Ini Indonesia, Negeri Pencari Kedaulatan Pangan

Oleh : Erni Yuwana 
(Aktivis Muslimah)

Ini Indonesia. Suatu negara agararis yang kaya raya. Sumber daya alam melimpah ruah. Sumber tambang tersebar dimana-mana. Hutan hujan tropis berdiri megah. Sawah dan ladang terhampar. Samudera meluas dengan istimewa. Terlalu indah. Sangat menyejukkan mata. Begitu berharga. Bahkan, banyak yang memberi gelar "surga dunia".

Ini Indonesia. Awal Januari 2018 lalu, kasus kelaparan menyemai luka. Asmat, Papua menjadi saksi dalam duka. Kasus gizi buruk mengakibatkan lebih dari 70 warganya meninggal dunia. 

Ini Indonesia. Tepatnya di pegunungan Morkelle di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram, Provinsi Maluku, bencana kelaparan datang melanda. Kala itu bulan Juli 2018. Tiga orang meninggal dunia. Dua diantaranya balita. Panen gagal. Warga masyarakat memakan daun-daunan, rotan, pohon nibong untuk bertahan hidup di dunia. Kelaparan yang dialami oleh sekitar 170 warga komunitas adat dilaporkan sejak awal Juli lalu, tetapi baru diketahui oleh pemerintah setempat kira-kira dua minggu kemudian.

Ini Indonesia. Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah. "Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (6/11).

Ini Indonesia. Bulog atau Badan Urusan Logistik dibangun dengan visi misi mulia. Bulog adalah perusahaan umum milik negara. Tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras). Bulog menjadi Badan Usaha Milik Negara sejak 2003 dan dibentuknya Bulog terjadi pada 10 Mei 1967 yang dasarnya adalah keputusan nomor 114/Kep/1967. Misi Bulog adalah memberikan pelayanan yang prima baik kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Ini Indonesia. Sayangnya, misi Bulog tinggal slogan basi saja. Tekad memenuhi kebutuhan negeri hanyalah angan tak berarti. Tak serius sama sekali. Alih-alih memenuhi kebutuhan pangan negeri, Perum Bulog menyatakan akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang mereka. Nilai beras tersebut mencapai Rp160 miliar. Pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi 1 tahun. 

Ini Indonesia. Selain dikagetkan dengan wacana pembuangan dua puluh ribu ton beras, kini rakyat harus mendekap jantungnya erat-erat. Pasalnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengusulkan kenaikan Harga Pembelian Beras (HPB) dari Rp9.583 per Kilogram (Kg) menjadi Rp10.742 per Kg pada 2020. Usulan kenaikan harga dilakukan, mengingat harga lama jauh di bawah harga pasaran.

Ini Indonesia. Batin rakyat terus diuji. Masyarakat mulai apatis, berputus asa untuk mengharapkan kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat. Yang terlihat hanyalah sikap abai terhadap nasib rakyat. Buruknya kinerja Bulog membuat pupus harapan akan terbebasnya negeri ini dari kemiskinan dan kelaparan.

Ini Indonesia. Wajah mandul Bulog terlihat jelas. Alih-alih melayani kebutuhan pangan rakyat yang mayoritas masih miskin, justru Bulog berupaya membisniskan produk layanannya dengan berbagai bentuk. Alangkah naif manakala jabatan-jabatan publik itu hanya dijadikan lahan mobilitas diri untuk meraih harta dan tahta duniawi belaka. 

Ini Indonesia. Wajah Bulog harus berganti. Badan Urusan Logistik (Bulog) harus berfungsi mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan pada setiap individu rakyat, menyimpan cadangan pangan untuk kebutuhan pada kondisi bencana ataupun untuk menstabilkan harga di pasar. Bulog harus dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip yang sahih, dijiwai fungsi pelayanan, dan dinihilkan dari aspek komersial. Sekali lagi, keberadaan Bulog harus mempunyai fungsi pelayanan, bukan fungsi bisnis. Sebab, Bulog merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai raa’in (pelayan) dan junnah (pelindung).

Rasulullah saw. Bersabda, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Wallahu a’lam bi ash showab.

Post a Comment

Previous Post Next Post