Oleh : Suciyati
(Mahasiswi Palembang)
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva menuturkan, pihaknya menilai proses perdamaian Israel dan Palestina berada di tangan masyarakat kedua negara. Ini adalah respons lanjut atas rencana perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat (AS) atau yang juga disebut dengan kesepakatan abad ini.
Berbicara saat melakukan jumpa wartawan di kediamanaya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Vorobieva mengatakan, Rusia masih memeriksa proposal AS tersebut dengan sangat hati-hati. Di mana, proposal ini mengusulkan pertukaran teritorial yang akan memberi Israel kendali atas bagian Tepi Barat.
"Orang-orang Palestina akan menerima bidang tanah di padang pasir dekat perbatasan Mesir. Dokumen tersebut juga mengusulkan cara untuk menyelesaikan masalah mendasar lainnya dari status akhir termasuk Yerusalem, pengungsi, dan lain-lain," ucapnya.
"Posisi kami adalah bahwa orang-orang Palestina dan Israel harus memiliki keputusan akhir tentang masalah-masalah pemukiman damai yang langgeng karena berkaitan dengan masa depan mereka," sambungnya pada Rabu (12/2/2020).
Dia kemudian mengatakan, Moskow juga mengikuti respons negara-negara lain, terutama negara-negara Arab dan sejauh ini penilaiannya negatif dan skeptis.
"Saya ingin mengingatkan Anda, bahwa diluar dari semua hal, dokumen yang disajikan tercermin dalam kerangka hukum internasional proses Timur Tengah yang terkenal, termasuk resolusi DK PBB dan Majelis Umum, Prinsip Madrid, dan Prakarsa Arab," ungkapnya.
"Kami menegaskan kembali kesiapan kami untuk pekerjaan masa depan yang konstruktif, sejalan dengan upaya kolektif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina. Kami siap untuk secara ketat mengoordinasikan tindakan kami dengan mitra Palestina dan Israel kami dan semua pihak yang tertarik pada pencapaian cepat perdamaian abadi di Timur Tengah," tukasnya.
Perdana Menteri Israel mengatakan pemerintahnya mulai merevisi peta Tepi Barat dan memasukkan sejumlah wilayah yang dianeksasi.
Langkah ini dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump merilis “kesepakatan” untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Benjamin Netanyahu mengatakan wilayah dalam peta baru itu akan menjadi kedaulatan Israel, menurut harian Yedioth Ahronoth.
Termasuk permukiman ilegal di Tepi Barat dan wilayah Agvar, ujar Netanyahu.
Namun juru bicara Otoritas Palestina, Nabil Labu Ruedina, mengatakan peta Palestina yang diakui secara global, sesuai resolusi PBB.
“Kami tak akan terkait dengan peta lain,” kata dia dan menunjukkan peta Palestina yang berlaku saat ini bertanggal 4 Juni 1967, dengan ibukota Yerusalem Timur.
Ruedina mengatakan itu satu-satunya peta yang akan memberikan stabilitas dan perdamaian di kawasan dan dunia.
Sebutan “kesepakatan abad ini” yang Trump umumkan 28 Januari lalu merujuk ke Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
Rencana tersebut memicu kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerjasama Islam, yang mendesak “semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun.”
Para pemimpin blok Muslim menegaskan kembali perlunya solusi yang adil dan komprehensif yang melindungi hak-hak warga Palestina.
Solusi hakiki untuk masalah Palestina haruslah bersandar pada syariah. Masalah Palestina adalah masalah Islam dan seluruh kaum Muslim. Pasalnya, Tanah Palestina adalah tanah kharajiyah milik kaum Muslim di seluruh dunia. Statusnya tetap seperti itu sampai Hari Kiamat. Tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan tanah kharajiyah kepada pihak lain, apalagi kepada perampok dan penjajah seperti Israel. Sikap semestinya haruslah seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid II yang menolak sama sekali segala bentuk penyerahan Tanah Palestina kepada kaum kafir meskipun hanya sejengkal.
Karena itu sikap seharusnya terhadap Israel yang telah merampas Tanah Palestina adalah sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan, yakni perangi dan usir! Demikian sebagaimana firman-Nya:
﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan kalian, menghinakan mereka serta akan menolong kalian atas mereka sekaligus melegakan hati kaum Mukmin.
Karena itu penyelesaian tuntas masalah Palestina tidak lain adalah dengan mewujudkan kekuasaan Islam yang berlandaskan akidah dan syariah Islam. Itulah Khilafah Islam yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafahlah, sebagai satu-satunya pelindung umat yang hakiki, yang bakal melancarkan jihad terhadap siapa saja yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Tentu dengan kekuatan jihad pula Khilafah akan sanggup mengusir Israel dari Tanah Palestina.
solusi tuntas persoalan Palestina adalah Khilafah dan jihad. Sayang, sebagian kalangan sering nyinyir bila disodorkan solusi ini. Padahal jika bukan Khilafah dan jihad, adakah solusi lain? Apakah dengan perundingan? Ingatlah, sudah sangat banyak perundingan damai digelar dan ditandatangani, tetapi sebanyak itu pula diingkari. Jangankan sekadar sejumlah negara Arab atau Dunia Islam, bahkan seluruh dunia mengutuk pun, Israel—yang didukung penuh Amerika dan Barat—tak pernah peduli. Faktanya, sudah lebih dari 33 resolusi PBB terkait Israel dilanggar, dan tak ada tindakan apa pun atas Israel.
Sebagian pemimpin umat selalu menyerukan persatuan umat Islam untuk membebaskan al-Aqsha. Namun, bagaimana umat Islam bisa bersatu bila bukan dengan Khilafah yang terbukti pernah menyatukan mereka pada masa lalu serta sanggup melindungi Palestina dan al-Aqsha selama berabad-abad lamanya.
Post a Comment