Padang, Nn ~ Walikota Padang diwakili Asisten I Nasir Ahmad membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diikuti Lurah, Sekretaris Lurah, Kasim Pemerintahan dan Kasi Perizinan Kecamatan se Kota Padang. Bimtek untuk aparatur kelurahan dan kecematan memberikan pengetahun kepada untuk mengelola, menata kelurahan dengan baik. Kegiatan Bimtek tersebut dilangsungkan di hotel Rocky.
Kata Nasir Ahmad, berdasarkan peraturan pemerintah no 73 tahun 2005 tentang kelurahan, telah dinyatakan bahwa kelurahan adalah SKPD. Dan perlu dipahami bersama, bahwa dalam pembentukan perangkat daerah memperhatikan berbagai aspek, seperti adanya urusan yang ditangani, faktor kemampuan keuangan daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geogarfis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang serta berbagai aspek spesifik lain yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh SKPD.
SKPD sebagai unit kerja pemerintah daerah selain mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas yang ditangani juga terikat dengan berbagai aturan keuangan dalam hal pertanggungjawaban, disiplin aparatur, dan tuntutan memberikan pelayanan prima dan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan.
Jadi, tahun 2013, satu (1) kelurahan perkecamatan, 11 (sebelas) kelurahan di kota Padang telah memiliki anggaran yang dikelola langsung oleh kelurahan sebagai salah satu syarat sebuah SKPD. Kini, dalam rangka mendorong terwujudnya semua kelurahan sebagai SKPD, Pemerintah Kota Padang mulai tahun 2011 sampai kini telah mempersiapkan berbagai kebijakan, seperti pelaksanaan tugas tim asistensi kelurahan sebagai SKPD, melaksanakan bimbingan teknis aparatur kelurahan sebagai skpd serta berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasana kelurahan dengan membangun kantor lurah baru.
Kata Asisten I Nasir Ahmad, tahun anggaran 2011 telah dibangun 5 kantor lurah baru. Tahun 2012 dilanjutkan pembangunan 18 unit kantor lurah lagi. Tahun 2013 sedang dilaksanakan pembangunan 16 unit kantor lurah baru lagi. Jadi, Bimtek ini adalah proses peningkatan pengetahuan dan pemahaman, dan jangan dianggap hal sepele, harus serius mengikutinya.
Sedangkan Kepala Bagian Pemerintah , SSTP, M.Si menympaikan, jumlah peserta 230 orang terdiri dari 2 orang kelurahan, lurah, Sekretaris Lurah, utusan kecamatan dua orang, Kasi Pemerintahan dan Kasi Perizinan. Kgiatan Bimtek ini harus diikuti dengan baik, sebab semua materi terkait dengan kesiapan kelurahan menjadi SKPD. Kegiatan Bimtek harus diikuti sebagai proses pembelajaran, serta tanyakan tentang apa yang belum dipahami. Para peserta Bimtek, tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada jam dinas saja, tapi juga melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan di luar jam dinas. Dan banyak waktu yang dikorbankan, mungkin juga korban materi secara pribadi, namun selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan aparatur.
Sehubungan itu berbagai kebijakan Pemerintah Kota Padang tetap mengarah kepada hal tersebut, seperti pemberian bantuan kepada anak-anak PNS yang berprestasi, unsur pimpinan kota juga memperhatikan pengembangan karier PNS yang bertugas di kecamatan dan di kelurahan. “Kita berupaya memperkuat kelurahan dan kecamatan melalui tenaga aparatur yang muda, tingkat pendidikan yang baik, dan jangan ada lagi asumsi bertugas di Dinas atau Badan lebih baik dari pada bertugas di Kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan. Sebab semua unit kerja sama baiknya, semua dibawah naungan aparatur Pemerintah Kota Padang, sebut Rosail.
Kini tidak bisa dengan mudah seseorang pindah tugas dari kantor Kecamatan/ kelurahan ke kantor Dinas/Badan di tingkat Kota Padang, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dan pendidikan dalam menempatkan seseorang. The right man on the right place. Setiap aparatur harus bekerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi. rel
Kata Nasir Ahmad, berdasarkan peraturan pemerintah no 73 tahun 2005 tentang kelurahan, telah dinyatakan bahwa kelurahan adalah SKPD. Dan perlu dipahami bersama, bahwa dalam pembentukan perangkat daerah memperhatikan berbagai aspek, seperti adanya urusan yang ditangani, faktor kemampuan keuangan daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geogarfis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sarana dan prasarana penunjang serta berbagai aspek spesifik lain yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh SKPD.
SKPD sebagai unit kerja pemerintah daerah selain mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas yang ditangani juga terikat dengan berbagai aturan keuangan dalam hal pertanggungjawaban, disiplin aparatur, dan tuntutan memberikan pelayanan prima dan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan.
Jadi, tahun 2013, satu (1) kelurahan perkecamatan, 11 (sebelas) kelurahan di kota Padang telah memiliki anggaran yang dikelola langsung oleh kelurahan sebagai salah satu syarat sebuah SKPD. Kini, dalam rangka mendorong terwujudnya semua kelurahan sebagai SKPD, Pemerintah Kota Padang mulai tahun 2011 sampai kini telah mempersiapkan berbagai kebijakan, seperti pelaksanaan tugas tim asistensi kelurahan sebagai SKPD, melaksanakan bimbingan teknis aparatur kelurahan sebagai skpd serta berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasana kelurahan dengan membangun kantor lurah baru.
Kata Asisten I Nasir Ahmad, tahun anggaran 2011 telah dibangun 5 kantor lurah baru. Tahun 2012 dilanjutkan pembangunan 18 unit kantor lurah lagi. Tahun 2013 sedang dilaksanakan pembangunan 16 unit kantor lurah baru lagi. Jadi, Bimtek ini adalah proses peningkatan pengetahuan dan pemahaman, dan jangan dianggap hal sepele, harus serius mengikutinya.
Sedangkan Kepala Bagian Pemerintah , SSTP, M.Si menympaikan, jumlah peserta 230 orang terdiri dari 2 orang kelurahan, lurah, Sekretaris Lurah, utusan kecamatan dua orang, Kasi Pemerintahan dan Kasi Perizinan. Kgiatan Bimtek ini harus diikuti dengan baik, sebab semua materi terkait dengan kesiapan kelurahan menjadi SKPD. Kegiatan Bimtek harus diikuti sebagai proses pembelajaran, serta tanyakan tentang apa yang belum dipahami. Para peserta Bimtek, tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada jam dinas saja, tapi juga melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan di luar jam dinas. Dan banyak waktu yang dikorbankan, mungkin juga korban materi secara pribadi, namun selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan aparatur.
Sehubungan itu berbagai kebijakan Pemerintah Kota Padang tetap mengarah kepada hal tersebut, seperti pemberian bantuan kepada anak-anak PNS yang berprestasi, unsur pimpinan kota juga memperhatikan pengembangan karier PNS yang bertugas di kecamatan dan di kelurahan. “Kita berupaya memperkuat kelurahan dan kecamatan melalui tenaga aparatur yang muda, tingkat pendidikan yang baik, dan jangan ada lagi asumsi bertugas di Dinas atau Badan lebih baik dari pada bertugas di Kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan. Sebab semua unit kerja sama baiknya, semua dibawah naungan aparatur Pemerintah Kota Padang, sebut Rosail.
Kini tidak bisa dengan mudah seseorang pindah tugas dari kantor Kecamatan/ kelurahan ke kantor Dinas/Badan di tingkat Kota Padang, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan dan pendidikan dalam menempatkan seseorang. The right man on the right place. Setiap aparatur harus bekerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi. rel