Oleh Annisa Al Maghfirah
(Relawan Media)
Siapa yang tidak kenal Covid-19 yang merupakan akronim dari Coronavirus Disease of 2019?
Di Indonesia sendiri sudah hampir dua tahun virus ini bertahan dan menyebar ke seluruh wilayah. Terparah sebelumnya, ada di pulau Jawa yang menjadi tempat awal penyebaran. Lalu berlanjut ke pulau Bali yang menjadi tempat berdatangannya turis-turis mancanegara.Terakhir, Covid-19 mulai mengganas di luar pulau Jawa dan Bali.
Sebaran Corona di luar Jawa pun melonjak tajam.
Seperti dilansir dari suara.com (12/08/2021), Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah memaparkan, ada enam provinsi yang mengalami lonjakan kasus Corona yang meliputi: Sumatera Utara yang naik 21.830 kasus aktif, Kalimantan Timur naik 15.758 kasus, Sulawesi Selatan 10.852 kasus, Sumatera Barat 10.707 kasus, Riau 10.523 kasus, dan Kalimantan Selatan 10.087 kasus.
Sebelumnya Sumba Timur dan Maumere di Nusa Tenggara Timur, Sumbawa dan Lombok di Nusa Tenggara Barat, Papua, serta Sulawesi Tengah menjadi daerah yang kurva Covid-19 juga melonjak.
Kapitalisme Gagal Atasi Pandemi
Semenjak kemunculan pertama kalinya di penghujung tahun 2019 silam di Indonesia, virus Corona ini dianggap remeh lalu menjadi sering terdengar hingga ribuan nyawa melayang. Ditambah kompleksnya geografis di Indonesia, tidak memadainya infrastruktur layanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan, sampai bertebarannya hoaks virus Corona adalah realitas yang memperparah keadaan ibu pertiwi. Sejumlah pihak mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperketat mobilitas masyarakat demi mencegah terjadinya survival of the fittest di wilayah lain khususnya pedalaman.
Luar jawa memang lebih buruk dalam ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan kesiapan masyarakat. Namun mengapa rezim tidak cukup antisipasi sebelum terjadi ledakan kasus? Padahal pemerintah sudah memutuskan untuk tidak melock down jawa, jelas saja ini akan terjadi penyebaran virus.
Salah satu inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif, memperkirakan ledakan Covid-19 di luar Jawa dan Bali akan terjadi hingga akhir tahun. Namun begitu, angka resmi kematian di rumah sakit akan lebih rendah daripada di luar rumah sakit karena terlambat ditangani akibat termakan hoaks “takut di-Covid-kan oleh rumah sakit”. (bbcindonesia, 9/8/2021)
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, berkata ledakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa hingga Bali merupakan peristiwa yang sudah terprediksi, lantaran pemerintah tidak bersungguh-sungguh menghentikan mobilitas masyarakat ketika Jawa dan Bali mengalami puncak Covid-19 pada Juli lalu. Menurut Donie ledakan infeksi virus corona di pulau-pulau lain akan terjadi secara beruntun dengan kondisi yang lebih buruk. (bbcindonesia, 9/8/2021)
'Nasi sudah menjadi bubur'. Pemerintah memang terlihat salah langkah saat ini. Ingin menyelamatkan rakyat tapi harus mengorbankan ekonomi. Ingin menyelamatkan ekonomi tapi jiwa rakyat banyak berguguran. Keuntungan menjadi hal yang mesti dikejar. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus berorientasi untung/materi serta kepentingan kelompok. Dalam kondisi saat ini kita diperlihatkan betapa buruk dan gagalnya sistem kapitalis mengatasi pandemi.
Yang nampak nyata, rezim tertatih-tatih memberi keluasan kepada para kapitalis namun tidak kepada rakyat yang kekurangan. Ditandai dengan kesenjangan hukuman selama masa PPKM. Bantuan yang diberi oleh rezim pun setengah hati bahkan mengiris hati. Beras bantuan sosial di beberapa daerah saja tidak layak konsumsi. Begitu miris.Fakta ini menegaskan lalainya rezim kapitalistik dari riayah (pengurusan/pelayanan) terhadap rakyat.
Cara Islam Atasi Pandemi
Islam adalah agama yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Islam memiliki cara menyelesaikan segala macam problem kehidupan dengan mekanisme yang berbeda dengan ideologi lainnya.
Islam mengharuskan penguasa mengutamakan kemashlahatan rakyat diatas segalanya. Terlebih disaat pandemi Corona semakin meningkat di negeri ini. Kebijakan apapun yang diambil penguasa, tidak boleh berdasarkan kepentingan yang lain, seperti ekonomi, investasi atau perdagangan. Negara wajib mengutamakan upaya pencegahan dan menghentikan pandemi korona di negeri ini seperti menyediakan fasilitas layanan kesehatan secara merata dan pengedukasian masyarakat.Penguasa juga bisa melakukan prosedur karantina bagi para suspect atau isolasi bagi yang positif.
Sejalan dengan sabda Nabi saw.
“Janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat.” (HR. Al-Bukhari, 5774)
Kebijakan lainnya yang dilakukan penguasa dan wajib diikuti rakyatnya ialah melakukan karantina wilayah (lockdown). Misal Indonesia, lockdown bisa dilakukan secara total satu negara atau bisa hanya dilakukan di daerah, provinsi, atau kabupaten tertentu. Maka sedari awal harusnya cara seperti ini yang diambil bukan malah menjadikan Corona sebagai bahan lawakan. Masyarakat juga harus bisa melakukan social distancing (menjaga jarak dan hindari kerumunan). Hal ini mencegah kondisi yang tidak terkendali berupa penularan.
Kebijakan lockdown juga menurut para ahli bisa dilakukan dan menjadi pilihan yang baik. Alasannya, penularan virus korona bersifat deret ukur bukan deret hitung. Upaya karantina wilayah sejalan dengan sabda Nabi saw. :
“Jika kalian mendengar wabah (tha’un) berjangkit di suatu negeri, maka janganlah mendatangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kalian berada, janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya.” (HR. Muslim, 2218)
Ketika lockdown terjadi, kegiatan ekonomi akan terkena dampaknya. Maka negara juga wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga kebijakan karantina wilayah bisa berhasil serta menurunkan atau bahkan menghilangkan tingkat penularan. Negara bisa melakukan mekanisme distribusi kekayaan melalui jalan subsidi penuh bagi warganya yang terdampak lockdown. Anggaran untuk subsidi kebutuhan rakyat selama masa lockdown, bisa diambil dari hasil pengelolaan harta milik umum, seperti hasil dari kekayaan alam suatu negeri misal di Indonesia ada tambang emas di Papua, serta dari tambang migas lainnya.
Terakhir, Rasulullah saw. :
“Seorang Imam adalah pengurus rakyatnya dan bertanggung jawab perihal urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari, 893).
Tanggung jawab yang besar itu akan lebih berat ketika tidak mengambil Islam sebagai aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal aturan Pencipta adalah sebaik-baik aturan bagi manusia. Semoga pandemi ini menyadarkan kita untuk hijrah kepada aturan Islam dan dan menerapkannya secara kafah dalam selurus aspek kehidupan
Wallahu a'lam bishawwab.
Post a Comment