Pernikahan Massal, Pencetak SDM Bermental Buruh

Oleh: Etti Budiyanti
Member AMK4

Dilansir dari KAGAMA.CO, JAKARTA, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai gerakan ‘Pernikahan Massal’ (Link and Match).

Program tersebut akan menikahkan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi alumnus UGM, Wikan Sakarinto, program ini diluncurkan agar kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.

Dia menargetkan perkawinan massal antara prodi vokasi PTN dan PTS dengan industri terjadi pada 2020. 

Bahkan Wikan menambahkan, sekitar 100 prodi vokasi di PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditargetkan melakukan pernikahan massal pada tahun 2020 dengan puluhan bahkan ratusan industri.

Kemudian, lanjut dia, program ini akan diteruskan dan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak prodi vokasi.

Wikan pun mengaku optimistis program ‘Pernikahan Massal’ ini akan menguntungkan banyak pihak.

Menurutnya, pihak industri dan dunia kerja jelas akan diuntungkan dengan skema pernikahan ini.

Komentar Politik: 

Polemik dalam dunia  pendidikan memang tak pernah surut. Tingginya angka pengangguran, setidaknya membuat pengambil kebijakan pendidikan mengubah arah pendidikan menjadi berorientasi industri. Apalagi diperparah dengan dianutnya ide kapitalis dalam mengelola negara. 

Kebijakan "pernikahan massal" ini bagi orang awam sekilas tampak baik. Bahkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, mengatakan bahwa "pernikahan massal" antara pihak kampus dan industri dilakukan hingga tahap kontrak rekrutmen mahasiswa di perusahaan. Siapa yang tidak tergiur, sekolah vokasi langsung direkrut perusahaan. 

Menurut Nadiem,  pemerintah memiliki sejumlah peran yakni sebagai pendukung, regulator dan katalisator. Meski demikian,  pemerintah tidak bisa memaksa pihak kampus dan industri untuk saling bermitra lewat regulasi melainkan dengan berbagai macam insentif untuk berinvestasi di bidang pendidikan, misalnya lewat penelitian. 

Hal ini menunjukkan pemerintah semakin mengokohkan peran lembaga pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja bagi industri. Hal ini tentu jauh dari visi pendidikan dalam Islam. 

Dalam Islam, pendidikan adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia berkepribadian Islam (pola pikir dan pola sikap Islami).

Sungguh miris, ketika visi pendidikan hanya berorientasi pada industri semata. Output pendidikan sungguh kering iman, hanya fokus memperbanyak materi sebagai standart kebahagiaan hidupnya. Rida Allah bukan menjadi tujuan hidupnya. Pendidikan yang semestinya bervisi membangun kepribadian utuh manusia sebagai hamba Allah, khalifah fil ardhi dikerdilkan hanya mencetak manusia bermental buruh.

Wallahu a'lam bishshawab
Previous Post Next Post