Oleh : Andini
Terhitung satu bulan sudah wabah pandemi covid-19 masuk dan menyebar di tanah air. Pasien positif, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (OPD) bertambah setiap harinya. Penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia terhitung sangat cepat. Total kasus positif corona di Jawa Barat melonjak menjadi 2.491 orang dengan pasien meninggal dunia 209 orang per 06 April 2020 (pikobar.jabarprov.go.id).
Daerah yang termasuk ke dalam zona merah pun meluas. Bahkan kota Tegal telah melakukan langkah local lockdown yang diberlakukan sejak tanggal 30 Maret 2020, dan direncanakan berakhir pada 30 April 2020 nanti (cnnindonesia.com). Walaupun Presiden RI sendiri, Joko Widodo, menyatakan lockdown bukanlah kebijakan pemerintahan daerah, tetapi walikota kota Tegal memilih solusi tersebut daripada menunggu maut menjemput warganya lewat virus corona (suara.com).
Sedihnya, di awal April ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan dua anggotanya terkonfirmasi positif terkena virus corona dan meninggal dunia. Hal ini diumumkan oleh PB Ikatan Dokter Indonesia dalam akun media sosialnya (caping.co.id). Kedua dokter yang gugur tersebut menjadi bukti lambannya pemerintah dalam menangani pandemi ini.
Belum lagi kasus pilu pasien positif corona yang dikabarkan meninggal karena fasilitas rumah sakit yang tidak layak. Hal itu diketahui dari unggahan video yang diunggah pasien tersebut di laman facebooknya beberapa hari sebelum akhirnya ia meninggal dunia.
Mirisnya, di tengah wabah seperti ini alih-alih fokus pada solusi dan tanggap dalam menangani pandemi covid-19, pemerintah justru malah menjadikan situasi saat ini sebagai kesempatan mencari peluang usaha. Seperti yang diwacanakan Menteri Kesehatan, Sri Mulyani, bahwa Indonesia mampu menjadi pemasok Alat Pelindung Diri (APD) untuk negara sendiri dan negara-negara luar.
Kebutuhan negara-negara luar -termasuk Indonesia- pada ketersediaan APD, test kit Covid-19, dan ventilator sangat mendesak. Untuk menjaga rantai pasok akan produk tersebut, Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank akan memberikan dukungan berupa pinjaman sejumlah dana agar perusahaan yang bisa menghasilkan APD bisa mendapatkan prioritas sokongan.
“Seperti yang terjadi di semua negara yang sekarang ini terjadi, apakah di Italia, Eropa secara keseluruhan, Inggris, Amerika, di Indonesia dan di negara-negara lain, semuanya mengalami kekurangan alat-alat kesehatan," kata Sri Mulyani.
"Sehingga suplai alat kesehatan seluruh dunia bisa ditingkatkan. Nah ini juga salah satu termasuk Indonesia kesempatan, karena beberapa seperti alat pelindung diri, Indonesia memiliki kapasitas untuk menyuplai, termasuk hand sanitizer, dan lain-lain," sambungnya (jppn.com).
Padahal fakta di lapangan menunjukan banyak tenaga kesehatan kita yang terpaksa tidak mengenakan kelengkapan APD saat bertugas. Bahkan ada yang sampai mengenakan jas hujan sebagai pengganti APD.
Negara dengan sistem kapitalis memang kejam. Mereka berhitung untung rugi ketika hendak mengambil kebijakan yang bahkan menyangkut dengan nyawa rakyatnya. Penyelamatan nyawa ataukah penyelamatan ekonomi? Analisis mereka begitu tajam bila menyangkut pendapatan dan devisa, tetapi pelit bila harus menanggung biaya karantina rakyat.
Ironi memang. Disatu sisi, rakyat diminta untuk tidak panik dalam menghadapi situasi di tengah wabah ini. Tapi di sisi lain, penguasa yang seharusnya menjadi penjamin keselamatan dan kesehatan rakyatnya, malah sibuk dengan statemant-statement miskin solusi. Sibuk dengan peluang-peluang yang berpotensi menghasilkan pundi-pundi materi. Rakyatnya sedang susah dan sulit, mereka malah berpikir tentang profit.
Sungguh utopis mengharap dimanusiakan dalam sistem tidak manusiawi. Ketika negara menerapkan hukum-hukum buatan manusia yang cenderung pada perasaan dan hawa nafsunya maka yang akan didapat hanyalah kerusakan dan musnahnya kehidupan. Jadi tidak usah heran bila hari ini penyelamatan nyawa rakyat tidak menjadi prioritas penguasa. Karena memang begitulah sistem kapitalis bekerja.
Lain halnya dengan kebijakan dalam Islam. Islam mempunyai solusi cepat tanggap dalam menghadapi pandemi agar penyebarannya tidak membabi buta seperti kondisi saat ini. Sejarah pun telah mencatat betapa Khalifah Umar bin Khattab serius dalam mengambil kebijakan saat wabah thaun terjadi. Pemerintahan dalam Islam juga menjamin kebutuhan rakyatnya selama masa pandemi berlangsung. Negara dan penguasa dalam sistem Islam hadir dsn bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.
Banyaknya kerusakan akibat diterapkannya sistem selain Islam untuk mengatur kehidupan menjadi bukti bahwa inilah saatnya mencampakkan sistem-sistem batil tersebut dan menggantikannya dengan sistem Islam yang akan memanusiakan manusia. Juga membawa keberkahan bagi kita semua.
Post a Comment