Oleh Risa Fitriyanti
Kerusuhan kembali terjadi di papua seperti dilansur dari Jawa Pos.com – Seorang prajurit TNI berinisial Serka IDW mengalami luka tembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, pimpinan Numbuk Telenggeng. Saat peristiwa terjadi, aparat TNI sedang melaksanakan patroli gabungan di Gereja Golgota Gome, Ilaga, Papua Tengah, Minggu (13/11).
“Bahwa benar telah terjadi penembakan oleh gerombolan KKB dari kelompok Gome Pimpinan Numbuk Telenggeng kepada Aparat Keamanan yang sedang melaksanakan Patroli Gabungan di sekita Gereja Golgota Gome di Ilaga pukul 09.00 WIT, mengakibatkan satu personel TNI atas nama Serka IDW mengalami luka tembak pada paha kanan,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kaveleri Herman Taryaman dalam keterangannya, Minggu (13/11).
Di dalam salah satu pertemuan dikutip dari TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berjanji akan lebih menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap penanganan masalah-masalah yang terjadi di Papua. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi, mengatakan pemerintah akan terus melakukan sejumlah evaluasi terhadap kegiatan militer di Papua.
Mualimin menyatakan saat ini salah satu fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Papua adalah adanya kelompok bersenjata. Ia menyebut potensi timbulnya konflik kekerasan antara pasukan militer Indonesia dengan kelompok bersenjata yang sulit dihindari.
“Baku kekerasan dengan kelompok bersenjata ini tentu mustahil untuk bisa dihindari di lapangan. Potensi terjadinya sangat besar di lapangan karena kondisi tersebut sering di luar kendali pemerintah,” ujar Abdi dalam acara di kantor Kontras pada Sabtu, 12 November 2022.
Kerusuhan di Papua yang terus berulang kali terjadi mulai dari konflik antara penduduk asli dan pendatang hingga kerusuhan oleh KKB. Kerusuhan ini tidak akan terjadi selama akar masalah bisa diselesaikan oleh pemerintahan pusat. Sebab pemerintah tentu sangat menyadari keadaan di Papua yang sangat mudah terjadi kasus kekerasan serta konflik bersenjata.
DEMOKRASI KAPITALIS BIANG MASALAH PAPUA
Demokrasi Sistem yang selama ini selalu digaungkan akan memberikan keadilan, keselamatan dan kesejahteraan bagi rakyat justru ia menjadi biang masalah dari segala bentuk problem yang terjadi pada hari ini. Termasuk papua begitu banyak faktor yang memicu terjadinya konflik di Papua seperti ketimpangan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dsb. Kerusuhan bahkan seringkali diperlihara karena menjadi salah satu sumber keuntungan pihak lain, baik kekuasaan maupun ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah harus menyelesaikan akar permasalah dipapua tidak boleh fokus pada satu-dua masalah saja.
Meski pada hari ini kesejahteraan rakyat papua belum juga terwujud. Pada Maret 2022 Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kekayaan alam melimpah yang dimiliki Papua seharusnya membuat rakyat papua dan Papua barat sejahtera mereka berhak atas keadilan dan kehormatan, penegakan hukum serta kehidupan keagamaan kemasyarakatan dijunjung tinggi dan dihormati. Mereka harusnya disatukan, bisa hidup berdampingan, aman dan damai. Namun Inilah wajah buruk sistem kapitalisme-demokrasi negara gagal menjamin keamanan dan kesejahteraan serta persatuan warga negaranya hingga memicu konflik.
ISLAM SOLUSI TUNTAS MASALAH PAPUA
Berbeda dengan Islam sistem yang tegak atas ideologi Islam justru jadi satu satunya harapan masyarakat saat ini. Karena sistem ini tegak atas ideologi yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia sehingga dipastikan mampu mengantarkan manusia pada kemuliaan dan kesejahteraan yang dicarinya. Sistem telah tegak selama belasan abad dalam bangunan sebuah negara bernama khilafah yang luasnya meliputi 2/3 dunia.
Sejarah mencatat pada masa itu khilafah berhasil menyatukan berbagai suku, ras, budaya, bahkan agama mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang luar biasa. Ideologi Islam dengan sistem khilafahnya justru akan menantang dan melenyapkan kerakusan rezim kapitalis neoliberal yang kini menghancurkan Papua dan dunia saat ini. Karena sistem Islam menetapkan bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah ruah adalah hak milik umat yang diwajibkan negara untuk mengurusnya semata-mata demi kepentingan umat.
Islam bahkan memandang semua investasi asing yang legal dalam sistem kapitalisme justru merupakan jalan penjajahan yang diharamkan dan faktanya negeri penderitaan Papua justru diawali dengan dibukanya keran investasi dengan dalih pembiayaan pembangunan. Sistem Islam menetapkan bawwa seluruh rakyat, siapapun mereka, apapun ras dan agamanya, berhak menikmati keadilan dan kesejahteraan yang wajib diwujudkan oleh negara. Bahkan, sepanjang mereka tunduk pada aturan negara di luar urusan agama dan peribadatan mereka, mereka berhak dilindungi sebagaimana kaum muslimin yang jadi warga negara. Islam menetapkan haram bagi siapapun yang melanggar kehormatan, harta dan nyawa warga negara khilafah non-muslim. Sampai-sampai sanksi Islam pun berhak dijatuhkan bagi muslim yang mencederai hak-hak mereka. Sebab tidak ada diskriminasi dalam penerapan sistem Islam.
Hanya dalam khilafah, keadilan dan kesejahteraan serta keamanan akan terwujud karena negara adalah pengatur dan penjamin kebutuhan rakyat. (Muslimah Media Center)
No comments:
Post a Comment