N3, Padang, Perairan Sumatera
Barat yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi
perikanan tangkap yang sangat besar mencapai 565 ribu ton setahun.
Menilik besarnya potensi dimaksud, tidak dipungkiri banyak kapal-kapal
dari Provinsi tetangga, bahkan asing yang berusaha masuk untuk turut
menangkap ikan secara illegal di perairan Sumatera Barat.
Menyikapi
kondisi tersebut, menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit,
perlu peningkatan pengawasan terhadap kemungkinan pencurian ikan di laut
Sumatera Barat. Untuk itu tahun ini dianggarkan dana sebesar 4 koma 3
Milliar Rupiah yang digunakan membuat 1 unit kapal pengawas.
“Pintu
masuk laut kan luas, bisa dari sisi mana saja. Untuk itu, kita adakan
kapal pengawas dengan kecepatan 20 knot, mengantisipasi pencurian ikan.
Saya rasa kecepatan itu cukup untuk memburu kapal pencuri ikan. Kalau
selesai, langsung patroli,” jelasnya di Padang, Selasa (16/02).
itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Barat Yosmeri
mengatakan, pengadaan pembuatan kapal patroli telah masuk dalam tahap
lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kapal dengan
kecepatan 20 knot dimaksud akan dibuat di Painan, Kabupaten Pesisir
Selatan.
“Pembuatan
kapal akan diawasi secara ketat, supaya tidak terjadi penyelewengan,
seperti kemungkinan penggunaan suku cadang bekas yang bisa mempengaruhi
kondisi kapal sendiri. Jangan sampai kapal baru dipakai langsung rusak,”
tegasnya.
Terkait
potensi perikanan tangkap di laut Sumatera Barat, Yosmeri mengakui,
produksi ikan tangkap belum optimal. Dari potensi sebanyak 565 ribu ton
setahun, hanya mampu dicapai 200 ribu ton. Hal tersebut dikarenakan
masih banyak nelayan lokal yang menggunakan peralatan dan metode
konvensional, sehingga hasilnya tidak optimal. Untuk itu, Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat terus memberikan bantuan pada nelayan, berupa
kapal, mesin tempel, alat tangkap, hingga alat pelacak keberadaan ikan.
