Oleh : Kusmiati, S.Pd
Kunjungan presiden Republik Indonesia ke Bangkok belum lama ini merupakan kunjungan pertama luar negeri semenjak dilantik beberapa waktu yang lalu sebagai presiden RI periode 2019-2024. Presiden pun memboyong beberapa anggota kabinet indonesia Maju.
Kunjungan presiden Joko Widodo ke Bangkok untuk menghadiri (Konferensi Tingkat Tinggi) KTT ASEAN yang ke-35. Salah satu pembahasan pada pertemuan tersebut adalah mengenai kelangsungan kerja sama kawasan (Suaratani.com).
ASEAN Summit 2019 akan difokuskan membahas kepastian kemitraan negara anggota ASEAN dan negara lainnya bagi keberlanjutan kemajuan di kawasan.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan dalam KTT ke-35 ASEAN nanti, Indonesia akan mengajak seluruh anggota ASEAN untuk bersama membangun infrastruktur yang berkaitan dengan konsep Indo-Pasifik.
Sehingga, jelasnya, kerja sama ini memberikan dampak ekonomi yang baik kepada negara anggota ASEAN.
“Saya harapkan dengan konektivitas yang baik, daya saing dari produk-produk yang diproduksi negara-negara ASEAN menjadi lebih kompetitif,” kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari keterangan tertulis Setkab, Sabtu (2/11/2019). (Suaratani.com)
Selain itu, presiden joko widodo diagendakan adanya pertemuan bilateral dengan negara-negara lain seperti India yang akan membahas tentang kerja sama (Indo-Pasific).
Menelisik lebih jauh mengenai kerja sama indo- pasific ini menggambarkan bahwa wilayah yang akan digarap, yakni negara-negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Asia terletak persis di tengah-tengah kedua samudra. AS menyebut keempat negara itu sebagai ”Poros Demokrasi” (axis of democracies) dan ”Zamrud Keamanan” (security diamond) untuk menangkal kekuatan China. Niat AS adalah membungkus konsep keamanan kawasan ini dalam bingkai demokrasi (bahkan HAM) seperti tampak dalam pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence yang pada pertemuan APEC di Port Moresby 2018 mengatakan Indo-Pasifik menawarkan konsep kawasan yang ”bebas dan terbuka”, bebas dari tekanan negara-negara lain, menghormati kebebasan individu, kebebasan agama, tata kelola pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, wilayah laut dan udara yang bebas, investasi yang bebas dan transparan dengan perlindungan hak intelektual dan perdagangan yang menguntungkan.
Dalam memahami hal ini bahwa sebenarnya pembentukan Indo-Pasific yang menjadikan AS sebagai poros nya merupakan bagian dari pada perang politik antara China dan AS.
AS ingin memastikan bahwa china dari segi aspek Ekonomi maupun pada aspek-aspek lainnya harus tetap bergantung dan di bawah AS.
Dampak bagi Negara Indonesia
Harus dipahami bahwa bentuk kerja sama ini tidak lain merupakan "pintu" penjajahan yang dilakukan oleh Negara besar terhadap negara-negara berkembang melalui forum bilateral maupun internasional.
Dan dalam pertemuan ini akan semakin menguatkan penjajahan ekonomi dan politik bagi kepentingan negara penjajah khususnya AS yang sekaligus merupakan pion dari Indo-pasific.
Fenomena ini akan semakin melanggengkan penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap negara berkembang.
Yang jelas-jelas ini akan membuat negara-negara penjajah merampas kekayaan Alam dengan sangat mudah.
Kerjasama dalam Islam
Di dalam islam, negara tidak akan melakukan kerja sama dengan negara yang jelas memusuhi islam ( kafir Harby). Di samping itu, negara tidak akan pernah membiarkan negara yang terikat kerjasama merampas kekayaan dalam bentuk apapun.
Di dalam pengelolaan SDA pun, di dalam islam sangatlah teratur bahwa hanya negaralah yang bisa mengelolanya karena pada hakikatnya itu merupakan milik ummat. Dan negara pun hanya sebagai pengelola yang hasilnya pun akan kembali kepada ummat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Sudah saatnya sistem islam memimpin sehingga tidak ada lagi penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara barat yang akan semakin menyengsarakan ummat.
Wallahua'lam.
Post a Comment