorang balita di belakangnya yang akhirnya terlindas hingga tewas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, kecelakaan itu terjadi pada Sabtu (12/11/2022) sekitar pukul 14.30 WIT di Kampung Ikebo Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai. “Dari kecelakaan itu seorang anak berusia 5 tahun an Noldi Goo meninggal dunia di tempat,” ujar Kamal. Lanjutnya, warga yang melihat kejadian itu kemudian melakukan penyerangan terhadap sopir serta temannya dan membakar 1 unit rumah di arah Kampung Mauwa dan 2 unit kendaraan truk. Kejadian tersebut memakan dua korban bacokan oleh massa dan satu korban tertembak oleh petugas yang menyebabkan massa mengamuk kembali dan membakar beberapa bangunan antara lain kantor Disdukcapil, kantor Inspektorat dan Pasar Dogiyai.
Satu hari kemudian, terjadi pula penembakan oleh gerombolan KKB dari kelompok Gome Pimpinan Numbuk Telenggeng kepada Aparat Keamanan yang sedang melaksanakan Patroli Gabungan di sekitar Gereja Golgota Gome di Ilaga pukul 09.00 WIT. Menurut Kapendam XVII/ Cenderawasih Kolonel Kaveleri Herman Taryaman, satu personel TNI atas nama Serka IDW mengalami luka tembak pada paha kanan. Untungnya, pasca penyerangan dan penembakan oleh gerombolan KKB kepada aparat keamanan, situasi dalam keadaan kondusif dan tidak ada korban dari pihak sipil atau masyarakat.
Peristiwa ini tentu bukan yang pertama kali terjadi di Papua. Konflik antara penduduk asli dengan pendatang hingga kerusuhan oleh KKB sudah berulang kali terjadi. Kerusuhan akan terus terjadi selama akar masalah tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sungguh, problem Papua sangat sistemis, tidak hanya soal ekonomi dan kelompok separatis, tetapi juga terkait intervensi asing.
Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa PT Freeport Indonesia mengeruk habis-habisan kekayaan tambang tanah Papua sejak 1973. Setiap harinya, Freeport menghasilkan 240 kg emas dalam bentuk konsentrat atau pasir hasil olah batu tambang (ore) yang mengandung emas, perak, dan tembaga. Setelah kandungan emas dan tembaganya sudah habis, PT Freeport pun beralih ke tambang bawah tanah yang menghasilkan tiga juta ton konsentrat per tahun. Diperkirakan, cadangan tembaga dan emas di bawahnya lagi ada sekitar dua miliar ton hingga 2052. (CNBC Indonesia, 26/8/2019).
Luar biasa bukan! Mirisnya, kekayaan alam yang melimpah justru tidak dinikmati oleh rakyat papua melainkan diambil alih oleh asing. Liberalisasi ekonomi dan investasi asing tidak menjadikan rakyat sejahtera. Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat pun relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Papua sebanyak 28,5% sedangkan di Papua Barat mencapai 25,4%. (bps.go.id).
Solusi sistemik untuk mengakhiri problem Papua adalah dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketidakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing, serta bertindak tegas memberantas kelompok separatis. Konsep Islam Kaffah sejatinya sangat bisa menerapkan solusi sistemis tersebut.
Pertama, sistem Islam mementingkan persatuan wilayah. Ibarat lidi, lidi yang berserakan tidak punya kekuatan apa-apa. Namun, ketika lidi-lidi tersebut dipersatukan, akan memiliki daya pukul yang besar untuk mengusir penjajah dan musuh-musuh yang membahayakan. Untuk itu, wilayah Papua tidak akan dibiarkan lepas dari wilayah Indonesia.
Kedua, syariat Islam mampu menghapus ketidakadilan atau kesenjangan ekonomi. Kekayaan tambang merupakan kekayaan milik umat yang tidak boleh didominasi individu atau kelompok. Negaralah yang wajib mengelola dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat.
Ketiga, sistem pemerintahan Islam mengharamkan asing untuk ikut campur urusan dalam negeri. Apalagi sampai menguasai aset-aset penting dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
Terakhir, sistem keamanan negara memiliki institusi militer yang mumpuni dengan pasukan atau tentaranya yang solid, dan terlatih. Alat-alat militer dan senjata yang lengkap serta teruji untuk melawan musuh kapan pun jika dibutuhkan.
Wallahu a'lam.
No comments:
Post a Comment