Oleh : Siti Nurhalimah, S.Pd
(Pemerhati Sosial Lalembuu,Sulawesi Tenggara)
Peristiwa rusuh diwarnai aksi demo, blokir jalan, serta pelemparan dan pembakaran rumah penduduk, toko, serta kantor DPRD terjadi di Manokwari, Sorong serta merenbet ke Jayapura, senin (19/08/2019), Tribunnews.com, 21/08/2019. Kerusuhan yang terjadi itu dipicu insiden sebelumnya yang bermula dari serangkaian unjuk rasa mahasiswa Papua memperingati hari perjanjian New York 1962 setiap tanggal 15 Agustus, tepat 2 hari sebelum HUT Rebuplik Indonesia diberbagi wilayah yang diduga mendapat tindakan diskriminatif dan rasis.
Selain itu, masih di Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya, pada tanggal 16 Agustus 2019 ada kisruh di asrama papua dipicu kesalahpahaman soal bendera merah putih. kemudian dilakukan penangkapan terhadap 43 mahasiswa papua untuk dimintai keterangan terkait perusakan bendera sebagai lambang negara yang tiangnya patah dan jatuh ke selokan yang diduga dilakukan oknum mahasiswa asal papua. Sebelum penangkapan terjadi sejumlah personel kepolisian memaksa masuk ke asrama sembari membawa senjata pelontar gas air mata dan melakukan pengepungan. Kemudian diklarifikasi bahwa hal tersebut dilakukan karena jika polisi tidak segera melakukan tindakan maka massa aksi ormas akan datang lagi ke asrma sehingga dilakukan pencegahan dengan berkomunikasi tetapi mahasiswa papua menolak sehingga akhirnya dilakukan penangkapan.
Tersebarnya informasi perlakuan diskrimasi dan rasis aparat kepolisian terhadap kelompok mahasiswa papua menyulut api rakyat papua dan menguatkan keinginan mereka untuk melepaskan diri dari bagian negara Indonesia. Tanah papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia dan Pulau terbesar kedua sedunia setelah Greenland diperas habis kekayaan sumber daya alamnya tanpa menyisakan sedikitpun penduduk lokalnya memang kerap meradang dan membara ketika mendapat perlakuan rasis dan diskriminatif. Dengan demikian papua yang di dalamnya ada OPM dapat dikatakan sebagai lahan gambut kering yang siap dibakar oleh pemilik kepentingan dengan membisikkan isu disintegrasi, rasis dan HAM.
Dilansir dari cnnindonesia, 21/08/2019 Badan intelijen negara (BIN) mengklaim telah mengetahui aktor dibalik kerusuhan yang terjadi di Papua Barat yang mengancam keutuhan NKRI itu. Hal senada juga diungkapkan oleh rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat menyebut ada pihak yang merasa senang bila papua lepas dari Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu juga mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua. Selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, terdapat tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontakan di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia. Tribunnews.com, 6/9/2019.
Memcermati rangkaian peristiwa kisruhnya papua ini akan kita dapati bahwa pangkalnya adalah misi awal mereka yaitu peringatan perjanjian New York oleh masyarakat papua. Hingga hari ini masyarakat papua masih belum menerima secara lapang dada perjanjian New York sehingga masih saja diperingati sebagai bentuk penolakan. Kembali kepada sejarah yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian New York adalah usaha pemerintah Indonesia untuk mengambil alih kepemilikan papua dari Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga 12 tahun kemudian persoalan ini masih belum selesai sehingga Indonesia menempuh berbagai langkah demi penbebasan papua yang mengandung SDA itu. Diantara langkah-langkah tersebut adalah diplomasi (perundingan), konfrontasi (bidang ekonomi) dan operasi militer sehingga dengan campur tangan Amerika lahirlah perjanjian New York 1962 yang inti dari isi perjanjian tersebut adalah Belanda menyerahkan papua ke PBB. Kemudian dilakukan vote penentuan pendapat rakyat (papera) apakah papua merdeka atau bergabung bersama Indonesia, dan keputusannya adalah bergabung. Adanya campur tangan Amerika membuahkan hasil penjajahan kapitalistik kontrak kerjasama freeport sejak tahun 1967- sekarang.
