Oleh : Siti Aminah
(Pemerhati Sosial Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara)
Akhir-akhir ini Kita di gemparkan dengan naiknya iuran BPJS hingga 100%. Dengan naiknya iuran BPJS ini Tentu akan menambah beban berat bagi masyarakat, terutama yang perekonomiannya dibawah rata-rata.
Sebagaimana dilansir CNN Indonesia (29/09/2019) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019.
Tentu, jika BPJS naik maka akan berdampak pada kenaikan iuran-iuran yang lain. Misalnya kenaikan harga BBM, LPG, Listrik dan pembayaran-pembayaran yang lain, terutama bahan pokok. Kembali masyarakat kecil lagi yang akan terzolimi.
Sebagaimana yang dilansirtirto.id - Pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 menjadi Rp137,5 triliun. Angka ini turun sekitar 3,58 persen dari alokasi subsidi energi di 2019 yang mencapai Rp142,6 triliun(21-8-2019).
Hal ini diakibatkan oleh penyerahan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Mestinya kesehatan adalah tanggung jawab dari pemerintah, malah dibebankan kepada masyarakat. Maka akan terkategori sebagai pemalakan kepada masyarakat.
Didalam sistem sekuler liberal sebagaimana yang diterapkan di Negri kita saat ini, tentu ini adalah hal yang biasa.Dimana lebih mementingkan para kapitalis dibanding masyarakatnya.
BPJS dijadikan sebagai alat untuk memeras rakyat. Sistem ini menjadikan kesehatan sebagai komoditas atau seperti barang dagangan. Akan ada pelayanan jika ada uang, sebaliknya jika tidak memiliki uang maka tidak ada pelayanan.
Sistem kapitalis, pemerintah telah memainkan perannya sebagai bos dan rakyat adalah alat untuk melayani kepentingan mereka. Semakin jelas sistem ini memalak rakyat,mulai dari pendidikan, kesehatan,dan lain sebagainya. Semua dibebankan kepada masyarakat. Dan semua atas nama pajak.
Dan yang paling mengelitik terkait BPJS adalah sistem ini menerapkan sanksi dan denda bagi yang tidak membayar Iuran BPJS. Sehingga masyarakat tidak bisa berkutik, mau tidak mau harus membayar Iuran tersebut.
Lengkap Sudah pemalakan dari sistem ini. Tentu kita akan terus menerus merasakan hal yang sama, jika kita masih bmempertahankan sistem sekuler liberal ini.
Islam memiliki solusi tuntas untuk menyelesaika permasalahan kesehatan atau masalah-masalah yang lain.
Dalam Islam Negara mempunyai peranan penting dan beranggung jawab penuh untuk urusan rakyatnya. Termaksud urusan kesehatan.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :
Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah mengurus rakyat dan dia beranggung jawab atas rakyatnya (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Dan tanggung jawab pemimpin atau Kepala Negara adalah mengatur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan pokok bagi rakyatnya secara keseluruhan.
Kesehatan adalah bagian dari kebutuhan pokok bagi masyarakat. Maka kebutuhan ini akan dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.Siapa saja yang saat memasuki lagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya, dan tersedia bahan makanan di hari itu, dia seolah-olah telah memiliki dunia semuanya (HR Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Hiban).
Negara tidak membebani rakyatnya untuk membayar layanan kesehatannya.Sebagaimana Rasulullah saw. Pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedan sakit). Dokter itu memotong salah Satu dari urat Ubay bin Kaab lalu melakukan Kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu (HR Abu Dawud).
Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari bentuk penjajahan atau pemalakan. Karena jelas islam melayani dan tidak membebani rakyatnya.Wallah a'lam big ash-shawab.
Post a Comment