Kesalahan Dasar Kapitalisme dalam Kelola Harta Negara

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I.

 Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

Hot isu yang membuat kaget dan mencengangkan perekonomian karena perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian.  Beberapa BUMN seperti perusahaan Garuda, perusahaan PLN dan juga perusahaan sektor konstruksi mengalami kerugian yang tidak sedikit. Sebagai rakyat awam merasakan prihatin yang sangat mendalam. Bagaimana bisa perusahaan yang dikawal penuh dengan keuangan negara mengalami kerugian fatal. Lalu bagaimana dengan perusahaan kecil rakyat akankah bisa bertahan?  

Badan usaha sektor konstruksi mengalami kerugian disebabkan karena penugasan pemerintah yang dibarengi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak sesuai,  penugasan pembangunan proyek infrastruktur sebelum hingga saat terjadi pandemi Covid-19  menyebabkan BUMN Karya merugi. Bukankah hal ini merupakan penyebab atas kerugian yang terjadi?

Janganlah pandemi Covid-19 menjadi kambing hitam  atas gagalnya perhitungan dan prediksi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pengelolaan keuangan negara melalui BUMN.  Faktor kerugian karena penugasan proyek pemerintah dan asumsi awal yang tidak sesuai. Penugasan itu sangat berat apalagi salah asumsi karena selalu pada saat uji kelayakan modelnya optimistis. Untuk merealisasikan asumsi tersebut, ada tiga hal yang dikejar pemerintah yakni, iklim investasi, regulasi dan peningkatan ekspor berbasis industri.

Bersikap optimistis dalam setiap mengambil keputusan memang harus tetapi kehati-hatian juga suatu kewajiban yang harus dilakukan agar keputusan dan kebijaksanaan yang diambil tepat dan akurat. Seperti pembangunan KRL MRT dan LRT, mulai dari pembangunan jalan layangnya hingga pengadaan gerbong kereta apinya bahkan tenaga listrik sebagai alat pendukungnya mengalami kerugian yang sangat besar, karena masyarakat tidak menggunakan alat transportasi yang sudah disiapkan ini, menjadikan tidak ada pemasukan dana sebagai pengembalian modal atau menarik keuntungan. Dana yang sudah ditanam tidak bisa berputar bahkan dinilai gagal total.

Keuangan BUMN tinggal tunggu waktu, sulit sekali untuk dibantu agar tidak mengalami kebangkrutan. Fakta lain sebelum pandemi, inflasi dalam negeri tercatat rendah karena permintaan tertekan, yang mengakibatkan utilitas proyek konstruksi menjadi rendah. Jadi bukan Covid-19 faktor utama penyebab kerugian. Tidak sesuai proyeksi awal pemerintah masih saja optimis dan korbankan BUMN. Akibatnya utilitas jalan tol dan proyek lain rendah.  Bayangkan proyek jalan tol dibangun tapi angkutan logistik masih memilih jalan arteri, bandara sepi penumpang. Pasti bleeding BUMN-nya.

Ini kebijaksanaan pemerintah yang dianggap gagal perhitungan diawal. Sungguh sangat disayangkan. Meski begitu, masih ada yang berpendapat bahwa BUMN  dinilai tidak akan bangkrut. Sebab proyek yang digarap akan dijamin negara. Bukankah ini akan menimbulkan masalah baru akan muncul yaitu ketika risiko kontinjensi membesar. Ujungnya APBN dari pajak riskan dipakai untuk talangi BUMN atau proyek yang bermasalah.

Risiko kontinjensi akan berakibat ke mana-mana termasuk kepercayaan untuk membeli surat utang pemerintah. Sungguh menyedihkan nasib rakyat yang harus menanggung utang pemerintah dengan tambahan membayar pajak, sedangkan kondisi rakyatnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dasar keluarganya saja sudah morat marit, kembang kempis dan tersengal-sengal. Inikah bentuk pemerintahan yang adil dan beradab?

Menteri BUMN Eric Thohir mengatakan, utang PT PLN (Persero) saat ini mencapai Rp500 triliun. Menurutnya, salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN dengan menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex). Kinerja maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam kondisi tidak baik. Perusahaan menanggung rugi sampai US$ 100 juta atau sekitar Rp1,43 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) per bulan karena pendapatan yang diterima tak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan.

Menurut Eric, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Proses restrukturisasi terhadap utang mesti dilakukan agar Garuda tetap bisa bertahan. Namun, restrukturisasi juga bukan tanpa risiko. Garuda bisa bangkrut jika restrukturisasi tidak disetujui dan munculnya persoalan-persoalan hokum, yang diungkapnya dalam rapat di Komisi VI, Kamis 3 Juni 2021.

Begitu juga, belum ada kekompakan antara Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Sri Mulyani selalu Menteri Keuangan terkait penyelamatan maskapai pelat merah Garuda Indonesia yang menyebabkan lambatnya penyembuhan krisis PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), karena menurut pengamat sebenarnya masih bisa diselamatkan dari kebangkutan, salah satunya dengan mendapatkan pinjaman dana atau penyuntikan modal dari pemerintah, dengan harapan bisa mengempeskan pembekakan utang Garuda, sehingga negara tidak diwariskan dari utang plat merah tersebut.

Melihat gambaran kerugian yang dialami BUMN karena salah orientasi, sehingga kinerjanya diukur dengan ukuran untung rugi sebagaimana korporasi swasta. Seharusnya bila kita mencontoh dalam perekonomian Islam,  negara melindungi aset negara adalah suatu kewajiban karena BUMN adalah barometer keberhasilan pengelolaan perekonomian suatu bangsa. Adapun problem mendasar dari karut marutnya perekonomian di negara ini karena kesalahan dasar kapitalisme dalam pengelolaan harta negara dan problem manajemen di BUMN kapitalistik yang semakin memperburuk keadaan.

Islam memosisikan harta negara, pengelolaannya dan pemanfaatannya diatur oleh  negara/khillafah, pemimpinnya disebut khalifah yang memfungsikannya untuk menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negeri serta menjadikan dakwah dan jihad sebagai asas politik luar negerinya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan para sahabat sebagai khalifah.

Apabila Rasulullah SAW sudah memberikan kita pedoman dan contoh dalam mengelola perekonomian dunia, mengapa kita lebih percaya dengan ilmu perekonomian yang dibuat manusia yang lebih menguntungkan hanya segelintir orang atau golongan? Dalam negara Islam, hukum ekonomi yang dipakai penerapannya secara murni dan konsekuen menjadikan rahmat bagi semesta alam dan menggiring manusia menuju surga. Sedangkan demokrasi berfungsi untuk menerapkan aturan buatan manusia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penerapannya secara konsekuen maupun tidak, hasilnya sama saja menimbulkan kerusakan di muka bumi dan menggiring manusia menuju jurang api neraka. []