Dilema di Balik PSBB

Oleh : Ummu Mariam

Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif 

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplikasi luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Dilansir oleh detiknews.com, Minggu (13/09/2020), Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan muncul kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

"Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi," kata Juliari dalam keterangan tertulis. (detiknews.com,13/9/2020)

Semestinya pada situasi sulit seperti ini negara hadir bersama rakyat. Negara, melalui pemimpinnya berada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi.

Di saat penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) negara sudah betul-betul siap dengan kebutuhan pangan rakyat, sehingga rakyat tak lagi  merasakan resah. Penambahan bansos harus sudah terpikirkan oleh aparatur negara jauh sebelum rencana PSBB diterapkan.

Pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang sering berubah dan dinilai kurang tepat di tengah masa pandemi seperti saat ini. Seperti, adanya kebijakan PSBB tapi korban yang terpapar masih terus bertambah bahkan dengan adanya politisasi bansos. Namun, semua kebijakan ini kurang tepat, disebabkan pemerintah kurang optimal dan tidak ada kejelasan dalam menangani wabah Covid-19 ini.

Inilah yang terjadi ketika negara mengadopsi sistem kapitalisme sekular yang gagal menjadi pelindung keselamatan jiwa rakyat.

Momentum pandemi ini harusnya dijadikan muhasabah bangsa dalam upaya mengajak segenap rakyat untuk meninggalkan maksiat, sekaligus mengajak segenap rakyat untuk menjalankan ketaatan.

Berbeda dengan sistem Islam, yang akan melahirkan peran pemimpin yang berpikir pada kemaslahatan umat. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Dalam sistem pemerintahan Islam, Rasulullah saw telah memberikan contoh bagaimana solusi menghadapi sebuah wabah. Pada zaman Nabi Muhammad saw telah terjadi beberapa wabah. Pada masa itu penyebaran wabah sangat cepat dan banyak orang yang terkena dampaknya.

Sebagai tindakan pencegahan Rasulullah saw memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderita maupun wilayah yang terkena wabah.

Konsep karantina wilayah, seperti diungkapkannya dalam hadist riwayat Bukhari. 

Dalam hadits itu Rasulullah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. 

Namun jika terjadi wabah di tempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu."

Dalam menghadapi wabah, Nabi Muhammad memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular.

Dalam Islam pun negara berkewajiban menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat karena itu merupakan hak dasar rakyat. 

Inilah Islam dengan negaranya khilafah yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom atau pelayan rakyat dengan mengambil kebijakan yang tepat dan tegas. Adapun untuk pemulihan kondisi ekonomi dan lain-lain, bisa dilakukan setelah situasi terkendali.

Maka dari itu Islam adalah solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita untuk segera menggantinya dengan sistem Islam, sebagai sistem terbaik yang berasal dari Allah Subhaanahu wa ta'ala.

Wallahua'lam bishshawab.