Sebelum unjuk rasa peringatan penjajahan New York, papua memang sudah dijadwalkan akan menjadi salah satu topik dalam pacific island forum (PIF) pada tanggal 13-16 agustus 2019 dengan usulan meminta PBB evaluasi papera oleh tokoh separatis asal papua Beny Wenda yang kini bermukim di Inggris. Jadi bila kita telaah ada relasi antara PIF dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, sebenarnya pembuka ruang papua merdeka adalah demokrasi yang dianut Indonesia itu sendiri yang punya hak untuk menentukan nasib sendiri-sendiri.
Papua Merdeka solusi atau jebakan
Konflik di papua merupakan konflik paling kompleks yang terjadi di Indonesia selain Aceh dan Maluku yang juga menginginkan kemerdekaan, dimulai dari konflik politik yang belum selesai, konflik adat yang cukup berbeda dari wilayah-wilayah lain di Indonesia lainnya, konflik ekonomi yang tidak tuntas meskipun menjadi daerah otonomi khusus dengan anggaran dana mencapai Rp. 8,4 T (2019), dan walaupun ada pembangunan infrastruktur nyatanya tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat papua, serta konflik harga diri dan kekecewaan hingga konflik hukum bercampur aduk menjadi satu. Sehingga wajar jika puncak kekecewaan papua terhadap pemerintah menjadikannya termakan isu merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis.
Intervensi dan tekanan yang berasal dari kelompok, individu dan negara lain untuk kemerdekaan papua tidak akan menghantarkan papua kepada kemerdekaan hakiki. Karena sesungguhnya dukungan pihak asing itu memiliki tujuan ganda untuk memudahkan mereka menguasai SDA papua. Ketika misalnya papua lepas dari Indonesia maka Amerika dengan PT Freeportnya akan lebih mudah mengeruk kekayaan alam papua tanpa harus menyuap tikus berdasi Jakarta yang sudah lumrah terhadap dolar. Tragedi lepasnya Timor Timur dimasa lalu seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Saat itu desakan untuk melepaskan diri datang dari Australia yang nemiliki kedekatan kultur dari ras Malanesia dan ternyata Australia telah mengincar minyak yang ada di wilayah tersebut. Hal ini tidak boleh terulang lagi dan negara wajib mempertahankan kedaulatannya.
Pemerintah sepertinya masih mendambakan kue kekuasaan dan lebih mementingkan urusan pindah istana serta berfoya-foya ketimbang menyelesaikan persoalan yang mengancam kedaulatan negara. Padahal mereka sering bercuit NKRI harga mati. Tidak dipungkiri Indonesia memiliki aparat dan sarana yang memadai untuk memberantas kelompok separatisme sebagaimana mereka selalu menjadi yang terdepan dalam memberantas terorisme. Namun sistem sekulerisme yang masih saja diadopsi membuat negara lemah dan tidak bisa bersikap tegas terhadap kelompok separatisme yang dibacking kekuasaan asing.
Pemerintah Indonesia lemah dan tidak punya nyali untuk bersikap tegas kepada separatisme. Sekalipun data internet di papua diblokir dan presiden Joko Widodo mengajak masyarakat papua bersikap saling memaafkan tidaklah cukup meredam kelompok separatisme untuk tetap menyuarakan papua merdeka. Kalaupun negara bersikap tegas maka akan dibenturkan dengan pelanggaran HAM. Kelemahan negara ini menjadikan kelompok-kelompok di papua makin percaya diri dan semakin berani.
Mengatasi persoalan papua haruslah merujuk kepada perintah Allah swt. Yaitu mengadopsi seluruh peraturan Islam. Setidaknya ada lima potensi besar yang dimiliki umat islam ketika berada dalam satu konsep pemahaman islam, yaitu pertama potensi ideologis.. Kedua potensi geopolitis. Ketiga potensi SDA. Allah menganugrahkan kekayaan alam di negeri muslim yang selalu menjadi incaran Barat. Keempat potensi jumlah penduduk dan kelima potensi militer.
Dengan demikian sistem islam wajib diterapkan sehingga mampu menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Memisahkan diri dari islam adalah keharaman dannislam menerapkan sanksi perang bagi siapa saja yang melakukan bughat/makar terhadap negara menceggah segala bentuk intervensi asing dan menutus kerja sama dengan luar negeri. Sehingga menutup segala celah pihak asing melakukan kontak terselubung terhadap wilayah negara yang menjadi incarannya untuk direbut dari daulah.
Wallahua'lam bishowab
Post a Comment