Oleh : Lenny Idris
(Pemerhati Sosial)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyetujui besaran kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam rancangan usulan kenaikan iuran peserta JKN diperkirakan akan naik mulai dari Rp 16.500 hingga Rp 40.000 dari tiap kelas kepesertaan yang berbeda-beda. Usulan kenaikan iuran kelas 1 tercatat sebagai yang paling signifikan, dari Rp 80.000 menjadi Rp 120.000. Lalu, iuran kelas 2 diusulkan untuk naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 80.000. Sementara iuran kelas 3 diusulkan untuk naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. (Tempo.co, 16/8/19)
Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri I naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang. Dengan kenaikan ini berarti, peserta yang tadinya membayar iuran Rp80 ribu akan naik menjadi Rp160 ribu per orang per bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran ini akan membuat kinerja keuangan BPJS Kesehatan semakin sehat. Hitungannya, kalau kenaikan iuran dilakukan sesuai usulan Kementerian Keuangan dan mulai diberlakukan 1 Januari 2019, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang selama ini defisit bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun. CNNIndonesia 27/8.
BPJS yang mengalami defisit bisa "sembuh" dengan dinaikkan iuran bulanan bagi para anggota bahkan digadang-gadang bisa surplus jika kenaikan 100 persen. Namun beban yang ditanggung masyarakat untuk membantu negara juga semakin berat. Bisa dibayangkan jika satu anggota keluarga berjumlah 4 orang dengan mengambil JKN kelas 3 tembus 200 ribu perbulan. Angka ini cukup besar bagi kalangan menengah ke bawah yang ingin merasakan "nikmat sehat" dari pemerintah.
Rakyat dibuat pilu. Kesehatan sejatinya jaminan yang diberikan negara secara cuma-cuma tapi tetap dalam kuwalitas terbaik karena termasuk dari hak warga negara, adapun kini berbayar dan diasuransikan. Kesehatan merupakan kebutuhan vital bagi setiap manusia jadi tidak boleh diukur dari untung rugi, tapi BPJS kembali berjual-beli dengan masyarakat.
Baru- baru inipun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan BPJS Kesehatan. Mentri Luhut mengungkapkan ada solusi untuk membenahi defisit tersebut. Melalui Ping An Insurance yang notabene merupakan sebuah perusahaan asuransi dari China, dikatakan Luhut siap membantu membenahi sistem IT dari BPJS Kesehatan. (CNBCIndonesia, 23/08/2019)
Ping An Insurance merupakan perusahaan asuransi terbesar di China dengan kapitalisasi pasar US$ 180 miliar. Angka tersebut setara Rp 2.520 triliun (kurs Rp 14.000/US$). Perusahaan tersebut memang diketahui menjadi salah satu pelopor penerapan teknologi canggih di bidang asuransi.
Seharusnya negara malu karena menyeruput uang rakyat dengan mengasuransikan kesehatan mereka. Ditambah jika mengalami surplus dan meminta bantuan asing untuk memperbaikinya. Fakta tersebut menandakan jika negara gagal secara mandiri mengurusi rakyat kemudian menggadaikan diri kepada pihak asing. Kira-kira untung atau semakin terperosok dalam kerugian? Alih-alih ingin mengobati malah merusak. Bisa dibayangkan jika asing mengetahui jumlah TNI atau Polri yang sakit, serta keadaan kesehatan masyarakat Indonesia secara umum. Maka mudah bagi negara lain untuk menjajah negeri ini.
Negara yang sejatinya terdepan memberikan pelayanan terbagus malah menggadaikan rakyat kepada swasta, bahkan negara lain. Lalu dimana peran besar negara? Apakah hanya fasilitator?
Tidak dapat dipungkiri, sistem negara saat inilah yang bertanggung jawab terhadap rusaknya tatanan masyarakat di berbagai aspek (poleksosbudhukhankam) karena tegak diatas asas sekulerisme, liberalisme dan materialisme. Tak terkecuali dalam bidang kesehatan yang meminta perhatian lebih. Untung-rugi menjadi sesuatu yang lumrah bahkan dengan rakyat sendiri. Harapannya memudahkan masyarakat, BPJS malah membebani.
Semoga negri ini bisa mengurusi urusan rakyat dengan baik, memberikan pelayanan terbaik. Bukan hanya di bidang kesehatan, namun disetiap lini yang dibutuhkan dengan meninggalkan sistem sekuler.
Post a Comment