Oleh : Sri Permata
(Aktivis Muslimah Muara Enim)
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak negara di dunia, termasuk indonesia yang sampai saat ini masih menempatkan kedudukan perempuan di posisi yang tidak jelas. Berdasarkan hasil studi Bank Dunia, ada lebih dari 150 negara memiliki aturan yang justru membuat hidup perempuan menjadi lebih susah.
"Didunia, enggak cuma di Indonesia memang cenderung meletakkan perempuan di dalam posisi apakah itu dari sisi norma nilai nilai kebiasaan budaya, agama sering mendudukkan perempuan itu di dalam posisi yang tidak selalu jelas, "kata Sri mulyani dalam acara Girls Leadership Class, minggu (Kompas, 20/12).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun mencontohkan, di beberapa negara bayi perempuan yang baru lahir tidak bisa langsung mendapatkan sertifikat atau akte kelahiran. Di sisi lain, tidak semua negara memprioritaskan anak perempuan untuk mendapatkan imunisasi.
Untuk tingkat keluarga, hal serupa juga terjadi. Misalnya, ketika sebuah keluarga mengalami keterbatasan ekonomi yang akan didahulukan untuk mendapatkan akses pendidikan, yakni bersekolah, adalah anak laki-laki.
Sri mulyani pun mengatakan kerap kali pengorbanan perempuan di kondisi-kondisi tersebut dianggap sebagai kewajaran. Hal itu tidak hanya di Indonesia. Menurutnya, berbagai halangan yang spesifik harus dihadapi oleh perempuan itu seharusnya tidak membuat perempuan menjadi mudah menyerah.
Inginnya mengatasi masalah, ternyata menimbulkan masalah lain yang lebih kompleks.
Lalu apa yang harus kita lakukan agar masalah perempuan di dunia bisa tuntas?
Perempuan Dalam Cengkraman Kapitalisme
Sejarah mencatat, kebijakan pasar bebas yang menjadi senjata andalan sistem kapitalisme yang diterapkan sejak pertemuan bretton woods 1944 dan terus
dikukuhkan hingga saat ini melalui berbagai perjanjian internasional, ternyata telah menjadi alat imperialisme baru negara-negara kapitalis.
Ironisnya negara-negara inilah yang justru menjadi pengagas dan motor program-program PBB terkait perempuan dan upaya pengentasan kemiskinan dunia ala SDGS (sustainable development goals).
Hasilny, kekayaan negara-negara dunia ketiga dikuras habis dan kedaulatan mereka dirampas, hingga miliaran rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, hidup di garis kemiskinan.
Begitupun jebakan krisis ekonomi yang di kelola AS dan resep jebakan utang yang mematikan ala IMF, juga telah memaksa negara-negara lemah korban krisis itu menanggung beban hutang ribawi yang liar biasa besarnya.
Sementara, disaat yang sama, sumber-sumber alam dan berbagi asset strategis yang mereka miliki harus rela dikuasi kapitalis asing akibat resep IMF yang mewajibkan pasiennya melakukan program-program anti rakyat semacam privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi dan liberalisasi.
Untuk kasus di Indonesia, kebijakan ekonomi kapitalistik yang pro neoliberalisme dan disetir kepentingan asing semacam IMF jelas tidak bisa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan kewujudkan kesejahteraan yang digembar- gemborkan PBB melalui program pengarusutamaan KKG dan proyek SDGs.
Lantas, bagaimana bisa kesejahteraan rakyat di tingkatkan termasuk yang menimpa para kaum perempuan dihapuskan jika sumber pendapatan negara hanya mengandalkan pajak dari rakyat dan hutang luar negeri? Jika demikian, memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan laki-laki dan perempuan, itu hanya mimpi.
Konsep bangsa ini yang menganggap bahwa kesulitan yang dihadapi perempuan muslim dari bangsa lain bukanlah kesulitannya. Masalah kemiskinan perempuan dan perbudakan melalui pembatasan pembagian kekayaan dan sumber daya alam. Mereka menjadikan sesama muslim antar negara menjadi abai dan menganggap bahwa ini bukan lah tanggung jawabnya. Maka, tidaklah aneh jika kasus pelecehan seksual terhadap perempuan semakin meningkat.
Perempuan Dalam Pandangan Islam
Sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan perempuan sebagai manusia bernilai rendah. Bayi perempuan dianggap sebagai aib, hingga orang Arab jahiliah mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Jika seorang suami meninggal maka walinya berhak terhadap istrinya. Wali tersebut berhak menikahi si istri tanpa mahar, atau menikahkannya dengan lelaki lain dan maharnya diambil oleh si wali. Namun Rasulullah saw. datang membawa risalah Islam untuk melenyapkan semua kezaliman tersebut dan mengngembalikan hak-hak kaum perempuan.
Islam juga menetapkan bagaimana seorang suami harus memperlakukan istrinya. Perempuan dijamin hak-hak ekonominya dan kebutuhan finansialnya setiap saat. Islam pun mengizinkan perempuan untuk bekerja namun tidak dalam kondisi perbudakkan, penghinaan, dan penindasan. Melainkan dalam kondisi lingkungan yang terjamin keamanannya dan martabatnya.
Jika sistem kapitalisme sekuler terbukti gagal menyejahterahkan kaum perempuan, masih ada solusi yang lebih mendalam dan benar faktanya, yaitu sistem Islam.
Kesejahteraan diartikan sebagai terpenuhnya seluruh potensi yang dimiliki manusia secara optimal, baik terkait pemenuhan kebutuhan pokok melingkupi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan dan keamanan, termasuk agama sebagai tuntutan hidup serta pemenuhan kebutuhan pelengkap berupa kebutuhan sekunder maupun tersier.
Di dalam sistem demokrasi, masalah perempuan diselesaikan dengan memperbaiki aturan agar lebih mendorong kebebasan namun terbukti melahirkan masalah baru. Sedangkan dalam sistem Islam/khilafah, merujuk pada aturan Allah yang dijalankan individu hingga negara, maka ada jaminan bahwa aturan tersebut melahirkan maslahat dan solusi masalah.
Maka jelas, solusinya khilafah menjaga peran, status, dan hak-hak perempuan dalam kehidupan dan masyarakat. Kesejahteraan bagi seluruh warganya, muslim maupun non muslim, perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orangtua, si miskin maupun si kaya.
Islam akan mendatangkan maslahat yang sangat besar, terutama dalam kaum perempuan.
Wallahu a'lam
Post a Comment