HUBUNGAN DEMOKRASI DAN POLITIK DINASTI

By : Denti

Gibran Rakabuming, putra sulung presiden joko widodo mencalonkan diri sebagai walikota solo tahun 2020 bersama partai PDI-P. public sontak merespon hal ini sebagai praktik melanggengkan dinasti politik kekuasaan. 

Dikutip dari matamatapolitik (april 2020)“ketika justru anaknya terlibat dalam politik praktis, mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah saat jokowi sedang berkuasa, maka akan muncul tudingan jokowi sedang membangun politik dinasti. ” ujar Donal Fariz, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pengamat politik Rocky Gerung juga angkat bicara, dalam videonya Rocky Gerung mengatakan bahwa rezim jokowi ini bahkan lebih totaliter daripada rezim orde baru. “kalau dibandingkan, ya lebih otoriter jokowi sebenarnya. Dalam system demokrasi yang terang benderang, jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja lebih totaliter dari system orde baru”.

Jika kita lihat sebenarnya kasus semacam ini bukan pertama kali terjadi. Putri wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu siti nur azizah digadang-gadang maju dalam pilkada tangsel 2020. Begitupun Rahayu Saraswati, keponakan prabowo subianto, iapun maju sebagai calon wali kota tangsel 2020. Tidak hanya dari istana, anak bupati serang, pilar saga ichsan resmi mendapat rekomendasi partai golkar untuk maju sebagai calon wali kota tangsel 2020. (akurat.co, 19/7/2020).

Dikutip dari nasional.kompas.com (18/7/2020) Ujang komarudin, pengamat politik dan direktur eksekutif Indonesian political review menyatakan bahwa presiden tengah berupaya membanbun dinasti politik. Ia menilai pencalonan keluarga presiden menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab presiden memiliki semua sumber daya untuk memenangkan anaknya.

Tidak bisa ditampik bahwa selamahampir 75 tahun menjalani pemerintahan dengan demokrasi, keterwujudan perwakilan rakyat hanya menjadi isapan jempol semata, yang marak adalah bagi bagi kursi kekuasaan. Wajar jika J. Kristiadi, penulis senior for strategic o international studies (CSIS) menyatakan demokrasi cacat dari lahir. Meskipun tidak bisa ditampik politik dinasti mencederai beberapa prinsip demokrasi, adanya politik dinasti ini bukan hanya anomaly dari praktik demokrasi. 

Politik dinasti ini muncul dari beberapa sebab, yakni adanya keinginan dalam diri atau keluarga untuk memegang kekuasaan, adanya kelompok terorganisir berdasar kesepakatan bersama, adanya kolaborasi penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatanmodal dan kekuatan plitisi. Nah, pola politik seperti ini muncul dalam politik demokrasi, sehingga jika ingin menyingkirkan politik dinasti, singkirkan juga sumber kemunculannya yakni demokrasi.
Previous Post Next Post