Oleh : Muliyanum
(Aktivis Dakwah Lubuk Pakam )
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19). Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang.
"Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI, Kamis (3/9).
“Mudah untuk dikatakan tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di setiap negara,” katanya saat memberikan pengarahan dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (3/9/2020).
Tito menyebut negara dengan sistem otokrasi dan oligarki yang terpusat pada satu atau sekelompok orang akan lebih mudah menangani Covid-19. “Seperti China dan Vietnam mereka menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras karena pemegang kedaulatan bukan rakyat, bukan demokrasi,” ungkapnya.
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito merespons kabar Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 yang penuh. Wiku mengatakan kapasitas rumah sakit tak akan pernah cukup kalau disorot terus.
Menurut Wiku, saat ini sebaiknya seluruh pihak menyoroti perilaku masyarakat yang masih kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga masih menyebabkan penularan virus corona.
"Rumah sakit enggak akan pernah cukup kalau disoroti terus, yang disoroti adalah perilaku masyarakat. Intinya, masyarakat harus betul-betul menjaga jangan sampai terjadi penularan. Caranya, disiplin, menjalankan protokol kesehatan," kata Wiku melalui sambungan telepon, Minggu (6/9).
Negara demokrasi yg selama ini dibanggakan terbukti gagal hadapi wabah. Tiadanya Kepatuhan masyarakat hanya alasan bagi rezim untuk menutup boroknya demokrasi. Sedangkan negara otokrasi-oligarki bukanlah pilihan sehat untuk mengatasi pandemic.
Kita menghadapi wabah virus dengan respons awal yang buruk. Tatkala dua warga Depok positif terinfeksi pandemi, ternyata pemerintah juga tidak mampu memberikan jaminan keamanan untuk masyarakat. Pemerintah bahkan berkelakar bahwa tak perlu ada karantina besar-besaran untuk Kota Depok dan sekitarnya.
Ketika wabah virus mulai merenggut ratusan korban di Jakarta dan sekitarnya, semua mulai panik. Para tenaga medis seperti dokter dan perawat justru kekurangan alat pelindung diri. Sangking tak ada alat, sebagian dari tenaga medis justru menggunakan jas hujan dan baju bedah karena minimnya peralatan dan perlengkapan medis. Alhasil, ratusan tenaga medis kini merenggang nyawa akibat terpapar pandemi.
Pemerintah tak mampu mengantisipasi permasalahan tersebut. Gagap mendiagnosis kejadian-kejadian tak terduga akibat penyebaran wabah virus yang tiba-tiba hingga berujung malapetaka.
Kegagapan terus berlanjut. Tampak pada penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang justru menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat.
Pada Selasa, 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Presiden mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Kebijakan ini diberlakukan setelah melewati sengkarut ketengangan hubungan pusat dan daerah yang berujung pada sentralistis penanganan pandemi.
Pada Selasa, 21 April 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan larangan mudik yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah daerah pada 3 Mei 2020. Namun, selang empat hari setelahnya Menteri Perhubungan Budi Karya membuka semua moda angkutan penumpang untuk kembali beroperasi.
Keputusan ini diambil agar perekonomian nasional tetap berjalan. Kebijakan ini sontak menuai kontroversi. Bandara dipadati pemudik, 306.682 kendaraan tinggalkan Jakarta sejak H-7 hingga H-4 menjelang hari raya Idul Fitri.
Belum selesai dengan simpang siur pelonggaran PSBB, Presiden Jokowi kemudian menggaungkan era normal baru. Kondisi di mana masyarakat bisa kembali beraktivitas, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Kebijakan ini berujung pada pembukaan kembali aktivitas-aktivitas perekonomian pada Senin, 15 Juni 2020. Bagaimana mungkin pelonggaran diterapkan sementara lonjakan penyebaran pandemi Covid-19 masih cenderung tinggi?
Masyarakat dibuat terombang-ambing dengan kebijakan mitigasi yang berubah-ubah. Berbagai peraturan, surat edaran, dan dokumen kerja yang beredar leluasa di tengah masyarakat justru menunjukkan bahwa pemerintah gagal berkoordinasi. Implikasinya kendati semua peraturan tersebut berorientasi meningkatkan protokol kesehatan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu prosedur pelonggaran yang tak beraturan.
Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia, menjadi penyebab buruknya penanganan wabah. Sebagai sistem yang hanya bertumpu pada capaian materialistis, maka menyelamatkan ekonomi negara lebih diutamakan daripada menyelamatkan rakyat. Berbagai program untuk keselamatan rakyat hanyalah sebagai pelayanan ‘ala kadarnya’ atas apa yang sudah diberikan rakyat kepada negara (berupa berbagai macam pajak maupun asuransi yang sudah dibayarkan preminya).
Keselamatan rakyat diberikan hanya demi pemulihan ekonomi pasca krisis, demi kepentingan kaum kapitalis. Bantuan terhadap Indonesia misalnya, telah diberikan oleh USAID (United States Agency for International Development) senilai US$2,3 juta (Rp36 miliar). Dan Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman US$300 juta (Rp4,95 triliun) untuk Indonesia. Apakah bantuan ini tulus? Jelas bukan. Indonesia harus pulih ekonominya agar bisa dijarah kembali oleh Amerika. Itulah motif sejati diberikannya bantuan.
Bahkan, format negara demokrasi hakikatnya adalah format yang gagal. Mantra demokrasi ‘dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat’ sejatinya tak pernah bisa dijalankan oleh negara demokrasi manapun. Yang ada adalah suara rakyat dibeli oleh kaum pemilik modal besar (para korporasi) hingga berhasil mendudukkan penguasa yang membela kepentingan korporasi. Ketika sudah berkuasa, pastilah lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat.
Pernyataan menyesatkan demi mempertahankan system demokrasi dan menolak realita bahwa negeri ini membutuhkan kembali tegaknya system khilafah. Khilafa satu satunya solusi dari setiap persoalan hidup.
Islam satu satunya yang dibutuhkan umat. Umat harus makin mengenal system khilafah yang mampu memberikan solusi karena berasal dari Dzat Maha Tahu dan menghasilkan kepatuhan permanen masyarakat terhadap aturan karena dorongan iman, bukan karena ketakutan terhadap sanksi. Wallahu a'lam bi showab.
No comments:
Post a Comment