Oleh : Suviyanti
Aktivis Dakwah
Menjadi sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta melaksanakan aturan Allah SWT di setiap lini kehidupan merupakan tujuan para pahlawan sebelum negeri ini merdeka. Namun, sejarah begitu nyata mengungkap bahwa ada pihak yang kemudian membelokkan tujuan para pejuang hingga hari ini tujuan mulia tersebut sirna. Adalah keinginan diterapkannya syari'at Islam sebagai bentuk rasa syukur atas karunia kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT atas bangsa penjajah.
Namun para penjajah mengetahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Untuk menguras habis kekayaannya lewat penjajahan sudah tidak mungkin, maka diambilah kekayaan negeri ini dengan jalan memberikan "kucuran dana" dengan meyakinkan penguasa negeri ini bahwa hutang tersebut tak lebih untuk program pembangunan. Mulailah penjajah menyetir kebijakan negeri dengan memberlakukan sistem politik demokrasi yang merupakan bagian dari sistem kapitalisme berikut sistem kehidupan sekularisme, mencengkram kuat hingga hari ini. Pemerintah memosisikan rakyat hanya sebagai konsumen, semua kebijakannya bernilai untung dan rugi. Hadirnya pemerintah hanya sebagai pelayan korporasi.
Hutang riba yang terus melambung menjadikan negeri ini jauh dari sejahtera. Demi melunasi bunga hutang, kekayaan negeri yang merupakan bagian hajat hidup warga negara dikomersilkan. Tak heran jika bahan pangan, air bersih, perumahan, transportasi, energi, jasa kesehatan serta pendidikan harganya semakin mahal dan tak terjangkau. Bahkan subsidi untuk LPG melon akan dicabut. Lepas tangannya penguasa dari pengurusan terhadap pemenuhan hajat hidup rakyat merupakan ciri pandangan ide kapitalisme, ini merupakan bukti nyata bahwa pengentasan kemiskinan total adalah hal mustahil dalam sistem demokrasi.
Pemerintah bertugas hanya sebagai fasilitator dan legalisasi pengkomersilan para kapitalistik dengan perundangan sebagai jalan. Tanpa memikirkan persetujuan masyarakat. Berbagai program yang katanya untuk kesejahteraan masyarakat hanya sebuah ilusi, bagaimana tidak? melalui kebijakan teknologi di berbagai bidang justru mengukuhkan peran pengusaha dan menguntungkan pengusaha.
Kemiskinan massal adalah kondisi laten akibat diterapkannya sistem kapitalisme dalam kehidupan kaum muslimin saat ini. Fakta ini pun diakui oleh para ahli sebut saja Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati memaparkan kaum rentan miskin berpotensi langsung 'goyang' jika ada perubahan harga kebutuhan dari mulai BBM, listrik hingga kebutuhan pokok. Dan bahwa selama ini program pemerintah melalui bansos untuk kaum miskin, hanya membantu secara angka statistik.
Melihat hal itu, kunci memberantas kemiskinan adalah lapangan kerja, menghidupkan sektor UMKM. Eni memisalkan UMKM dapat menyerap 1-2 tenaga kerja, sehingga jika ada jutaan maka banyak tenaga yang dapat terserap, namun upaya ini tersandung pada satu kenyataan bahwa UMKM justru tidak ada akses karena dikuasai oleh konglomerasi dan perusahaan besar yang melakukan penetrasi hingga tingkat UMKM.
Penguasa seharusnya memastikan bahwa semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi terutama kebutuhan sekunder, bukan menghilangkan kondisi miskin dengan mengutak-atik angka melalui pembuatan standarisasi/ukuran. Dimana masyarakat yang menengah ke atas mereka yang berpenghasilan 1,2 juta atau 6 juta sudah dikatakan masyarakat menengah ke atas.
Sementara himpitan ekonomi yang serba sulit seperti sekarang ini. Uang dengan jumlah di atas tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bila barang yang dikonsumsi sangat mahal. Apalagi bila masyarakat yang punya anak lebih dari dua. Belum biaya pendidikan. Rekomendasi Bank Dunia atas Problem Kemiskinan di Indonesia pun tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan yang akut, bukan hal yang aneh, karena yang membuat sistem kapitalis adalah manusia yang punya keterbatasan dalam berfikir, serta punya kepentingan.
Berbeda dengan sistem politik Islam karena yang mendesainnya adalah Al Khaliq tentu antara konsep dan aturan nya sesuai dengan kebutuhan manusia, dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. Dimana Negara punya dua fungsi penting, sebagai "ro'in dan "junnah" yang keduanya bertujuan menghapus kemiskinan secara sempurna dan secara sistemik
Sebagai ro'in, pengurus urusan umat yang di dalamnya berarti pengurusan hajat hidup publik sesuai tuntunan syara'. Hingga Islam berpandangan bahwa kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, perumahan, air bersih juga energi dan transportasi merupakan kebutuhan pokok yang dijamin pemenuhannya oleh negara (dalam hal ini khilafah) secara gratis. Dananya berasal dari Baitul Mal yang salah satunya adalah dari hasil pengelolaan kekayaan alam di negeri Khilafah.
Sebagai "junnah", pelindung sekaligus sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda penjajahan.
Sebagai agama yang sempurna, Islam ajaran nya mudah difahami dan diterima oleh akal, dan Islam sebagai ideologi pernah memimpin dunia selama 13 abad, hingga kemudian di runtuhkan oleh Mustafa Kamal Pasha, walau begitu tinta emas sejarah telah ditulis, sejarahwan barat pun mengakuinya, menegakkan hukum-hukum Allah merupakan kemuliaan, dengan kepemimpinan Islam yang memberlakukan hukum yang dibuat oleh Allah sang Pencipta sekaligus pengatur akan terjamin kemuliaan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan, dan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan hadir kembali.
Post a Comment