Oleh : Sriyanti
Ibu Rumah Tangga
Alat Pelindung Diri (APD) sangat berperan penting dalam menunjang keselamatan para petugas medis, dalam menangani pasien yang terinveksi virus Covid-19. Merekalah yang berinteraksi langsung hingga berisiko tertular. Seiring meningkatnya jumlah pasien Covid-19, kebutuhan APD pun semakin melonjak. Maka tentu ketersediaannya harus menjadi prioritas. Tak hanya itu, tempat-tempat penanganan darurat seperti poliklinik yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi penyedia pelayanan medis dasar atau spesialistik saat ini pun sangat dibutuhkan.
Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Rumah Sakit AMC Cileunyi. Mereka justru menutup operasional polikliniknya dalam batas waktu yang belum ditentukan. Terkait hal tersebut, Kabid HPP dan SPI Rumah Sakit AMC Cileunyi, Engkos mengatakan, penutupan ini dilakukan karena mereka kekurangan APD. Ini untuk menghindari risiko pegawainya tertular Covid-19. Hal ini pun sudah diinformasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, namun belum ada tanggapan. (JayantaraNews.Com 27/03/2020)
Kelangkaan APD merupakan persoalan serius yang harus segera terselesaikan. Faktanya permasalahan ini tidak hanya terjadi di Rumah Sakit AMC Cileunyi saja. Seharusnya pemerintah segera tanggap dengan problem ini, karena kesehatan dan keselamatan tenaga medis pun harus terlindungi secara maksimal. Mengingat merekalah yang berperan utama dalam suasana pandemik ini. Jangan biarkan mereka bertarung di garda terdepan tanpa perlindungan yang memadai.
Lonjakan korban terus meningkat namun ketersediaan APD sangat minim, kapasitas rumah sakit rujukan pun terbatas, sehingga mereka membuat skala prioritas dalam menangani pasien. Pasien yang paling rentan adalah orang-orang yang memiliki imunitas rendah. Bersamaan dengan itu arus perpindahan manusia, angkutan dan barang dari zona merah pun kian masif. Fenomena mudik mendadak misalnya. Ini akan menjadi pemicu penyebaran virus semakin tak terkendali.
Semua sudah terjadi. Harusnya sedari awal pemerintah tidak menganggap remeh persoalan Covid-19 ini. Mereka cenderung santai dan mengabaikan pandangan para pakar kesehatan mengenai bahayanya virus ini. Mereka justru menanggapi hal ini dengan mengeluarkan pernyataan nyeleneh. Salah satunya ada yang berucap, orang Indonesia akan kebal karena sering makan nasi kucing.
Di sisi lain rezim pun terus membiarkan ratusan TKA asal Cina masuk ke negeri ini. Akhirnya Indonesia pun terjangkit virus berbahaya tersebut.
Memang pemerintah telah mengumumkan bahwa akan menambah anggaran untuk penanggulangan virus ini. Namun dana tersebut didapat dari hutang yang berbasis ribawi. Di tengah kondisi seperti ini pemerintah pun masih terus melanjutkan proyek infrastruktur untuk ibukota baru. Semua itu menjadi bukti lalainya pemerintah kepada rakyat. Pola fikir kapitalis yang bercokol dalam benak para penguasa, membuat mereka lebih mementingkan kekuasaan dan materi dari pada kesehatan dan nyawa rakyat.
Kondisi seperti ini seharusnya makin menyadarkan umat, akan kebutuhannya terhadap seorang pemimpin muslim bertakwa yang akan menerapkan syariat Islam kafah. Karena pemimpin yang demikian akan senantiasa mengurusi dan memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Pemimpin yang bertakwa selalu menyadari bahwa kepemimpinannya adalah suatu amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. Maka dari itu apa yang dilakukannya senantiasa terikat dengan hukum syara, termasuk di dalamnya tentang penanganan wabah. Masalah ini akan segera ditangani dengan serius dengan bekerja keras sejak awal kemunculannya. Salah satunya dengan proses karantina wilayah terdampak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, janganlah kalian tinggalkan tempat itu." (HR. Bukhari)
Negara pun wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan dan papan serta kebutuhan kolektif masyarakat seperti, keamanan, pendidikan dan kesehatan. Dalam jaminan kesehatan negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan melayani pengobatan secara gratis, terlebih di saat ada serangan wabah. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang menerapkan syariat secara menyeluruh.
Dana yang digunakan untuk pembiayaannya, didapatkan dari hasil sumber daya alam yang telah Allah Swt. anugerahkan. Mekanisme pengelolaannya pun disandarkan pada syariat. Sistem ekonomi Islam memiliki seperangkat aturan terkait kepemilikan. Ada kepemilikan individu, umum dan negara. Hasil dari kepemilikan umum dan negara akan masuk ke dalam baitulmal yang merupakan pusat kekayaan negara. Harta tersebut diatur dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka tentu terkait dana pembiayaan tak akan menjadi problem, jika negeri ini mau memberlakukan prinsip sistem ekonomi Islam.
Dari uraian di atas, satu-satunya solusi untuk masalah APD, serta masalah-masalah lainnya yang menimpa negeri ini adalah dengan mencampakkan sistem kapitalis dan kembali pada sistem Islam. Sistem yang berasal dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur. Hingga akan menjadi berkah bagi seluruh alam.
Wallahu a'lam bi ash-shawab
Post a Comment