Oleh: Ummi Fatih
Ibu rumah tangga dan pegiat dakwah
Petugas gabungan terdiri dari personel Polresta Bandung dan Dishub Kabupaten Bandung menjaga ketat area exit Tol Cileunyi. Mereka menghalau kendaraan roda empat yang diketahui pemudik. Bahkan, petugas meminta mobil pemudik itu putar balik. Dari pantauan detik.com, Sabtu (25/4/2020), pukul 10.30 WIB, sejumlah petugas menanyakan keperluan pengendara. Petugas meminta pengendara menunjukan kartu identitas dan surat kendaraan. Beberapa pengendara berniat mudik.
Pemerintah memutuskan melarang warganya mudik Ramadan dan Idul Fitri 2020 untuk mecegah potensi penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah. (Liputan6.com/22/04/2020).
Padahal faktanya kita ketahui bersama bahwa Covid-19 sudah menyebar ke daerah-daerah sejak tidak adanya ketegasan pemerintah untuk me-lockdown sejak awal munculnya wabah Covid-19 di negeri ini. Jika pemerintah dari awal menjalankan tugasnya sebagai peri'ayah (pengurus penuh) rakyatnya, maka wabah Covid-19 yang menjadi pandemi global tidak akan menyebar seperti saat ini.
Melarang rakyat mudik, tidak akan efektif mencegah pandemi Covid-19. Pasalnya meski telah dilarang, masyarakat tetap akan mudik bahkan dengan berbagai cara. Bila dicermati fenomena mudik telah melegenda di negeri ini. Bukan hanya sudah menjadi tradisi tapi alasan kalbu pemudik rindu pada keluarga dan kampung halaman menjadi kegembiraan yang tak ternilai harganya. Bagaimana pula bila masyarakat tetap bertahan di kota, sedangkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena menjadi korban PHK. Maka terbayang nasib mereka di kota akan terlunta-lunta, sementara pemerintah melarang mereka mudik ke kampung halaman yang lebih menjanjikan tercukupinya kebutuhan. Jika pemerintah melarang rakyatnya mudik di tengah pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah menjamin seluruh kebutuhan mereka selama di kota.
Inilah hasil sistem kapitalis sekuler, satu sisi para pembuat kebijakan memberlakukan larangan mudik, tapi sisi lainnya tidak me-lockdown. Dalam sistem kapitalisme adalah sesuatu yang khas bahwa yang menjadi pertimbangan utama bukanlah rakyat, tetapi kepentingan segelintir orang yang memiliki kapital. Dimana jika ada keuntungan, maka itulah yang diberlakukan namun jika tidak menguntungkan maka tidak akan diterapkan kebijakannya walaupun nantinya akan merugikan dan menzalimi rakyatnya. Bila kita cermati pandemi Covid-19 dari awal, lepas tanggung jawab penguasa di sistem kapitalis sangatlah terlihat'. Usaha untuk mengatasinya pun terkesan asal-asalan dari mulai tidak adanya lockdown sejak wabah Covid-19 muncul, alat APD yang terbatas bagi tenaga medis, malah diekspor ke luar negeri sedangkan di dalam negeri kekurangan, hingga diberlakukan PSBB tetapi rakyat tidak diberikan jaminan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa PSBB. Belum lagi kasus di ranah pendidikan, sosial, dan seterusnya sebagai dampak pandemi Covid-19 yang kian menambah susah masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidakseriusan pemerintah mengayomi rakyatnya. Padahal sejatinya, setiap pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawaban terhadap pengurusan mereka terhadap rakyatnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw:
"Pemimpin (imam) adalah pengurus rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR Al Bukhari dan Ahmad)
Kehadiran riil dan totalitas negaralah faktor terpenting dalam penanganan wabah. Berani mengeluarkan larangan mudik harus disertai keberanian mengeluarkan kompensasi kepada masyarakatnya. Apalagi dalam nuansa Ramadan seperti saat ini, ketakwaan sedang diuji, maka peran negara menyerukan kembali kepada Kitabullah sebagai wujud keimanan dan datangnya pertolongan Allah agar diberikan jalan keluar dari wabah.
Inilah yang dicontohkan oleh Amirul Mukminin, Umar bin Khatab radhiyallahu anhu. Beliau mengantar pulang para urban dari suku Badui hingga selamat sampai tujuan. Kisah pada tahun ke-17 Hijriyah ini memberi pengajaran mulia bagi para pemimpin era modern saat ini. Setelah sembilan bulan Madinah kedatangan para urban dari Badui, sang Khalifah memerintahkan mereka kembali, pulang kampung dan melakukan aktivitas di sana seperti sebelum bencana kekeringan melanda. Umar menerapkan protokol dan prosedur yang sempurna dari mulai menunjuk staf khusus untuk mengurus sarana dan prasarana. Transportasi yang memadai, memastikan stok kebutuhan selama di kampung halaman aman hingga mereka kembali dapat bekerja seperti sediakala.
Dapat kita simpulkan bahwa hanya dengan adanya kepemimpinan Islam segala permasalahan manusia dapat diatasi termasuk masalah wabah Covid-19. Kepemimpinan tersebut hanya bisa ada jika diterapkan dalam sistem Islam dimana seluruh aturan yang dipakai adakah aturan yang berasal dari yang Maha Menciptakan yaitu Allah Swt. Melalui bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu a'lam bi ash shawab
Post a Comment