Rumah Sakit Sekelas Hotel, Tak Terjangkau Bagi Rakyat Kecil

Oleh : Nuni Toid

Pegiat Literasi dan Alumni Branding for Writer

Rumah Sakit Sekelas Hotel, Tak Terjangkau Bagi Rakyat Kecil

Oleh : Nuni Toid

Pegiat Literasi dan Alumni Branding for Writer

MasyaAllah, masyarakat Majalaya patut berbangga dan bersyukur telah memiliki sebuah gedung Alamanda RSUD yang belum lama ini diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Naser. Dalam sambutannya, Dadang Naser mengatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya ini luar biasa bagus untuk ukuran rumah sakit daerah. Bahkan ruang inap kelas tiganya memiliki fasilitas seperti hotel.  (dara.co.id, 12/11/2020)

Gedung Alamanda memiliki 4 lantai  dengan kapasitas 200 tempat tidur. Lantai pertama diperuntukkan perawatan obgyn (kandungan), lantai dua untuk anak dan bayi baru lahir, lantai tiga digunakan untuk bedah dan saraf, sementara lantai empat diperuntukkan penyakit dalam. Tuti Heriyati selaku Direktur RSUD Majalaya mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp44 miliar.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, Grace Mediana Purnami berharap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. 

Patut diapresiasi atas diresmikannya gedung Alamanda sebagai rumah sakit inap setaraf hotel. Dengan menelan biaya yang fantastis, diharapkan rumah sakit tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tidak pilih-pilih dalam melayani pasien. Semuanya diperlakukan sama. Entah itu masyarakat biasa, terpandang, kaya, miskin ataupun pejabat. Semua berhak mendapatkan perhatian yang sama.

Namun faktanya tidaklah demikian. Banyak rumah sakit yang didirikan di negeri ini. Baik rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap saja ada perbedaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga menyulitkan bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hanya masyarakat mampu atau kaya saja yang berhak mendapatkan pelayanan luar biasa bagus dan canggih. Sedangkan masyarakat miskin hanya mendapatkan pelayanan yang biasa saja, bahkan terkesan apa adanya. Itu pun harus antri terlebih dahulu, meski memiliki kartu BPJS yang setiap bulannya harus tetap dibayar.

Seharusnya dalam memberikan pelayanan penguasa tidak boleh pandang bulu. Semua harus adil dan merata. Baik kaya, maupun miskin semua berhak mendapatkan pelayanan yang layak. Karena sudah menjadi kewajiban penguasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi rakyat. 

Tetapi jauh panggang dari api. Sebagus apapun rumah sakit tersebut. Jika berbiaya mahal sesuai dengan fasilitas yang disediakan, maka hanya akan dinikmati oleh mereka yang mampu saja. Sementara bagi yang tidak mampu dibiarkan mendapatkan layanan yang seadanya saja. 

Itulah potret buram negeri ini. Kesehatan yang seharusnya menjadi hak vital rakyat, realitasnya hanya segelintir orang saja yang dapat menikmatinya. Itu pun hanya untuk yang punya duit, jabatan, kekuasaan, dan kolega. Maka sangat wajar bila ada ungkapan 'rakyat miskin tidak boleh sakit' atau 'orang miskin dilarang sakit.'

Pilu bukan? Tapi inilah kenyataan pahit  yang menimpa negeri ini. Penguasa yang seharusnya menjamin, menyediakan, dan memberikan sarana serta fasilitas yang lengkap bagi rakyat. Namun pahitnya semua fasilitas itu seolah diperdagangkan oleh para kapitalis demi keuntungan  semata. Sedihnya lagi, segala fasilitas yang disediakan. Karena faktanya yg menyediakan itu kan swasta alias pemerintah menggandeng pengusaha] tidak dapat dinikmati secara gratis oleh semua masyarakat. Sekali lagi penguasa telah gagal menjamin kesehatan bagi rakyatnya.

Inilah paradigma batil sistem kapitalisme yang masih menjerat negeri. Sistem batil ini jelas telah merusak tatanan peradaban. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan tentu saja kesehatan juga menjadi korban dari sistem batil ini. 

Dalam sistem ini, para kapitalis menjadikan pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit sebagai ajang jual-beli untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana mereka telah mengeruk keuntungan di berbagai sumber kekayaan alam lainnya. 

Negara pun tak berdaya atas ulah pemilik modal ini. Penguasa hanyalah sebagai regulator dan fasilitator saja. Kekuasaannya disetir oleh para cukong. Akhirnya kembali lagi rakyat yang menjadi korban.

Demi memuluskan kepentingan para kapitalis, penguasa membuat berbagai program asuransi kesehatan. Saat ini yang sudah berjalan adalah BPJS. Rakyat diwajibkan membayar iuran tiap bulan sesuai dengan tingkatan kelasnya. Bila terlambat membayar, maka dikenakan denda. Iuran itu pun hanya bisa dipakai bila sakit saja dengan persyaratan yang  kerap memusingkan kepala. Maka wajar, bila biaya kesehatan di negeri ini amat sangat mahal harganya bagi si miskin. 

Begitulah sistem kapitalisme-sekuler. Sebuah sistem batil buatan manusia yang  bersifat terbatas, lemah, dan tidak abadi. Penguasa yang seharusnya  memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pelayanan kesehatan, justru seabrek fasilitasnya  dikomersilkan penguasa  berkoraborasi dengan para kapitalis demi keuntungan belaka. Penguasa mengabaikan hak rakyat. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, rakyat yang dibebankan dengan biaya mahal demi mendapatkan pelayanan kesehatannya. 

Berbeda dengan paradigma sistem Islam. Islam sebagai agama yang penuh rahmat dari Allah Swt. menjamin pelayanan kesehatan yang sangat berkualitas bagi rakyat yang hidup di bawah kedaulatan Islam. 

Allah Swt. menetapkan bahwa pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok publik di samping pendidikan dan keamanan. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya:

"Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari ini, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya." (HR. Bukhari)

Karena itu, negara berkewajiban penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, berupa papan, pangan, dan sandang. Negara pun wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan, dan  kesehatan bagi rakyatnya. Hal itu pun ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah saw. ketika mendapatkan hadiah seorang dokter. Hadiah tersebut oleh Rasulullah saw. dijadikan sebagai dokter umum untuk melayani seluruh kaum muslimin secara gratis.

Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab penuh negara, maka negara wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara totalitas dan berkualitas. Seperti membangun rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Begitupun negara wajib menyediakan jasa para dokter, obat-obatan, alat-alat medis, dan sebagainya. Negara juga harus menyediakan sarana yang tak kalah pentingnya, seperti listrik, tranportasi, air bersih, dan sarana lainnya. Semuanya itu untuk menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik. 

Dalam memenuhi jaminan kesehatan kepada rakyat, memang tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh negara. Namun pembiayaan itu bisa terpenuhi dengan mengambil dari sumber-sumber pemasukan yang telah ditentukan oleh syari'ah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan milik umum termasuk hutan, tambang, gas, dan sebagainya. Juga bisa diambil dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fai', usyur, pengelolaan harta milik negara dan lainnya. Semua itu sangat cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan secara memadai, gratis kepada seluruh rakyat.

Begitulah sistem Islam dengan sempurnanya memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyatnya. Maka sudah saatnya kita menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam setiap lini kehidupan. 

Wallahu a'lam bish-shawab.