Oleh : Rahmi Surainah, M.Pd,
Warga Kutai Barat, Kaltim
Dalam upaya mencegah stunting pemerintah dengan diwakilkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar satu keluarga memelihara ayam untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia mengatakan pemenuhan gizi anak bisa dilakukan dengan memberi asupan telur dari ayam yang dipelihara tersebut. Menurut Moeldoko, gizi yang diberikan sejak usia dini dapat menekan angka stunting alias gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis pada seribu hari pertama.
Moeldoko menyebut setiap anak wajib memakan satu butir telur ayam. Anak-anak juga perlu mendapatkan makanan kaya gizi lainnya, seperti ikan, sayur mayur, tahu, maupun tempe yang penuh dengan protein. Moeldoko pun mencontohkan India yang kini sudah menerapkan wajib makan lima telur dalam satu minggu. Menurutnya, program itu bisa diterapkan agar anak-anak Indonesia tak mengalami stunting. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191115134801-20-448667/moeldoko-usul-1-keluarga-pelihara-ayam-untuk-atasi-stunting
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendukung usulan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, kebutuhan ayam nasional akan terpenuhi jika usulan itu terealisasi. Adapun realisasi, Syahrul menyampaikan pihaknya harus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan usulan satu orang pelihara satu ayam adalah hal yang baik. Sebab, dia berkata masyarakat selama ini belum menganggap ayam sebagai kebutuhan yang penting bagi pertumbuhan. Terkait dengan hal itu, Musdhalifah mengaku belum ada kebijakan resmi. Sejauh ini, dia berkata masih berusaha menjaga ketersediaan dan menjaga harga ayam agar tetap stabil. Lebih dari itu, dia menyampaikan sosialisasi pentingnya memakan daging dan telur ayam kepada masyarakat. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191124155635-20-451040/mentan-dukung-usul-moeldoko-soal-satu-keluarga-pelihara-ayam
Stunting Akibat Negara Piara Kapitalisme
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi mengatakan alokasi anggaran sebesar Rp60 triliun untuk program pemberantasan stunting (kekerdilan), pemanfaatannya hanya sampai Rp29 triliun.
Tak heran, ia melanjutkan angka stunting di Indonesia masih relatif tinggi. Ia merinci sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 183 per 100 ribu kelahiran atau 19 persen dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.
Ia menegaskan target ambisius ini harus disertai dengan intervensi yang konvergen. Sebab, stunting berdampak pada penurunan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, yang akhirnya mengurangi peluang tercapainya bonus demografi. Dari aspek ekonomi, sambung Subandi, mitigasi stunting memiliki potensi kerugian mencapai 2-3 persen dari PDB per tahun. Mitigasi stunting ini juga bisa mengurangi angka kemiskinan.
Pemberantasan stunting harus ditangani dengan serius dengan percepatan upaya penurunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi, serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa. Dalam RPJMN 2020-2024, upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas dan masuk dalam daftar proyek major (besar). https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20191113122748-532-447939/anggaran-berantas-stunting-rp60-t-cuma-sampai-rp29-t?
Progam anti stunting sebenarnya tidak hanya menjadi visi misi Indonesia Maju Presiden Indonesia jilid dua, tetapi juga merupakan progam dunia internasional pesanan Barat yang sarat dengan berbagai kepentingan. Barat membajak bonus demografi Indonesia untuk menjaga hegemoni penjajahan mereka di Indonesia dengan kepentingan untuk mendapatkan SDM murah (tenaga buruh terampil dan terdidik) dan pasar produksi barat ke Indonesia.
Barat menjerat Indonesia agar makin terikat dengan penjajahan tanpa disadari dengan dalih kerja sama. Apalagi kerja sama ini dirasakan bermanfaat untuk Indonesia, yaitu mencegah stunting agar generasi sehat dan berkualitas. Melalui program anti stunting masuk bantuan-bantuan asing yang berarti makin kuat intervensi asing di negeri ini. Bantuan itu makin menjerat Indonesia dengan utang ribawi, diantaranya terbukti dengan program anti stunting yang bekerjasama dengan Bank Dunia. https://nusantaranews.co/pemerintah-kerjasama-dengan-bank-dunia-atasi-masalah-stunting-di-indonesia/
Demikian kejahatan terbesar sistem kapitalisme global yang terus ingin menguasai seluruh negara dengan neoimperalismenya. Progam internasional yang digawangi PBB dan dikomandoi AS dan sekutunya adalah program yang semakin mengikat negara jajahannya agar selalu loyal dengan tuannya. Oleh karena itu, program anti stunting yang melibatkan asing justru sangat berbahaya. Selain, kasus stunting sebenarnya mengindikasikan abainya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana kebutuhan pokok saja masyarakat sulit, apalagi memenuhi kebutuhan gizi.
