Menjual Agama Demi Mendulang Suara?

Oleh : Sumiati 

Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif 

Dirilis Padang, (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menilai jualan surga neraka yang diterapkan saat Pemilu Presiden 2019 tidak relevan lagi, karena ternyata masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak luas .

"Belajar dari Pemilu Presiden 2019 yang sudah usai, ternyata publik tidak lagi membutuhkan jargon-jargon, tapi apa yang akan berdampak bagi kehidupan mereka," katanya di Padang pada hari Minggu, 05 Desember 2019.

Ia menyampaikan hal itu pada penutupan Silaknas dan Milad Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Dewan Pakar ICMI tersebut menuturkan, saat delapan bulan berkampanye dengan menjual isu agama dalam arti positif, ternyata publik lebih membutuhkan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.

"Jadi bukan jualan agama yang diharapkan, tapi apa kebijakan berdampak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat," katanya.

"Buktinya, ketika menjual isu penista agama tidak seiring dengan hasil pemilu, perolehan suara partai saya PAN malah di urutan kedelapan," katanya lagi.

Artinya lagi, publik lebih memilih tawaran kebijakan yang berdampak langsung dan siapa yang menawarkan itu lebih mendapat dukungan.

Pada sisi lain, ia juga menilai untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia pada 2019 pelaksanaan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden.

"Ada banyak pelajaran penting dan hebatnya perjuangan yang begitu heroik dengan menjual isu agama, akhirnya capres yang satu sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan, itulah politik yang harus diambil pelajaran karena akhirnya adalah kepentingan," katanya.

Karena itu, ia menyerukan sudah saatnya semua pihak bersatu memajukan negara ini, namun tentu tidak terlepas sikap kritis dalam mengontrol pemerintahan.

Ia menyerukan ICMI untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Sebagai organisasi yang berisi para cendekiawan, ICMI harus mengambil peran lebih strategis dan tidak cukup hanya berteriak-teriak saja karena akan kalah dengan ormas yang begitu banyak," katanya.

Dia menyampaikan, ICMI bisa mengambil peran strategis dengan membuat konsep Undang-undang Kekayaan Negara, Sumber Daya Alam, dan sebagainya, karena jauh lebih efektif ketimbang berteriak di luar.

Apa yang disesalkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional  (PAN) Zulhas sebetulnya tidak tepat, karena penyesalan tersebut tetap dalam bingkai sistem sekuler. Dengan menuding partai lain sebagai partai penista agama. Tetap saja tidak menjadikan masyarakat memilih partainya. 

Masyarakat kini telah cerdas, bukan jargon-jargon yang menundukan hati mereka, tetapi periayahan terhadap kebutuhan mereka. Di tengah sulitnya hidup dalam himpitan kapitalis, jargon tidak lagi dibutuhkan. Justru jargon ini semakin membuat masyarakat muak dengan segala kebijakan.

Kemudian disisi lain, masyarakat sudah rindu syariat Islam. Sudah enggan berkecimpung dalam sistem kapitalis demokrasi yang telah membuat masyarakat resah, baik karena ekonomi yang dikuasai asing, pergaulan yang dihancurkan kaum liberal. Sumber daya alam di kuasai asing, budaya bahkan agama dijadikan sebagai olok-olok, menghina nabi dan membandingkan dengan manusia, membandingkan Al-Qur’an dengan butir-butir pancasila, dan aneh pelakunya tidak mendapatkan hukuman apapun, itulah akibat sistem buatan manusia. 

Saatnya kembali kepada aturan yang sesuai fitrah manusia.  Kapan lagi kita akan menyadari semua itu?Jika menunggu sampai nanti, maka khawatir menyesal di akhirnya. Yaitu ketika masyarakat sudah terlanjur rusak dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Sebagai umat muslim, seharusnya kembali kepada Islam. Bukan sistem buatan manusia yang diterapkan, tetapi sistem Islam  yang sesuai dengan fitrah manusia. Saatnya beralih sistem, agar tidak ada lagi berbagai perdebatan tidak berarti. Bila tetap dengan sistem kapitalis, maka yang terjadi adalah sesama muslim saling sikut kanan kiri, karena sama-sama menganggap yang diperjuangkannya benar sesuai dengan kepentingannya. Tidak ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan hawa nafsu yang berbicara. Seorang pemimpin dipilih masyarakat tidak perlu dengan jargon-jargon, namun harus mampu menunjukan prestasi atau kelayakan dan kemampuan. Sebagaimana syarat calon khalifah ada 7 yaitu : Laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu, dan adil, sementara syarat afdhaliyahnya adalah seorang mujahid. 

Wallaahu a'lam bishshawab