N3, Jakarta ~ Persoalan pilkada di Kabupaten Tolikara, Papua ini kian hari kian memanas. Isak salah satu tokoh pemuda masyarakat di Kabupaten Tolikara mengatakan persoalan Tolikara ini kami mengetahui dari tanggal 14 September 2017, bahwanya Mendagri berserta Menko Polhukam, "telah membentuk Tim evakuasi atau tim kecil, Persoalan PILKADA Papua dari empat Kabupaten" , ujar Ishak saat ditemui oleh awak media di daerah Menteng, Jakarta.
Isak berkata intinya saya berbicara atas nama tim Kab. Tolikara. Apakah tim evakuasi atau tim kecil yang dibentuk itu sudah turun ke daerah atau melihat persoalan langsung di lapangan atau melihat kejadian dilapangan lalu kembali atau hanya naik pesawat ke Jayapura kemudian kembali lagi sehingga tidak sampai ditempat yang harusnya di tuju ?.
Sekarang ini pihak keamanan di Papua khususnya Kabupaten Tolikara itu belum mendapatkan laporan dari tim evakuasi atau tim kecil yang turun kedaerah untuk persoalan Pilkada Papua. "Disini kami hanya menyampaikan Papua khususnya Kab.Tolikara dalam keadaan suasana aman dan nyaman itu adalah kami yang menciptakan suasana tersebut" , tegas Isak.
Kami inginkan Papua itu dalam keadaan nyaman, aman karna Pemilu Bermartabat pada rana Perundang-undangan bisa berjalan sesuai dengan adanya kebenaran dan keadilan, karena kami tidak ingin terjadi kekacau atau keadaan yang ricu, Tetapi karena sesuatu hal masyarakat yang tidak terima maka terjadilah konflik.
Saat ini di Kabupaten Tolikara sekarang adanya pemalangan jalan trans Tolikara Puncak jaya dan terjadi kemacetan di bidang ekonomi sehingga kami meminta kepada Kemendargi , Menkopolkam serta Bapak Presiden Ir. Joko Widodo bisa segera melihat secara lebih jeli untuk persoalan pilkada di Kab.Tolikara sesuai Fakta Lapangan atau Versi MK. Karena banyak terjadi kebakaran disana sini dan hal ini pun terjadi di Kab. Intan Jaya, ungkapnya.
Sehingga kami melihat pada tahap pembahasan saat ini seperti kemarin, masyarakat merasakan; apakah Tim Kecil. itu sudah diturunkan ke daerah atau belum?
Jika memang sudah diturunkan kami berpesan tolong bisa disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan dan soal kemenangan fakta lapangan yang pertama harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan dalam tata tertib pemilu pilkada di seluruh Papua maupun seluruh provinsi seluruh Indonesia, pesannya.
Disini lain juga Isak menyampai bahwa kami sendiri mendukung untuk sistem pembangunan oleh Bapak Joko Widodo tetapi untuk tentang Pilkada rakyat Papua itu kebanyakan mati hanya gara-gara persoalan politik sehingga kami meminta kepada pemerintahan Republik Indonesia untuk segera melihat jelas keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi RI itu apakah sebuah kepihakan atau penolakan, tuturnya.
"Kami tahu dimana jalur yang sesuai hukum yg berlaku di indonesia agar kami mengerti benar bahwa Indonesia ini negara Hukum" ujar Isak menutup. PPWI/Dradioqu