Sepatutnya, negara tidak sekedar membuat gerakan nasional yang bertumpu pada keaktifan anggota masyarakat menjalaninya. Negara jangan seakan berlepas tangan dengan mengembalikan solusi stunting ke tangan masyarakat sendiri. Negara pun tidak seharusnya terlalu banyak mengeluarkan anggaran dan bekerja sama dengan asing untuk mencegah stunting jika hanya sekedar progam tanpa menyelesaikan langsung keakar persoalan.
Meluncurkan gerakan nasional piara satu ayam untuk satu keluarga bukan solusi karena masyarakat butuh solusi dari kebijakan pemerintah yang menyeluruh dan tuntas. Masyarakat perlu kebijakan dari pemerintah berupa tersedianya pangan yang bergizi bagi setiap masyarakat, kebutuhan pokok yang terjangkau, kesehatan murah berkualitas, pendidikan terjamin, dan berbagai pelayanan dari pemerintah yang seharusnya gratis dan berkualitas.
Negara dituntut membuat kebijakan menyeluruh, menghapus kemiskinan dengan pengelolaan yang benar terhadap SDA. SDA seharusnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, akibat negara piara sistem kapitalisme maka SDA pun akhirnya dikuasai swasta atau asing. Kekayaan SDA hanya bisa dinikmati segelintir orang sedangkan masyarakat tidak bisa menikmati SDA bahkan menjadi korban akibat eksploitasi SDA. Kemiskinan termasuk stunting secara tidak langsung diciptakan pemerintah sendiri lewat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sungguh mencegah stunting selama masih memelihara sistem kapitalisme tidak akan menjadi solusi.
Islam Solusi Tuntas Cegah Stunting
"Dan hendaklah orang-orang yang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar." (TQS. An-Nisa': 9)
Dalam Islam, anak-anak tidak hanya diperhatikan dalam hal kesehatan tetapi juga jiwa atau kepribadian yang tangguh. Jika fisik saja lemah bagaimana keadaan mental dan jiwa bisa menjalankan ibadah dan amanah kehidupan. Oleh karena itu, orang-orang yang takut kepada Allah pasti menyiapkan anak-anak yang kuat, baik sehat fisik maupun mentalnya.
Stunting merupakan tanggung jawab semua, baik individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Jika individu terbatas dalam lingkup keluarga, misalnya keterbatasan ekonomi maka negara harus mengatasinya, yakni menyejahterakan keluarga. Pencegahan dan penyelesaian stunting perlu andil negara. Negara harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat sehingga stunting bisa dicegah.
Ketentuan Islam mengharuskan pemimpin menjadikan rakyat sebagai tuan yang harus dipenuhi kebutuhannya. SDA dan energi harus dikelola oleh negara dan diperuntukkan bagi seluruh rakyatnya. Ketika seluruh rakyat sudah terjamin kebutuhan pokoknya, akses pada pangan bergizi menjadi hal yang mudah maka tidak akan ada lagi kasus stunting yang diakibatkan oleh sistem. Dalam hal mencegah stunting pun negara mandiri tanpa melibatkan asing sehingga tidak jadi objek neoimperialisme.
Oleh karena itu, seharusnya kita menyadari selama negara piara kapitalis maka berbagai persoalan tidak akan pernah terselesaikan. Stunting hanya satu masalah, namun lahir akibat negara piara kapitalis tidak akan mampu dicegah dengan dengan gerakan piara satu ayam. Negara harus kembali kepada Islam dengan menerapkan seluruh syariat-Nya sehingga negara akan mampu cegah berbagai persoalan, termasuk stunting.
Wallahu a’lam...
Post a Comment