Oleh : Ummu Farah
Owwer Vina Production, Mompreuner Peduli Ummat
Fakta kedzaliman demokrasi kian hari kian terlihat di berbagai sisi. Saat kemiskinan rakyat semakin menjadi, kita disuguhkan tingkah polah pejabat yang hanya mengkayakan diri sendiri dengan harta fantastisnya. Sperti dilansir Tribunnews.com (25/09/2022), menurut LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Negara), Lukas Enembe, Gubernur Papua, memiliki total harta Rp. 33.784.396.870. sebuah angka kekayaan yang sangat fantastis ditengah keterpurukan rakyat saat ini.
Namun, ada banyak temuan dengan kepemilikan harta Lukas Enembe, sampai kemudian Menkopolhukam Mahfud M.D bersama dengan kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta wakil komisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengumumkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua tersebut. (19/09/2022)
Dugaan korupsi ini meliputi penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar, alokasi janggal anggaran untuk pemprov Papua, penyelewangan dana Pekan Olah Raga Nasional. Disisi lain fakta kemiskinan rakyat merajalela, ditambah kesengsaraan rakyat akibat kebijakan yang ada, sebutlah kenaikan BBM, konversi kendaraan listrik, dan konversi penggunaan kompot listrik dengan dalih pengalihan subsisdi, dan penggunaan energi listrik sebagai energi alternatif di tengah langkanya BBM. Kebijakan kenaikan BBM yang konon disertai pengucuran dana bantuan BBM kenyataannya juga masih disertai dengan banyak kasus pemotongan bantuan di beberapa pihak instansi dengan berbagai alasan. Betapa tidak ini akan semakin menyakiti hati rakyat.
Demokrasi Menciptakan Peluang Rekening gendut dan Korupsi
Dr. Suswanta, M.Si, seorang Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan bhawa kasus korupsi oleh para elit disebabkan karena biaya politik yang tinggi, rata-rata mencapai 10 – 30 miliar utuk pilkada Bupati/Walikota, 100 miliar untuk pilkada Gubernur). Dan ini tidak sebanding dengan gaji pokok dan tunjangan guberur/bupati/walikota sehingga dibutuhkan cukong untuk membantu pencalonan, yang dia akan menagih janji dan minta dimennagkan dalam proyek. (Muslimahnews,26/09/2022)
Inilah dampak penerapan demokrasi, mebuahkan pejabat terpilih yang korup sehingga ketika mereka menjabat bukan memikirkan bagaimana menyejahterakan rakyat dengan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tapi justru berfikir bagaimana menepati janji pada cukongnya dengan membri kesempatan selebar-lebarnya akan proyek yang mengantarkan pada kebijakan menyengsarakan rakyat.
Kemiskinan Struktural diciptakan Demokrasi
Sisi yang lain demokrasi telah menciptakan kemiskinan struktural bagi rakyat, yaitu kemiskinan yang muncul karena ketidakmampuan sistem/pemerintah dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja dan memperoleh kesejahteraan. Tata kelola SDA (sumber Daya Alam) diserahkan pada asing, sehingga melonjaknya harga kebutuhan pokok tidak terelakkan dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Padahal penyediaan kebutuhan pokok bagi rakyat mutlak tanggung jawab negara. Namun negara seolah melepas tangan akan hal ini.
Hanya Islam Solusinya
Sistem Islam adalah sistem rahmatan lil ‘alamin, yaitu dengan sistem pemerintahan khilafah yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh disetiap aspek kehidupan. Ini sangat berbeda dengan sistem demokrasi dari sisi manapun. Bagaimana Islam menyelesaikan kemiskinan dan korupsi? Yang pertama, bahwa Islam punya seperangkat pengaturan tentang kepemilikan yaitu, kepemilikan individu, umum, dan negara. Untuk kepemilikan individu, didapat dari upaya individu salah satunya dengan bekerja guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk kepemilikan umum, pengelolaan diserahkan pada negara yang hasilnya untuk kemaslahatan umat, tidak boleh sama sekali dimonopoli individu ataupun swasta. Sedangkan kepemilikan negara menjadi peluang bagi negara untuk pemasukan dan aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk jaminan kebutuhan rakyat miskin.
Yang kedua, Islam mewajibkan negara mendistribusikan harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Dimana dalam demokrasi, distribusi kekayaan sangat buruk karena membuka peluang monopoli bagi seseorang, dan semakinlebarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Ketiga, negara menjamin kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, dan papan berdasarkan aturan Islam. Keempat, memberikan sanksi yang sangat berat kepada koruptor. Sanksinya berupa ta’zir 6 bulan sampai 5 tahun penjara, bahkan bisa dihukum mati, seperti yang dituliskan oleh bdurrahman al-Maliki dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam.
Hanya Islam satu-satunya solusi segala permasalah manusia saat ini, yaitu dengan diteapkannya aturan Islam secara menyeluruh yang dijamin oleh negara sebagai pelaksana dan penjamin aturan tersebut. Mempercayakan solusi pada demokrasi sungguh hanya ilusi menuju kesejahteraan rakyat, yang ada kondisi rakyat semakin akut.
Post a Comment