By : Tanti Irma Yunita
Sejak awal januari hingga 13 Mei kasus covid19 selalu bertambah hingga mencapai 15. 438 kasus, belum lagi dampak yang ditimbulkannya dari mulai Perekonomian Indonesia yang menurun, PHK besar - besaran, dan bertambahnya kemiskinan dll.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia minus 0,4 persen, menurutnya perekonomian Indonesia menurun karena menurunnya konsunsi rumah tangga. (voaIndonesia. Com).
Dampak kemiskinan dan kelaparan akibat covid-19 dirasakan oleh satu keluarga di Sulawesi Selatan yang terdiri dari tujuh orang, diantaranya tiga yang masih balita, dengan ibunya yang mengandung. Karena sudah tidak lagi punya pekerjaan, tidak punya uang untuk mengontrak rumah sehingga mereka terpaksa tinggal di tengah kebun. (kompas.Com)
Di Maluku, ada duabelas orang mahasiswa yang ditangkap Polisi karena melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR). Dua belas mahasiswa yang terdiri dari sembilan laki-laki dan tiga perempuan itu mengaku nekat mudik kekampung halaman karena kehabisan uang belanja, mereka sempat menahan lapar akibat makanan dikontrakan sudah menipis. (cnn.indonesia)
Ditengah pandemi ini bantuan pemerintah yang dinantikan tidak kunjung datang dengan alasan yang tidak masuk akal, menurut Menteri Sosial (mensos) Juliati Batubara, Bansos berupa sembako untuk warga berdampak virus corona sempat tersendat dengan alasan pembungkus yang bertuliskan bantuan Presiden RI belum tersedia karena produsen tas mengalami kesulitan impor bahan baku. (merdeka.com)
Kepekaan pemerintah terhadap rakyat yang terdampak corona ini setengah hati. Di Klaten sempat viral bahwa Bupati Klaten Sri Mulyani menempelkan gambar wajahnya di paket bantuan soaial (Bansos) untuk penanganan virus corona. Hal itu menimbulakan banyak kritikan di tweeter dengan #BupatiKlatenMemalukan yang sempat menjadi trending di tweeter.
Bantuan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat Nasional maupun tingkat Daerah layaknya kampanye pemilu, sehingga publik mempermasalhkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah yang bertuliskan Bantuan Presiden RI tersebut seolah-olah bantuan secara pribadi, padahal bersumber dari Dana Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.
Menurut Eksekutif Lembaga Survei kedai KOPI Kunto Adi Wibowo, hal itu menunjukkan adanya praktek politisasi bansos didunia politik. Bahkan praktek tersebut terjadi sejak diluncurkannya BLT hingga sekarang. Ini sebagai salah satu trik kampanye politik. (cnn.indonesia)
Politisasi tersebut akan selalu terjadi dalam sistem Demokrasi, pemenuhan kebutuhan rakyat yang setengan hati menjadi pencitraan ditengan kemiskinan dan penderitaan rakyat karena covid-19.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan menjadikan rakyat bersimpati terhadap pemerintah, akan tetapi justru menjadikan boomerang bagi mereka karena sudah mengetahui buruknya pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya, bahkan bisa menurunkan citra pemerintah dimata rakyat.
Menurut Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah tersebut petanda tidak pekanya pemerintah terhadap kondisi rakyat dan melukai hati rakyat(cnn.indonesia.com)
Berharap pada Demokrasi sepenuh hati untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat adalah mustahil. Demokrasi hanya mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyatnya.
Beda Demokrasi beda pula dengan Islam
Islam tidak hanya agama tapi ada aturan-aturan didalamnya, Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah semata, namun Islam mengatur seluruh kehidupan manusia dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, islam tidak hanya mengatur aturan ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan pengaturan kebutuhan dalam islam juga diatur bahkan dalam kondisi ketika terkena wabah.
Khilafah Islamiyah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya tidak pilih-pilih, namun dengan pemenuhan kebutuhan individu per individu, secara merata tanpa memandang agama. Kholifah dalam memenuhi tugasnya sebagai kepala negara dengan mengingat bahwa itu sebagai amanah yang dipikulnya dan akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak.
Khilafah Islamiyah akan memastikan suplai kebutuhan vital pada wilayah yang diisolasi, jika pusat penyakit ada di wilayah khilafah.
Agar penyakit tidak meluas, wilayah yang menjadi pusat penyakit harus diisolasi. Namun isolasi tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga setempat. Khilafah memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dll), bahan untuk memperkuat imunitas tubuh (baik herbal maupun kimiawi), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dll), layanan pengurusan jenazah dll tersedia secara cukup. Sehingga warga di pusat penyakit bisa cepat sembuh.
Dana untuk mengatasi wabah ada di Bagian Belanja Negara Baitulmal masuk dalam dua seksi. Pertama, Seksi Mashalih ad Daulah, khususnya Biro Mashalih ad Daulah. Kedua, Seksi Urusan Darurat/Bencana Alam (Ath Thawari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka.
Biaya yang dikeluarkan dari seksi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fai’ dan kharaj. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim (sumbangan sukarela atau pajak). Demikianlah gambaran kebijakan kholifah dengan tetap memenuhi kebutuhan rakyatnya dan mencegah penularan wabah.
Wallahualam bishawab
Pemerhati Sosial
Post a Comment