Oleh : Anna Ummu Maryam
(Penggiat Literasi Aceh)
Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dinilai merupakan skandal terbesar di Indonesia, setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Maka dari itu, seluruh pihak penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus 'keroyokan' mengungkap kasus ini.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi dalam diskusi di Jakarta, Minggu 29 Desember 2019.
Bahkan menurutnya, juga butuh panitia khusus untuk menghindari adanya dugaan yang tidak baik, karena sikap saling menyalahkan.
"Kasus Jiwasraya skandal yang terbesar di Indonesia, setelah BLBI. Mungkin, secara suatu lembaga inilah yang terbesar, minta dana talangan Rp32 triliun," kata Didi.
(VIVAnews.com, 29/12/2019)
Masalah keuangan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disebut terjadi sejak beberapa tahun lalu. Hal ini karena pengurus lama tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya.
Anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin mendesak agar hasil audit yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa dibuka.
Hal ini bertujuan untuk mengungkap adanya kesalahan pengelolaan investasi perseroan dan dugaan adanya korupsi yang dilakukan direksi lama.
Dia menjelaskan, masalah yang terjadi di Jiwasraya bukan merupakan kesalahan direksi baru. Melainkan, masalah defisit keuangan perseroan merupakan kesalahan direksi lama yang dinilai sudah merupakan perampokan terstruktur.
"Saya sepakat ini ada perampokan terstruktur, karena tidak mungkin investasi yang dilakukan tanpa ada kehati-hatian pasti ada unsur kesengajaan," kata dia di ruang komisi VI DPR, Jakarta, Senin (CNBC indonesia.com, 16/12/2019).
Negara Kembali Rugi Basar
Kasus Jiwasraya telah menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak, mereka mengajukan dana talangan kepada pemerintah senilai Rp 32 triliun untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan penerbangan tersebut.
Angka nya pun cukup fantastis. Maka jika kita telusuri bahwa kasus Jiwasraya ini adalah kasus besar kedua kerugian negara setelah kasus Bank BLBI yang membuat pemerintah turut campur dalam menyelesaikan kasus ini.
Banyak pengamat yang menyayangkan bagaimana kasus Jiwasraya diselesaikan.
Seperti ungkapan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan proses hukum yang sedang dijalankan untuk Jiwasraya ini masih terus dilakukan untuk mencari pihak-pihak yang menerapkan skema ponzi dalam perusahaan.
"Kan bantahan direksi yang dulu menjawab bahwa 'kami bisa bayar tagihan setiap tahun'. Itu kan dari uang orang yang dibayar tagihan, ketika muncul tagihan puncak ga bisa bayar lagi, jadi dia ga boleh bohong," kata Arya Sinulingga, Staf Khusus Kementerian BUMN.(29/12)
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu memaparkan tiga cara untuk menguraikan dan memecahkan masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Namun terlepas dari semua langkah yang harus diupayakan oleh pihak Jiwasraya, memang diduga ada tindak pidana korupsi. Pasalnya nilai kebocoran hingga triliunan rupiah dan itu tidak mungkin karena risiko bisnis semata(19/12).
Terlepas dari itu, tentu kita perlu memperhatikan hingga ke akar penyebab permasalahan negara terus mengalami kerugian besar. Penerapan sistem kapitalis liberal adalah biang dari perampokan triliunan dana negara.
Mengapa demikian?. Karena sistem kapitalis ini menyerahkan kepengurusan hak milik umum diberikan kepada pihak swasta kapitalis. Sehingga segala bentuk pelaksanaannya dikendalikan oleh pihak yang bermodal.
Dengan modal yang banyak dianggab tidak akan mengalami kerugian karena memiliki kemampuan finansial yang cukup. Padahal pada faktanya kehidupan sebuah perusaan ada andil uang nasabah yang mereka permainan kan dan diputar demi kepentingan tertentu.
Dalam sistem kapitalis pula pengawasan secara ketat oleh negara tidak dilakukan. Segala hal kebijakan hanya diserahkan kepada pihak tertentu yang nota bene bukan mewakili kepentingan publik.
Negara hanya sekedar tau tapi terkait mekanisme utuhnya negara tidak terlibat. Sehingga wajar kebijakan dan alokasi dana pun rawan kemalingan dan negara kelimpungan dalam pengusutan sebuah kasus.
Dalam sistem kapitalis liberal pula mamfaat dan keuntungan finansial adalah tujuan dan takaran sebuah keberhasilan. Sehingga sangat mudah terprovokasi dan masukknya intervensi pihak asing ke dalam perusahaan tersebut.
Maka wajar kebangkrutan terjadi karena telah ada perjanjian yang awalnya dinggab suntikan dana untuk menyelamatkan layanan publik namun pada sejatinya itu adalah jebakan untuk terjerat dalam hutang.
Atas dasar hutang inilah pihak pemberi yaitu para kapital akan menentukan kebijakan serta langkah bagaimana layanan diberikan. Maka semuanya pasti ke arah bisnis yang hanya mementingkan keuntungan belaka.
Maka sejatinya hutang adalah jeratan agar dapat mengintervensi pihak lain guna mengikuti langkah tertentu dan meraup keuntungan dari keberpihakan tersebut.
Sistem Kapitalis liberal juga telak merusak tatanan dan fungsi negara sebagai pelayan bagi seluruh urusan warga negaranya. Negara sengaja dimandulkan peran dan fungsinya dan sehingga kebijakan diatur oleh pihak kapital yang notabene adalah pemilik perusahaan besar yang akan mengalihkan kebijakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Maka terbuktilah sistem kapitalis adalah biang yang melahirkan orang orang korup dan negara hanya sebagai boneka demi kepentingan korporasi semata.
Tuntaskan Dengan Islam
Islam adalah agama yang mulia yang akan memuliakan manusia jika mengamalkannya dalam seluruh aktivitas manusia. Dalam Islam individu, masyarakat dan negara diatur sedemikian rupa dalam memenuhi perannya dalam kehidupan.
Islam menjadikan landasan perbuatan manusia adalah iman yaitu menyesuaikan segala aktivitas dalam segala aspek sesuai perintah dan larangan Allah SWT semata.
Begitu pula dengan segala sarana dan prasarana yang disediakan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kemaslahatan seluruh warga negara.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).
Dalam Islam negara dilarang untuk menyerahkan urusan publik kepada pihak swasta dan asing karena itu akan menghilangkan peran negara dan masuknya intervensi asing dalam kebijakan.
Negara diwajibkan memberikan layanan terbaiknya bagi seluruh warga negara artinya segenap kemampuan dan pemikiran negara dicurahkan demi kemudahan dan kemaslahatan umum.
Setiap badan milik negara dikontrol dan diawasi secara ketat dan memberikan sanksi yang keras bagi pelaku kejahatan apalagi yang berkaitan dengan sarana publik.
Sehingga negara mengetahui pasti kendala serta perkembangan setiap badan usaha milik negara kerana tujuan aktivitas tersebut adalah amanah dari Allah SWT yang akan diminta pertanggung jawaban.
مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحٍ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ. متفق عليه. وفي لفظ : يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسِ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pandangan Islam inilah yang diterapkan oleh negara pada masa Rasul hingga para Khalifah sepeninggalan beliau. Bahkan pelayanan gemilang ini dirasakan oleh seruluh dunia dan menjadi model layanan dan prasarana terbaik didunia.
Post a Comment