N3, Padang ~ Sejak awal dimulainya pembangunan Krematorium yang berlokasi di Pondok tersebut masyarakat setempat tidak menyetujuinya, sebagian warga resah dan telah berupaya untuk memberitahukannya kepada lurah dan camat setempat.
DPRD Kota Padang akan menindaklanjuti laporan penolakan pembangunan krematorium atau rumah pembakaran mayat di sekitar permukiman warga Pondok, Kecamatan Padang Selatan.
"Aspirasi masyarakat yang melaporkan ini akan dipelajari lebih lanjut serta didelegasikan ke komisi-komisi terkait," kata Ketua DPRD Kota Padang, Erisman di Padang. Penolakan itu disampaikan oleh beberapa jamaah Masjid Muhamadan Pasar Batipuh, Padang Selatan, Kota Padang, ke DPRD setempat.
Ia mengatakan laporan tersebut akan disampaikan pada pemerintah kota (pemkot) serta komisi terkait dan nanti akan dipanggil setiap pihak yang berhubungan dengan masalah ini, termasuk yang mengajukan laporan dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) sebagai pemilik krematorium.
Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara mengatakan perlu keseriusan dalam menanggapi laporan tersebut karena kondisi itu dapat memicu konflik antar etnis atau suku, agama, ras dan antar golongan.
"Saya telah mengkomunikasikan hal ini pada Wali Kota (Wako) Padang Mahyeldi Ansharullah dan meminta pemkot untuk benar-benar memperhatikan persoalan ini," kata dia.
Ia mengatakan permasalahan yang terjadi saat ini bukan soal ada atau tidaknya krematorium di kawasan pondok, namun lokasinya berada di tengah pemukiman masyarakat kampung pondok yang berasal dari berbagai etnis. boy
DPRD Kota Padang akan menindaklanjuti laporan penolakan pembangunan krematorium atau rumah pembakaran mayat di sekitar permukiman warga Pondok, Kecamatan Padang Selatan.
"Aspirasi masyarakat yang melaporkan ini akan dipelajari lebih lanjut serta didelegasikan ke komisi-komisi terkait," kata Ketua DPRD Kota Padang, Erisman di Padang. Penolakan itu disampaikan oleh beberapa jamaah Masjid Muhamadan Pasar Batipuh, Padang Selatan, Kota Padang, ke DPRD setempat.
Ia mengatakan laporan tersebut akan disampaikan pada pemerintah kota (pemkot) serta komisi terkait dan nanti akan dipanggil setiap pihak yang berhubungan dengan masalah ini, termasuk yang mengajukan laporan dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) sebagai pemilik krematorium.
Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara mengatakan perlu keseriusan dalam menanggapi laporan tersebut karena kondisi itu dapat memicu konflik antar etnis atau suku, agama, ras dan antar golongan.
"Saya telah mengkomunikasikan hal ini pada Wali Kota (Wako) Padang Mahyeldi Ansharullah dan meminta pemkot untuk benar-benar memperhatikan persoalan ini," kata dia.
Ia mengatakan permasalahan yang terjadi saat ini bukan soal ada atau tidaknya krematorium di kawasan pondok, namun lokasinya berada di tengah pemukiman masyarakat kampung pondok yang berasal dari berbagai etnis. boy