Di tengah bawah yang melanda dunia saat ini ekonomi terdampar menjadi melemah, kebutuhan meningkat, kartu pra kerja secara online pun tidak mampu menjamin di tengah keresahan masyarakat di tengah Wabah saat ini, masyarakat butuh diperhatikan agar kebutuhan dapat tersambung dalam keseharian yang belum mampu tercukupi, ditambah lagi wabah covid-19 yang mempersempit lapangan untuk bekerja, bukan hanya pengangguran yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan pekerja juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.
Dalam mengatasi meningkatnya gelombang PHK sebanyak 150 ribu orang akibat wabah, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk kartu pra kerja menjadi Rp 2 triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang. Program ini konsepnya dipaksakan dalam kondi sikrisis, sehingga korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya dapat uang dari Negara. Pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang ketimbang memberi cash transfer kepada pekerja yang terdampak,
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan sejak dibuka pada Sabtu (11/4/2020), sebanyak 1.4 juta orang telah mendaftar Kartu Pra kerja gelombang pertama hingga hari ini, Minggu (12/4/2020) pukul 16.00 WIB. Kuota pada gelombang pertama pendaftaran Kartu Pra kerja ini adalah 164.000 orang
Bentuk Program Pelatihan yang disiapkan tes mendapatkan Kartu Prakerja saat mendaftar, selain mengisi data diri, peserta juga wajib mengikuti tes, yaitu Tes Motivasi dan Tes Matematika Dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki calon penerima Kartu Prakerja. Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar berdurasi maksimal 25 menit dengan total 19 soal. Pembukaan pendaftaran secara online akan di buka dengan 30 gelombang secara bertahap serta berurut.
Bhima Yudhistira/Net Konsep Kartu Pra Kerja yang dibanggakan Presiden Joko Widodo sangat tidak tepat diterapkan saat pandemil corona virus (Covid-19). Kartu Prakerja Bukan Solusi, Ekonomi Indef, Warga Lebih Butuh Duit Cash Daripada Pelatihan.
Kartu Pra Kerja diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline. Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang, Kartu Pra Kerja yang juga akan terpotong untuk para penyelenggara.
"Jadi ini yang sedang kita gugat, bahwa ini kan orang butuh makan, bukan butuh pelatihan. Apalagi secara online. Di mana pekerja informal bahkan formal juga sebagian belum terbiasa melakukan pelatihan secara online,” terangnya. “Jangan sampai ada pelatihan untuk pelatihan online karena masih banyak juga yang kemudian skill digitalnya masih terbatas gitu. Ini disuruh login, disuruh daftar, dan segala macam," demikian Bhima
Program kartu prakerja hadir sebagai solusi untuk mengatasi penekanan ekonomi yang di alami oleh kelas bawah atau menengah sehingga hadirnya kartu prakerja untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang unggul dan sasaranyapun dari yang berusia 18 tahun keatas, tetapi tidak mengenai sasaran yang tepat oleh sebab itu masyarakat yang dengan kegelisaahan wabah saat ini tidak membutuhkan program apapun, apalagi dengan pelatihan online karena bisa dilihat sendiri di lapangan ada juga sebagian orang yang memang benar benar membutuhkan kartu prakerja tetapi masih kekurangan ilmu teknologinya, pemerintahpun seolah tidak memiliki stratesi untuk benar benar memberikan bantuan tanpa mengikuti tes dengan bantuan secara langsung,
Pengadopsian pemikiran kapitalisme menawarkan solusi tetapi menimbulkan masalah baru, dengan adanya kartu pra kerja tidak semua yang mendaftarkan diri mendapatkannya, itupun bertahap dengan melalui proses pengetesan termaksud keahlikan, di daftarkan nya pun melalui online dan pelatihanpun dilaksanakan secara online, dikarenakan dunia saat ini di tengah wabah yang melanda tentu hal ini bukan hanya pengaksesnya yang harus online tetapi di berbagai wilayah di negara ini terkadang ada wilayah perdalaman yang tidak mampu di jangkau oleh jaringan, belum lagi kendala kekurangan digital dan lain sebagainya, tentu hal ini mengeni sasaran yang membutuhkan. Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis tidak efektif, lebih prioritaskan keuntungan politik (penuhi janji kampanye) dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat yang seharusnya dipenuhi oleh penguasa inilah watak rezim kapitalis demokrasi
Laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, (QS An-Nur [24]:39)
Berbeda pada sistem islam yang menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggung jawaban akhirat sebagai tujuan. Karena pada masa jayanya islam dengan kegemilangan selama 13 abad lamanya masyarakat makmur di bawah kepemimpinan khilafah, yang menerapkan syariat islam secara kaffah, yang menempatkan berbagai kebutuhan tepat pada sasarannya dan seluruh isi alam didalamnya akan berkah ketika hukum di tegakkan, terlaksananya syariat islam secara kaffah akan terlisasikan ketika penguasa atau pemimpin yang menerapkan syariat Allah SWT di atas muka bumi ini untuk diterapkan di masyarakat agar mematuhi larangan dan melaksanakan perintah yang sesuai dengan syariat maka akan lahir sebuah solusi tanpa masalah. Islam mendorong mencari dan memiliki ilmu agar semua urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan lurus. Wallahu a’lam bi ash-shawab
Post a Comment