Penulis : Lafifah
(Member AMK Dan Pembelajar Islam Kaffah)
Demokrasi yang dengan Azas nya " dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat serta kedaulatan di tangan rakyat." Sudah mulai tercium bau busuk nya oleh masyarakat, karena pada dasarnya sangat lah menipu dan menyesatkan.
Bagaimana tidak di perhelatan panggung Demokrasi yang akan di gelar pada tanggal 17 April 2019 mendatang sudah sangat memanas dari beberapa bulan sebelum nya, baik dari Paslon 01 atau pun 02.
Dengan janji- janji, saling tuduh, saling menjatuhkan, bahkan bukan hanya itu, mengadu domba untuk mendapatkan simpati pun tidak segan-segan dilakukan, seperti pernyataan Luhut Binsar Panjaitan dan Hendropriono bilang " pilpres ini adalah pertarungan Khilafah dan Ideologi Pancasila.
Juga fakta petahana yang tidak mau mundur /ambil cuti selama kampanye ( kerancuan posisi sebagai presidaen atau capres ) serta penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.
Lalu apa yang dimaksud " dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat?
Kalau semuanya bukan berdasarkan kemauan rakyat, salah satu nya adalah sistem khilafah yang di inginkan oleh sebagian masyarakat dianggap sesat dan dikatakan bertentangan dengan Ideologi Pancasila, padahal khilafah adalah ajaran Islam dan selaras dengan pancasila sila pertama" ketuhanan yang Maha Esa"
Kemudian makna " oleh rakyat" artinya rakyat mempunyai hak memilih dan tidak memilih akan tetapi yang terjadi adalah sebalik nya.
Entah karena haus kekuasaan atau takut tidak ada yang memilih sehingga di sistem demokrasi ini orang gila pun wajib memilih.
Padahal Islam menjelaskan tentang kedudukan orang gila; dikatakan bahwa gila itu rusaknya kekuatan otak untuk membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk yang di ketahui akibat nya agar tidak terlihat dampak nya dan aktifitas nya menjadi terhenti (Al Mausu'ah Al fiqhiyah : 16/99).
Dan makna " untuk Rakyat", rakyat yang mana? Sudah bukan rahasia dan menjadi pemberitaan tentang para pengusung demokrasi yang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus korupsi nya, janji manis, dan embel-embel lain nya ketika mencalonkan diri menjadi DPR, dan jabatan penting pemerintahan lainya berujung perampokan hak rakyat.
Begitupun didalam demokrasi kedaulatan itu berada di tangan rakyat, yang berarti tatanan negara serta aturan dalam kehidupan yang berhak mengatur adalah manusia, tentu ini sangat bertentangan dengan Islam, yang berakibat pada peniadaan akan keberadaan Allah sebagai Pencipta juga sebagai Al Mudhabir.
Berbeda dengan sistem pemerintahan dalam Islam yaitu khilafah sebagai institusi penerap seluruh aturan Allah yang di jalankan oleh sosok seorang kholifah, yang dengan keberadaan nya seluruh kaum muslimin terjamin jiwa nya, akidah nya dan kesejahteraan nya.
Karena kekuasan politik dalam Islam dibangun diatas kesadaran umat atas kesahihan ideologi Islam dan kemampuan nya dalam menyelesaikan problem kehidupan.
Walllahu'a'alam bissowab.
Post a Comment