Goresan Tinta Abu Mush'ab Al Fatih Bala
(Pemerhati Politik Asal NTT)
KKN, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. "Virus" ini telah menjalar di seluruh Indonesia. Skandal KKN di Indonesia semakin hari semakin membesar. Mulai dari tingkat desa hingga negara, banyak orang melakukan KKN.
Yang paling menyita perhatian adalah kasus mega skandal BLBI, Century, Jiwasraya, Asabri dan lain-lain yang nampaknya akan menjadi kasus abadi. Kasusnya mencapai ribuan trilyun rupiah dan belum mencapai titik terang pemberantasannya.
Itu dilihat dari segi kasus. Belum lagi dilihat dari segi pemain. Baru-baru ini Bamsoet (Bambang Soesatyo), Ketua MPR RI, mengatakan bahwa untuk menguasai parpol, setiap pemodal memerlukan dana sebesar Rp. 1 Trilyun.
Pertanyaannya mengapa untuk berpolitik demokrasi diperlukan dana sebanyak itu? Apakah bisa berpolitik di alam demokrasi tanpa uang? Ternyata memang yang namanya demokrasi tak bisa lepas dari kekuasaan uang.
Banyak pihak menemukan bahwa seringnya uang haram yang beredar menyebabkan banyak partai terjerat kasus korupsi. Akibatnya banyak anggota parpol maupun dewan yang terciduk KPK tengah melakukan aktivitas korupsi. Mereka begitu lemah di depan para pemodal. Hampir tidak ada, kalau tidak mau dikatakan semua, parpol yang tidak korupsi.
Belum lagi fenomena Taipan yang diduga menyuburkan korupsi di Indonesia. Jika dulu pada masa orde baru Korupsi hanya dilakukan oleh rezim dan kroni-kroninya, pada masa reformasi angka korupsi semakin bertambah banyak. Bukan saja para Kapitalis dalam negeri namun juga luar negeri turut andil menyogok sebagian besar politisi di Indonesia. Ini menyebabkan KKN semakin sulit untuk diberantas.
Pertanyaan publik kapan kasus BLBI bisa diusut tuntas? Jiwasraya segera dikelarkan? Dan Harun Masiku ditangkap? Pertanyaan seperti ini jika tidak bisa dijawab akan semakin meruncing sikap apatis masyarakat terhadap sistem yang berjalan.
Sistem yang ada sekarang terlalu lemah untuk melindungi masyarakat dari bahaya KKN. Sudah saatnya masyarakat mencari alternatif sistem baru yang lebih segar dan kuat.
Sistem itu adalah sistem Islam. Yang pernah terbukti menghalangi korupsi dan memakmurkan masyarakat. Sistem ini memakmurkan semua warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku maupun kebangsaan.
Will Durant adalah seorang sejarahwan barat yang memuji kesejahteraan dalam Sistem Islam (baca: Khilafah). Dalam buku yang ia tulis bersama Istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, ia mengatakan:
"Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka"
Sistem Islam yang ideal adalah pada masa Kekhilafahan Islam. Beberapa pilar sistem ini adalah sebagai berikut.
Pertama sistem Islam mewajibkan masyarakat untuk berpegang teguh kepada Aqidah Islam. Memperkuat Iman dan Takwa dan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.
Kedua, negara wajib untuk memenuhi kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan agat tidak ada warga negara yang mencuri atau melakukan KKN untuk memenuhi hajat hidupnya. Agar negara bisa melakukan ini, sejumlah pos pemasukan diaktifkan seperti zakat, jizyah, sumber daya alam dan perdagangan.
Sistem Islam menghapus kepemilikan pribadi kepada SDA karena pada dasarnya menurut ajaran Islam, SDA adalah hak milik rakyat yang dikelola oleg negara. Keuntungannya untuk kemakmuran rakyat.
Ketiga, negara dengan sistem Islam akan menghentikan setiap proses politik yang berbiaya mahal. Seperti pemilu yang berbulan-bulan yang menggunakan biaya mahal. Penghentian ini akan menghilangkan kebiasaan KKN dan suap menyuap.
Pemilu dalam Islam hanya 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu sehingga lebib menghemat anggaran. Dengan sistem seperti ini Khilafah Islam dulu pernah hidup makmur.
Standar orang miskin di zaman Khilafah adalah mereka yang telah memiliki rumah, sepetak tanah dan kendaraan. Para pejabatnya juga digaji dengan sangat mahal. Bahkan ditemukan pada masa beberapa Khalifah yang gajinya lebih rendah dari gaji para pejabat negaranya.
Prinsip tranparansi harta juga sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kekayaan awal dan akhir pejabat diaudit oleh negara sehingga banyak pejabat takut melakukan KKN. Masyarakat pun hidup bahagia bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, serigala pun tak mau menerkam domba karena serigalanya telah kenyang diberi makan negara.
Terakhir langkah yang diambil dalam sistem Islam adalah memperkuat sistem sanksi. Para koruptor akan diadili sesuai dengan berat kejahatannya.
Para hakim Islam akan menjatuhkan hukuman kepada para koruptor berdasarkan ajaran Islam. Bahkan banyak koruptor yang diarak keliling kota untuk mempermalukannya dan sebagai efek jera terhadap koruptor lainnya.
InsyaAllah jika ini dilakukan akan membuat negeri ini makmur. Kemakmuran suatu negeri ditentukan oleh sistem yang mengatur ketakwaan penduduknya sesui firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat ke 96:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. []
Bumi Allah SWT, 22 Februari 2020
#DenganPenaMembelahDunia
#SeranganPertamaKeRomaAdalahTulisan
Post a Comment