Oleh: Anisa Rahmi Tania
Laksana Kura-kura hendak memanjat kayu. Sesuatu hal yang mustahil tercapai. Begitulah nasib kesejahteraan yang diimpikan banyak orang di negeri ini.
Pasalnya masalah kemiskinan di negeri ini nyatanya tidak pernah selesai dibahas. Dari tahun ke tahun, bergonta-ganti pemimpin, tetap saja wajah kesejahteraan yang merata belum tampak batang hidungnya di tengah masyarakat.
Dilansir dari laman berita Katadata.co.id Bank Dunia merilis laporan bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" pada akhir pekan lalu (30/1). Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di bawah 10% dari total penduduk. Rerata pertumbuhan ekonomi pun diprediksi 5,6% per tahun selama 50 tahun ke depan. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya diperkirakan tumbuh enam kali lipat menjadi hampir US$ 4 ribu. Namun, 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Alhasil, mereka rentan kembali miskin. https://katadata.co.id/berita/2020/02/02/riset-bank-dunia-115-juta-orang-indonesia-rentan-miskin
Walaupun pemerintah sendiri telah merilis laporan terkait angka kemiskinan nasional.
Angka kemiskinan nasional September 2019 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari lalu telah mencapai angka 9,22%. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen poin dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen poin dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56% dan menjadi 12,60% untuk daerah perdesaan.
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya juga mengalami perbaikan dari periode Maret 2019-September 2019. Indeks kedalaman kemiskinan --yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan-- mengalami penurunan dari 1,55 pada Maret 2019 menjadi 1,50 pada September 2019.
Angka- angka tersebut tak ubahnya halusinasi pemerintah belaka. Karena pada faktanya di lapangan, masyarakat tidak pernah bergeser kehidupannya dari kata kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Acuan yang dimiliki pemerintah dengan ragam pendataan statistik tersebut tidak pernah terlihat wujud nyatanya di tengah masyarakat.
Pola perhitungan tersebut tidak lepas dari ajaran sistem hari ini yang terus diakui sebagai satu-satunya sistem terbaik. Ya, sistem demokrasi yang bertumpu pada sistem kapitalisme-liberal berasaskan sekulerisme yang selama ini diusung. Sistem ini masih saja dijadikan acuan dan rujukan dalam segala aspek termasuk ekonomi masyarakat dan penanganan kemiskinan.
Pada dasarnya sistem ini hanya mengotak-atik angka kemiskinan bukan melenyapkan kemiskinan secara nyata. Data statistik yang dikeluarkan tidak berdasarkan kondisi real di masyarakat. Tetapi, hanya mengacu pada angka-angka yang seterusnya dianggap gambaran real masyarakat.
Faktanya apa yang tergambar dari hasil data dengan kondisi sesungguhnya di tengah masyarakat jauh berbeda. Alhasil, dalam sistem ini kemiskinan tidak akan terselesaikan secara total. Kondisi yang terjadi seterusnya malah kemiskinan semakin memuncak. Karena penguasa pun tidak pernah serius untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.
Bagaimana tidak? Indonesia sebuah negara yang terkenal dengan sumber daya alamnya, seharusnya tidak terkategori negara berkembang alias negara miskin. Rakyatnya seharusnya telah mengecap Kesejahteraan sejak negara ini memproklamirkan kemerdekaan 1945 silam. Tapi nyatanya tidaklah demikian.
Kemana raibnya gunung emas di Papua? Kemana lenyapnya tambang minyak, tambang batu bara, kayu-kayu yang berdiri kokoh di hutan Kalimantan? Begitu pula dengan hasil lautnya, kemana semua itu?
Faktanya untuk garam dan beras saja negeri ini malah impor. Padahal negeri ini merupakan negara maritim juga negara agraris. Sungguh miris. Untuk sejahtera saja rakyat ini harus merenda tak berujung. Karena sistem yang rusak dan merusak ini telah membelenggu erat seluruhnya. Baik aset bangsa maupun para penguasa.
Demikian jauh perbedaannya kehidupan saat sistem Islam diterapkan. Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat salah satu fokus utama dari peran penguasa. Seorang Khalifah akan memastikan kebutuhan pokok dari masyarakat secara detail. Baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, maupun keamanan masyarakat seluruhnya dipenuhi. Karena semua itu merupakan hak seluruh warga negara Khilafah. Baik muslim maupun non-muslim.
Dari aspek kebutuhan sandang, pangan, dan papan Khalifah akan memastikan semuanya terpenuhi dengan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Bukan dengan menuntut masyarakat bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.
Khalifah juga tidak akan membiarkan terjadinya impor secara ugal-ugalan seperti yang terjadi hari ini. Sehingga membuat para petani terus menerus merugi. Sebaliknya apa yang ada di tanah negara Khilafah maka itulah yang benar-benar dijadikan sebagai sumber daya alam bagi negara dan masyarakat itu sendiri.
Begitu pula berbagai sumber daya alam di setiap jengkal tanah negara Khilafah. Pengelolaannya 100 persen dilakukan negara dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemashlahatannya.
Adapun kerjasama dengan negara tetangga tidak akan sampai membuat lepasnya sebagian besar sumber daya alam tersebut. Tetapi sebatas pada kerjasama pengadaan alat dan sejenisnya.
Karena dalam Islam fungsi penguasa adalah pelayan rakyatnya. Bukan atasan atau majikan. Lihatlah betapa dengan sigap Khalifah Umar bin Khattab memanggul sekarung gandum untuk seorang ibu yang merebus batu karena tidak mempunyai bahan makanan sedikitpun.
Tidak selesai sampai di sana, beliaupun memasakkannya untuk keluarga kecil tersebut. Dan beliau tidak beranjak pulang sebelum memastikan perut mereka telah dalam keadaan kenyang.
Dari sosok Khalifah Umar bin Khattab kita pun melihat kisah lainnya. Saat beliau melihat ada seorang kakek tua mengemis, beliau bertanya mengapa dia mengemis. jawabnya untuk membayar jizyah, karena dia seorang kafir dzimmi. Khalifah Umar langsung meminta ajudannya untuk mencoret nama kakek tua tersebut dari kewajiban jizyahnya dan memberinya santunan.
Itu bukan sebatas karena kedermawanan seorang Khalifah Umar bin Khattab. Karena sepanjang sejarah kekhilafahan telah banyak bukti kesejahteraan yang berhasil diwujudkan. Bukan hanya orang muslim yang berujar, namun banyak pula penulis barat yang kagum atas kesejahteraan yang terjadi di era Khilafah.
Artinya Islam telah memberikan aturan yang menyejahterakan plus mencetak para pemimpin yang tawadhu dan taat padaNya. Pemimpin yang tidak rakus harta dan materi dunia. Tetapi pemimpin yang siap mencurahkan semua waktunya untuk memastikan syariahnya diterapkan secara sempurna, sehingga mendatangkan kesejahteraan, ketentraman dan keberkahan hidup bagi seluruh rakyatnya. Maa syaa Allah.
Wallahu'alam bishawab
No comments:
Post a Comment