Oleh: Nurbiah Musu
(Pemerhati lingkungan)
Dalam waktu kurang lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu, sejak ditetapkan oleh pemerintah bahwa pademi covid-19 sebagai bencana nasional yang melanda banyak negara, termasuk negara Indonesia. Tepatnya pada pertengahan bulan maret 2020.
Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam penanggulangan wabah tersebut, namun upaya itu belum membuahkan hasil maksimal, malah semakin hari semakin banyak korban yang berguguran. Mulai dari penerapan Social dan Physical Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan hingga ke New Normal.
Indonesia salah satu negara yang terdampak covid-19, namun perhelatan 5 tahunan yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2020 akan tetap dilaksanakan.
Sebagaimana di kutip dari media TIMESINDONESIA, Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2020 yang semula sempat tertunda sejak Presidan Jokowi menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada tanggal 4 mei 2020. Perpu tersebut mengubah waktu pelaksanaan pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 sebagaimana yang dicantumkan pada UU NO 10 Tahun 2016, kini sudah diputuskan menjadi Desember 2020.
Maka untuk menindaklanjut ketentuan dalam Perpu tersebut, pada 27 Mei lalu DPR RI bersama KPU RI dan Pemerintah menyetujui secara resmi bahwa pilkada serentak yang semula tertunda dapat dilanjutkan. Tepatnya pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Hal itu dikuatkan oleh diterbitkanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020.
Walaupun negara dalam keadaan tidak lagi baik-baik saja, rasa was-was masih sering melanda, suasana masih mencekam dari ancaman wabah Covid-19. Namun penyelenggaraan pemilu akan tetap dilaksanakan, walau nyawa manusia pun menjadi korbanya. Sewaktu pilpres tahun lalu saja ratusan korban jiwa yang berjatuhan padahal wabah ini belum ada, apalagi saat ini tidak ada jaminan bahwa covid-19 golombang kedua yang saat ini dialami oleh Korea Selatan dan Tiongkok tidak akan terjadi di Indonesia. Ini akan memakan korban jiwa kemungkinan akan lebih besar. Di tengah buruknya penanganan covid 19, pemerintah dan semua pihak ngotot tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 ini.
Terus kenapa tetap ngotot untuk dilaksanakan Pilkada tersebut dalam keadaan masih pandemi? Siapa yang bermain? Betulkah ini hanya pertahankan sistem kriminal yang amburadul?
Di tambah lagi mengenai anggaran, dalam penyelenggaraan pilkada akan memakan biaya yang tidak sedikit. Diketahui KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 trillun, DKPP sebesar Rp 39 milliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 milliar. Anggaran tersebut bukan jumlah yang tergolong sedikit, mengingat beban utang negeri ini semakin meroket. sayang seribu sayang uang yang sebesar itu bukan digunakan untuk membantu rakyat yang kesulitan kebutuhan ekonomi. Seharusnya pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah menyadari bahwa Pilkada bukanlah isu utama yang menjadi perhatian publik saat ini.
Dalam penyelenggaraan pemilihan baik Pilpres maupun Pilkada justru membuka kran sistem kriminal yang menghasilkan legitimasi perampokan kekayaan negara dan penyengsaraan nasib rakyat. Tetap rakyat jadi korban.
Sebagaimana bahwa demokrasi yang digadang-gadang oleh pemimpin negeri ini justru dianggap oleh Rizal Ramli (Mantan Menteri Ekonomi) sebagai demokrasi kriminal. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena mengikuti sistem politik di Amerika Serikat. Akibatnya, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin banyak bukan justru berkurang. (beritasatu.com, 15/1/2019).
Bahkan beliau (Rizal Ramli) mengaku pernah ditawarin untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, namun beliau tidak sanggup karena harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal yaitu Rp 1,5 trilliun, untuk membayar 3 partai pendukung, dengan masing-masing partai dapat jatah Rp 500 milliar.
Pemimpin yang lahir akibat dari sebuah sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini, maka akan menghasilkank kerusakan. Yang mana ketika suatu negara hanya menjadi negara pengekor oleh negara lainya. Maka wajar akan menghasilkan kekacauan dan melenggangkan sistem kriminal yang semakin sadis.
Islam Adalah Sistem Terbaik.
Islam adalah agama yang sepurna dan paripurna. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada hal-hal yang besar.Termasuk politik, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagai macamnya. Dalam sebuah negara yang bertanggungjawab penuh adalah seorang pemimpin yaitu khalifah. Khalifah akan memengang kendali dalam menjalankan roda kepemimpinannya sesuai dengan hukum syara' dan pastinya tidak akan menjadi negara pengekor.
Begitu pula ketika akan memilih seorang pemimpin, baik memilih kepala negara (khilafah) maupun pemimpin wilayah (wali)
Dengan syarat-syarat yang wajib terpenuhi sehingga layak menjadi pemimpin dengan mekanisme pemilihan pemimpin, yang tidak berbelit-belit dengan administrasi yang cepat nan tepat dan minim bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya yang fantastis. Jauh berbeda dalam sistem sekuler kapitalis dalam pemilihan pemimpin dalam hal ini seperti pilpres maupun pilkada yang bukan untuk semata-mata untuk kemaslahatan umat namun penuh dengan kepalsuan .
pemimpin terbaik hanya akan lahir dari sistem.rr terbaik yaitu Islam. Sistem inilah yang diturunkan Allah SWT kepada Rasullulah Selama kurang lebih 13 abad yang lalu, dengan peradaban gemilang, bukan dari peradaban buatan manusia apalagi peradaban dari negara kufur. Sistem terbaik itu bernama khilafah dengannya akan melahirkan kepemimpinan yang ideal sepanjang masa. Bagaimana didapati pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para pemimpin setelahnya. Wallahu a,lam biswab.