Oleh : Anggun Permatasari
Belakangan ini, laman berita di berbagai media dihiasi ulasan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dilansir dari laman Wartabromo.com., "PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal yang melanda ratusan karyawan PT. Karyadibya Mahardika (KDM) Kabupaten Pasuruan cukup mengejutkan. Apalagi, itu terjadi tak lama setelah akuisisi perusahaan Jepang, Japan Tobacco.
Informasi mengenai PHK juga dikutip dari halaman Kumparan.com., "HR Director OLX Indonesia, Sondang Saktion, menyatakan pihaknya memang melakukan "beberapa penyelarasan internal strategis", meski dia tidak secara terang benderang mengatakan ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Sondang juga tak menyebut jumlah pegawai yang diberhentikan dari OLX Indonesia.
Sedangkan MediaIndonesia.com. mengabarkan bahwa PT Indosat Tbk. mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 677 karyawannya pada Jumat (14/2). Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disrupsi.
Sebenarnya PHK massal sudah diprediksi sejak lama. McKinsey Global Institute memprediksi, pada kurun waktu 2020-2030, sebanyak 800 juta jenis pekerjaan di dunia akan hilang imbas dari era disrupsi dan tren digitalisasi. Sementara itu, World Economic Forum memaparkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam menapaki Revolusi Industri era 4.0.
Beberapa program diluncurkan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program tersebut diantaranya Digital Talent Scholarship 2019.
Program ini memberikan beasiswa kepada 25.000 anak muda dalam bidang paling mutakhir seperti Artifical Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, dan Machine Learning guna menyambut Revolusi Industri 4.0. (Kominfo.go.id)
Kominfo juga berupaya untuk meningkatkan daya saing teknologi dengan beragam terobosan kebijakan. Penyederhanaan regulasi hingga kebijakan afirmatif dilakukan untuk pemerataan akses telekomunikasi dan internet. (Kominfo.go.id)
Dengan adanya Proyek Palapa Ring, pemerintah memastikan pemerataan akses layanan telekomunikasi dan internet menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Namun, lagi-lagi strategi tersebut tidak lain adalah penyesuaian terhadap keinginan para korporat. Terbukti, tren era digitalisasi dewasa ini adalah menjamurnya bisnis starup. Walaupun demikian, PHK massal terjadi di mana-mana.
Fakta adanya gelombang besar pengangguran akibat PHK massal bukti pemerintah tidak antisipatif. Pemerintah terkesan latah mengadopsi tren global. Kondisi pendidikan dan latar belakang masyarakat Indonesia tidak siap dengan fenomena perdagangan bebas seperti AFTA. Tetapi, dipaksa untuk turut andil. Rakyat mau tidak mau harus menghadapi fenomena tersebut.
Masih menurut McKinsey, salah satu akibat dari otomasi era disrupsi adalah adanya pekerjaan yang hilang, muncul dan berubah. (Pikiran rakyat.com)
Pekerjaan yang sedianya dilakukan tenaga manusia kini digantikan mesin canggih bahkan robot. Sebagai contoh, petugas kasir di pintu tol saat ini digantikan dengan mesin pembayaran elektronik. Mesin-mesin raksasa mampu menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dikerjakan puluhan karyawan. Mirisnya, akibat PHK massif kebanyakan masyarakat justru beralih profesi menjadi tukang ojek dan supir taksi online.
Padahal, kekayaan alam negeri zamrud khatulistiwa ini memungkinkan "zero" pengangguran. Sumber Daya Alam yang melimpah ruah menanti uluran tangan anak negeri untuk diolah. Sayangnya, melalui undang-undang kesempatan itu diberikan rezim kepada swasta dan asing.
Latahnnya sikap rezim menegaskan lemahnya kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Tanpa melihat kondisi dan latar belakang masyarakatnya, rezim seolah mengambil kebijakan serampangan terkait perdagangan bebas.
Hal ini tentunya sangat lazim terjadi di negeri penganut sistem demokrasi kapitalis liberalis. Sistem ini melahirkan penguasa yang berselingkuh dengan pengusaha. Kebebasan yang dianut tidak acuh terhadap nasib rakyat.
Jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam menghadapi tren globalisasi seperti saat ini tentunya negara Islam tidak ikut-ikutan. Ketahanan ekonomi dalam negeri menjadi prioritas utama. Melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) akan dikelola seluruhnya oleh pemerintah. Tidak diserahkan kepada swasta dan asing.
Paradigma antara sistem kapitalis liberalis dan sistem Islam berbeda dalam memandang masyarakat di dalam suatu negara. Sistem kapitalis liberalis lahir dari prinsip dasar yang dikembangkan oleh para pemilik modal.
Perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikuasai oleh segelintir orang (pemilik modal/swasta). Otomatis penguasa hanya memberi ruang untuk rakyat yang bermodal besar. Rakyat jelatalah yang dijadikan mesin penggerak usahanya. Tidak heran, terjadinya badai pengangguran tidak menjadi persolan utama. Bukan rahasia lagi, pendidikan adalah barang mewah di negara penganut sistem ini.
Islam memandang masyarakat merupakan amanah yang harus di-riayah (diurus). Tidak ada kasta antara rakyat kaya atau miskin. Semua dijadikan prioritas. Daulah akan memfasilitasi semua rakyatnya untuk bekerja.
Pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar pastinya diberikan secara gratis. Hal itu sebagai upaya melahirkan generasi unggul dan tangguh.
Tentunya, pengelolaan SDA akan menyerap banyak tenaga kerja. Sumber daya manusia menjadi modal utama ketangguhan ekonomi baik di bidang pertanian, industri maupun jasa.
Dan pastinya, negara Islam tidak sembarangan menjalin kerjasama dengan negara lain apalagi membebek. Dengan sendirinya, integritas bangsa akan diperhitungkan.
Dengan demikian, perubahan zaman atau datangnya tren globalisasi tidak akan menggoyahkan ketahanan negara. Kedaulatan tetap utuh. Harga diri dan integritas negara akan disegani dan memungkinkan menjadikannya digdaya.
"Ingatlah, setiap orang dari kalian adalah pemelihara dan setiap orang dari kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemelihara anggota keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah pemelihara rumah suaminya dan anak suaminya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertangung jawab atasnya. Ingatlah, setiap orang dari kalian adalah pemelihara dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya." (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad)
Wallahualam
Post a Comment