Oleh : Ammy Amelia
(Pegiat Dakwah Literasi dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, menuntut lembaga pendidikan untuk tetap menjalankan pembelajaran secara online. Dengan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh ini, pemerintah memprediksi bahwa kurva pasien Covid-19 dapat melandai sesuai yang diharapkan. Namun faktanya, alih-alih menjadi solusi, justru korban terdampak kian hari kian melonjak.
Dikutip dari pikobar.jabarprov.go.id (23/11/2020), total kasus Covid-19 di Jawa Barat telah mencapai 48.064 kasus, dengan jumlah korban meninggal hingga 866 orang. Sungguh miris, pandemi yang telah berlangsung cukup lama ini belum juga menemukan solusi.
Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien terdampak Covid-19, pemerintah justru tengah merancang kebijakan baru terkait program pembelajaran yang rencananya akan dilaksanakan secara tatap muka.
Seperti yang dilansir dari republika.co.id (13/11/2020) Bupati Bandung, Dadang M. Naser menyatakan bahwa saat ini sekolah tatap muka tengah dalam tahap perencanaan. Dadang menyebut bahwa sekolah sudah siap untuk melakukan kembali pembelajaran secara normal. Sejumlah persiapan termasuk untuk protokol kesehatan pun terus dilakukan. Dengan mengantongi izin yang dilindungi secara hukum dari kabupaten, dapat dipastikan nantinya setiap SMP dan SMA di setiap kecamatan dapat melakukan pembelajaran tatap muka.
Di sisi lain, tidak sedikit adanya kekhawatiran dari sejumlah orang tua atas kebijakan sekolah tatap muka tersebut. Mereka masih meragukan kebijakan pemerintah dan mempertanyakan risiko keamanan dari keputusan Menteri Pendidikan yang memberikan kewenangan pembukaan sekolah kepada Pemerintah Daerah.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI, Retno Listyarti menyatakan masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka. (cnnindonesia.com, 22/11/2020)
Dari wacana diatas, nampak jelas bahwa kebijakan pemerintah dianggap tidak solutif. Selain kebijakan yang berubah-ubah, pemerintah juga menawarkan solusi yang kian tak tentu arah. Kebijakan yang dikeluarkan hanya sebatas memenuhi desakan publik tanpa diiringi dengan adanya persiapan yang memadai. Sehingga kebijakan yang dihasilkan justru mengancam kesehatan dan keselamatan.
Inilah solusi dari buah pemikiran sistem kapitalisme. Solusi yang mengutamakan kepentingan golongan tertentu, tanpa memandang bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan publik yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara.
Problematika di tengah pandemi ini kiranya menuntut solusi mumpuni yang mampu mengatur mekanisme pendidikan sekaligus menyelesaikan problematika kesehatan.
Bila selama ini kapitalisme hanya menghasilkan solusi sporadis berujung tragis, lantas sistem kehidupan seperti apakah yang sejatinya mampu menghadirkan solusi di tengah pandemi?
Jawabannya hanyalah Islam. Islam sebagai sistem kehidupan mampu menjawab berbagai permasalahan. Bagaimana tidak, penerapan Islam sebagai aturan kehidupan telah teruji selama 13 abad lamanya. Mulai dari masa Rasulullah Saw. hingga kekhalifahan Turki Utsmani. Dalam sejarah, dikatakan pada masa itu pernah terjadi wabah. Dan aturan Islam mampu menawarkan solusi sehingga umat muslim pada saat itu mampu bertahan.
Islam menilai keselamatan jiwa sebagai prioritas utama. Sehingga disaat terjadinya wabah, solusi karantina (lockdown) merupakan langkah awal yang dilakukan negara dalam rangka menyelamatkan jiwa rakyatnya. Dengan sistem lockdown, maka seyogyanya akan meminimalisir penyebaran wabah.
Penanganan wabah adalah kunci utama yang seharusnya dilakukan negara. Sehingga bila penyebarannya telah diatasi secara optimal, maka akan berimbas pada proses pendidikan yang dapat dilaksanakan secara normal.
Inilah solusi mumpuni yang ditawarkan Islam dalam menangani wabah di tengah pandemi. Dengan kondisi yang dipastikan aman menurut kacamata kesehatan, kiranya tak akan terjadi pro-kontra terhadap pembelanjaran secara tatap muka.
Wallahu'alam bishawab.
Post a Comment