Foto dari: medcom.id
Oleh: Erna Kusuma Wardani S.Pd (Guru di Bimbel dan Privat Intesive Course)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta mengevaluasi beban tugas bagi siswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ), untuk mencegah terulang kasus siswa bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (cnn.indonesia, 21/10).
Korban bunuh diri adalah seorang siswa SMA di Gowa. Ia bunuh diri dengan meminum racun rumput. Naas, kejadian itu direkam olehnya melalui video berdurasi 32 detik. Diduga, korban bunuh diri akibat depresi, banyaknya tugas daring dari sekolah. Korban sering mengeluh kepada teman-temannya tentang sulitnya akses internet di kampung sehingga tugas-tugas sekolahnya menumpuk.
Pemerhati pendidikan dan masalah generasi, Ustadzah Yusriana menyatakan keprihatinannya karena PJJ telah menelan nyawa siswa. Bahkan ini bukan merupakan kejadian tunggal menurut Jaringan-Jaringan Sekolah Digital.
Menurut beliau siswa disinyalir mengalami stress akibat pembelajaran jarak jauh tidak memiliki standar khusus bahkan PJJ cenderung memberatkan sehingga siswa menjadi depresi dan sampai berujung bunuh diri.
Juga, beliau mempertanyakan kebijakan belajar daring pasalnya keluhan bukan hanya datang dari para siswa namun juga para orang tua sebagai pembimbing di rumah.
Peristiwa semacam ini seharusnya sudah menjadi jangkuan pemerintah, mengingat pandemi bukan hal yang memiliki prediksi kecuali memang pemerintah mampu mengoptimalkan penanganan terhadap penyebaran virus Covid-19. Ironinya pemerintah lebih mengedepankan perihal yang tidak memiliki urgensi. Hingga detik ini masalah baru terus bermunculan padahal belum tuntas masalah yang satunya.
Contohnya, selama enam bulan berlangsung pandemi dan selama itu pula PJJ berjalan yang dihasilkan hanya keluhan dan keluhan karena kesehatan mental para siswa, orang tua dan guru jadi taruhannya.
Paradigma pendidikan dalam kapitalis memang setengah hati. Tidak menjadikan Pendidikan sebagai kebutuhan primer masyarakat, keberadaan kondisi dari masyarakat apakah mampu untuk menempuh pendidikan atau tidak, menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya akan terjun jika ada kepentingan tertentu terkandung dalam pemberian regulasi kepada sistem pendidikan. Inilah wajah pendidikan di bawah kompi kapitalis, meriayah bukanlah tanggung jawab Negara melainkan tanggung jawab kondisi keuangan masyarakat itu sendiri.
Sangat jauh dengan wajah pendidikan dalam sistem Islam. Pendidikan bukan menjadi hal yang sulit dalam sistem ini, karena Undang-Undang dasar pendidikan sebagai kebutuhan pokok manusia yang diatur oleh syara’. Penguasa akan melaksanakan dengan rasa patuh kepada Allah bukan sekedar aturan tertulis.
Seorang Khalifah sangat paham perannya dalam memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan rakyatnya, karena kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT.
Sama sekali tidak akan menjadi persoalan bagi Khalifah dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi rakyat sekalipun di masa pandemi. Sarana dan prasarana akan disediakan secara maksimal lebih-lebih dalam keadaan seperti ini, Khalifah akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan utama rakyat agar senantiasa sejahtera. Rakyat tidak akan mengalami kemalangan terus menerus.
Peristiwa ini seharusnya semakin membuka mata kita, Penguasa dalam Negeri kapitalis memang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Rakyat hanya tangga jabatan mereka setelah naik, tangga itu akan di buang jauh-jauh dari hadapannya, hanya ingin berada di atas tanpa memandang siapa yang telah membuatnya berdiri di atas jabatan. Kebobrokan sistem kapitalisme sudah memakan generasi yang seharusnya dipelihara dan dipenuhi segala kebutuhannya untuk perbaikan masa depan bangsa, bukan malah mengancam keselamatannya demi kepentingan semata.
Semoga dengan peristiwa ini semakin membuat kita rindu untuk kembali kepada sistem Islam yang telah terbukti penerapannya dan keberhasilannya dalam meriayah masyarakat. Allahu’alam
Post a Comment