Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dominasi Asing pada Proyek Ibukota Baru

Monday, January 27, 2020 | Monday, January 27, 2020 WIB Last Updated 2020-01-27T15:38:04Z
Oleh : Mira Sutami H 
(Pemerhati Sosial dan Generasi )

Sepertinnya negeri lndonesia tidak bisa lepas dari dominasi asing di segala bidang. Terbukti rencana pembangunan ibu kota baru juga melibatkan asing. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pemerintah yang akan banyak melibatkan asing pada proyek pembangunan  ibu kota baru demi mendapat pengakuan dunia.

Saat ini, pemerintah serius mempersiapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Targetnya, semua proses ini akan tuntas pada 2045. Untuk menuju ke situ, dibentuklah dewan pengarah yang akan memberi nasehat ke pemerintah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blai.

Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. "Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," ucap dia.

Terkait pembangunan ibu kota baru, Jokowi meminta publik tidak mengartikannya dengan sekadar memindahkan gedung pemerintah saja. Ia mengatakan pemerintah ingin ada perubahan pola pikir, pola kerja, dan perubahan sistem. "Kami akan install sistem sehingga semua mengikuti sistem yang ada," tuturnya. ( Tempo.co 16/01/2020)

Pernyataan pemerintah tersebut tentu membuat publik jusru menganggap bahwa dengan dominasi peran asing pada proyek pembangunan ibu kota baru ini berarti sama halnya memperbesar intervensi kepentingan mereka di negeri ini.

Dalam proyek pembangunan ibu kota baru ini memang menunjukkan besarnya pengaruh asing karena menyangkut segala lini kehidupan. Berarti dalam pembangunan ibu kota ini asing bisa berperan sebagai pemasok bahan bagunan, konsultan, pimpro, hingga pelaksana proyek. 

Harusnya pemerintah menyadari dengan menyerahkan seluruh lini kehidupan pada asing sangat berbahaya. Karena hadirnya asing di tengah - tengah negara tentu akan membawa efek buruk. Asing tentu akan mengambil keuntungan yang besar dari tiap kerjasama yang dilakukan. Tentu asing juga akan menanamkan intervensinya di negara yang diajak kerjasama.  Karena tak ada makan gratis tentunya pada Sistem Kapitalisme.

Belum lagi dampak penjahahan ekonomi dan politik. Ini terbukti di negara - negara lainnya juga di lndonesia. Bahkan bila kerjasama dengan asing maka kedaulatan sebuah negara juga tergadaikan. Terbukti dari kasus Natuna. 

Begitu berbahaya kerjasama dengan asing. Namun sudah bukan rahasia umum bila Sistem Kapitalisme malah menyuburkan hal tersebut. Karena yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan adalah negara adikuasa jadi negara - negara kecil dan pembebek seperti lndonesia sudah barang tentu harus mengikuti arahan negara adikuasa pengusung kapitalis murni.

Sesungguhnya umat bisa terbebas dengan belenggu intervensi asing dan penjajahan asing. Caranya dengan kembali kepada Sistem lslam ( Khilafah ). Islam itu  anti penjajahan. Oleh sebab itu, Khalifah akan mewujutkan itu semua dengan kebijakan waspada dan bertidak tegas dalam menjalin kerjasama terutama dengan asing.

Islam tidak anti terhadap asing.  Kerjasama  dengan  asing  ada aturan yang harus dilakukan. Seperti tidak boleh menjalin kerjasama dalam bidang apapun bila pihak asing tersebut adalah penjajah atau musuh lslam.

Masalah hutang luar negeripun juga tidak dilakukan bila keadaan tidak mendesak. lslam melarang berhutang pada pihak negara membenci atau yang memusuhi lslam. Apabila kas negara kosong misalkan maka yang pertama dilakukan adalah meminjam pada pihak kaum muslimin dan yang ke dua penarikan pajak bagi orang - orang kaya. Jadi benar - benar meminimalisir melibatkan asing. 

Dengan mekanisme yang sedemikian rupa diharapkan kedaulatan khilafah tetap terjaga. Negara menjadi negara yang bebas dari penjajah asing baik segi ekonomi , politik dan sebagainya. Jadi terbukti bahwa lslam mampu untuk membebaskan diri dari intervensi asing dan proyek penjajahan asing.

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update